Sepanjang 2020 BPKN Beri 19 Rekomendasi, Mulai dari Kasus Asuransi hingga Harga Vaksin Covid-19

Kompas.com - 14/12/2020, 16:51 WIB
Ilustrasi vaksin Covid-19 SHUTTERSTOCK/solarsevenIlustrasi vaksin Covid-19

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) melaporkan, sepanjang 2020 telah memberikan 19 rekomendasi ke pemangku kebijakan, baik kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) maupun kementerian dan lembaga terkait.

Rekomendasi tersebut antara lain mengenai persoalan asuransi terkait kasus gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya (Persero) serta persoalan keterjangkauan harga rapid test, swab test, dan vaksin Covid-19 bagi masyarakat.

Wakil Ketua Komisi Penelitian dan Pengembangan BPKN Anna Maria Tri Anggraeni menjelaskan, rekomendasi terkait asuransi telah dilayangkan kepada Presiden Jokowi dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso.

Baca juga: BPKN: Restrukturisasi Kredit Jangan Hanya Wacana dan Hiburan untuk Nasabah

"Pada dasarnya rekomenadasi ini timbul terkait dengan jasa asuransi Jiwasraya yang mengalami gagal bayar," ujar Anna dalam konferensi pers virtual Catatan Akhir Tahun BPKN 2020, Senin (14/12/2020).

Rekomendasi yang disampaikan BPKN antara lain terkait menjamin kepastian hukum yang memberikan perlindungan kepada konsumen asuransi, khususnya pada nasabah Jiwasraya, sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Selain itu, rekomendasi untuk memastikan OJK menyelenggarakan peran dan pengawasan pada industri keuangan bank dan non-bank secara maksimal.

Serta memastikan aparat penegak hukum segera melakukan proses penegakan hukum apabila ditemukan pelanggaran, dengan mengedepankan hak konsumen.

Sementara rekomendasi terkait harga rapid test, swab test, dan vaksin disampaikan BKPN kepada Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, termasuk pula rekomendasi soal standar produksi masker.

Baca juga: IHSG Sore Ini Menguat, Tembus 6.012.51

Rekomendasi tersebut di antaranya memperhatikan pengaturan harga rapid test, swab test, dan vaksin yang bisa lebih terjangkau bagi kebutuhan masyarakat, namun tetap sesuai ketentuan standar.

"Kemudian (rekomendasi) untuk memastikan kepada seluruh masyarakat Indonesia agar mendapat vaksin sebagai bentuk tanggung jawab negara yang menjamin keamanan, keselamatan, dan juga kehalalan vaksin," jelas Anna.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Zoom Kucurkan 100 Juta Dollar ke Aplikasi yang yang Gunakan Teknologinya

Zoom Kucurkan 100 Juta Dollar ke Aplikasi yang yang Gunakan Teknologinya

Whats New
PTPN III Rampungkan Proses Restrukturisasi Senilai Rp 41 Triliun

PTPN III Rampungkan Proses Restrukturisasi Senilai Rp 41 Triliun

Rilis
Bank Hana Fasilitasi Green Loan Chandra Asri Sebesar Rp 188,5 Miliar

Bank Hana Fasilitasi Green Loan Chandra Asri Sebesar Rp 188,5 Miliar

Whats New
AP I Catat Jumlah Penumpang Pesawat Capai 6,12 Juta di Kuartal I-2021

AP I Catat Jumlah Penumpang Pesawat Capai 6,12 Juta di Kuartal I-2021

Whats New
Adaro Energy Jajaki Lini Bisnis ke Sektor Energi Hijau

Adaro Energy Jajaki Lini Bisnis ke Sektor Energi Hijau

Whats New
Ingin Jadi Agen Frozen Food Fiesta? Simak Cara Daftar dan Persyaratannya

Ingin Jadi Agen Frozen Food Fiesta? Simak Cara Daftar dan Persyaratannya

Smartpreneur
Siap-siap, Transaksi Mata Uang Kripto Bakal Kena Pajak

Siap-siap, Transaksi Mata Uang Kripto Bakal Kena Pajak

Whats New
Cerita Boy Thohir, Bos Adaro yang Pernah Masuk ICU 11 Hari karena Covid-19

Cerita Boy Thohir, Bos Adaro yang Pernah Masuk ICU 11 Hari karena Covid-19

Whats New
Mengenal Zakat Mal: Pengertian, Hukum, dan Cara Menghitungnya

Mengenal Zakat Mal: Pengertian, Hukum, dan Cara Menghitungnya

Whats New
Neraca Perdagangan Surplus Karena UMKM Ekspor Terus Tumbuh

Neraca Perdagangan Surplus Karena UMKM Ekspor Terus Tumbuh

Whats New
OJK Minta Perusahaan Asuransi Selesaikan Aduan Nasabah terkait Unitlink

OJK Minta Perusahaan Asuransi Selesaikan Aduan Nasabah terkait Unitlink

Whats New
Dari 64,2 Juta UMKM di Indonesia, Baru 13 Persen yang Telah Lakukan Digitalisasi

Dari 64,2 Juta UMKM di Indonesia, Baru 13 Persen yang Telah Lakukan Digitalisasi

Whats New
Menaker: Belum Ada Perusahaan yang Menyatakan Tidak Mampu Bayar THR

Menaker: Belum Ada Perusahaan yang Menyatakan Tidak Mampu Bayar THR

Whats New
Gojek-Tokopedia Merger, Bos Gojek Andre Soelistyo Disebut Jadi Pemimpinnya

Gojek-Tokopedia Merger, Bos Gojek Andre Soelistyo Disebut Jadi Pemimpinnya

Whats New
[TREN EDUKASI KOMPASIANA] 'Reading Habit' pada Siswa | Pendidikan Perempuan dan Kesuksesannya | Mengatasi Ujian Bahasa Indonesia yang Sulit

[TREN EDUKASI KOMPASIANA] "Reading Habit" pada Siswa | Pendidikan Perempuan dan Kesuksesannya | Mengatasi Ujian Bahasa Indonesia yang Sulit

Rilis
komentar di artikel lainnya
Close Ads X