Cegah Pencucian Uang lewat LPI, Ini yang Dilakukan Pemerintah

Kompas.com - 18/12/2020, 18:36 WIB
Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata KOMPAS.com / ANDRI DONNAL PUTERA Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata
Penulis Mutia Fauzia
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Keuangan memastikan pengelolaan investasi yang dilakukan oleh Lembaga Pengelola Investasi ( LPI) tidak menjadi ladang pencucian uang.

Sebab kata Kemenkeu, pada dasarnya dana yang dikelola tidak masuk langsung ke lembaga yang rencananya bakal mulai beroperasi tahun depan tersebut.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu Isa Rachmatarwata menjelaskan dalam mengelola dana, nantinya LPI akan membentuk Dana Kelolaan Investasi bersama dengan investor lain.

Selain itu Isa memastikan, pemerintah juga akan secara selektif dalam memilih dana yang akan dikelola. Salah satunya dengan hanya menerima dana dari soeverign wealth fund (SWF) dengan reputasi yang baik.

"Jadi jangan sampai fund yang dibentuk untuk pencucian uang. Ini kami bisa pastikan kami akan menerima dana-dana itu dari SWF yang punya reputasi baik," ujar Isa dalam media briefing secara virtual, Jumat (18/12/2020).

Baca juga: BI Proyeksi Pembiayaan Korporasi Meningkat dalam 3 Bulan ke Depan

"Kalau SWF, kami punya keyakinan di negara-negaranya sendiri dijaga agar tidak menjadi tempat pencucian uang," sambung dia.

Di dalam pasal 42 PP Nomor 74 tahun 2020 tentang LPI dijelaskan, dalam melakukan pengelolaan aset, LPI dapat berinvestasi dengan mendirikan dana kelolaan investasi (fund) atau berpartisipasi dalam fund yang didirikan pihak ketiga.

Fund tersebut nantinya dapat berupa perusahaan patungan, reksa dana, kontrak investasi kolektif, atau bentuk lain. Status hukum dari fund tersebut bisa berupa badan hukum Indoneisa atau badan hukum lain.

Lebih lanjut Isa menjelaskan, LPI bakal berhati-hati dalam mengelola aset dengan lembaga institusional.

Namun ia meyakini kemitraan LPI dengan lembaga-lembaga tersebut akan dibatasi dan bisa dipastikan hanya akan bermitra dengan lembaga yang bereputasi baik.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mengenal Apa Itu APBD, Fungsi, dan Tujuan Pembuatannya

Mengenal Apa Itu APBD, Fungsi, dan Tujuan Pembuatannya

Whats New
Apa Itu APBN: Definisi, Fungsi, dan Tujuan Penyusunannya

Apa Itu APBN: Definisi, Fungsi, dan Tujuan Penyusunannya

Whats New
[KURASI KOMPASIANA] Sulitnya Adopsi Kucing | Ketika Kucing Susah Makan | Memberi Kenyamanan untuk Kucing di Rumah

[KURASI KOMPASIANA] Sulitnya Adopsi Kucing | Ketika Kucing Susah Makan | Memberi Kenyamanan untuk Kucing di Rumah

Rilis
Peserta Pelatihan Kemenaker Dijanjikan Dapat Modal Usaha dari PNM

Peserta Pelatihan Kemenaker Dijanjikan Dapat Modal Usaha dari PNM

Work Smart
Kemendag Sebut Harga Tahu dan Tempe Masih Stabil di Maret 2021

Kemendag Sebut Harga Tahu dan Tempe Masih Stabil di Maret 2021

Rilis
Dongkrak Bisnis Kargo, AP I Gandeng Asosiasi Logistik

Dongkrak Bisnis Kargo, AP I Gandeng Asosiasi Logistik

Rilis
Mulai Berlaku Hari ini, Simak Ketentuan Diskon PPN Rumah

Mulai Berlaku Hari ini, Simak Ketentuan Diskon PPN Rumah

Whats New
Curah Hujan Tinggi dan Banjir Jadi Ancaman Produksi Padi di 2021

Curah Hujan Tinggi dan Banjir Jadi Ancaman Produksi Padi di 2021

Whats New
Sanksi Pidana Penggunaan Lahan di Kawasan Hutan Diganti Denda Administratif, Ini Respons Asosiasi Sawit

Sanksi Pidana Penggunaan Lahan di Kawasan Hutan Diganti Denda Administratif, Ini Respons Asosiasi Sawit

Whats New
Sri Mulyani Gelontorkan Rp 7,99 Triliun Untuk Diskon PPnBM Mobil dan PPN Properti

Sri Mulyani Gelontorkan Rp 7,99 Triliun Untuk Diskon PPnBM Mobil dan PPN Properti

Whats New
Petani Sawit: PP Kehutanan Terbaru Bakal Ganggu Produksi Biodiesel

Petani Sawit: PP Kehutanan Terbaru Bakal Ganggu Produksi Biodiesel

Whats New
Rumah Seharga Rp 2 Miliar Hingga Rp 5 Miliar Dapat Diskon PPN 50 Persen

Rumah Seharga Rp 2 Miliar Hingga Rp 5 Miliar Dapat Diskon PPN 50 Persen

Whats New
OJK Temukan 51 Pinjol Ilegal, Ini Daftarnya

OJK Temukan 51 Pinjol Ilegal, Ini Daftarnya

Whats New
Pemerintah Lelang SUN Besok, Ini Imbal Hasil yang Ditawarkan

Pemerintah Lelang SUN Besok, Ini Imbal Hasil yang Ditawarkan

Earn Smart
Menkop UKM Dorong Pemberdayaan Tambak Udang Melalui Koperasi dan Kemitraan

Menkop UKM Dorong Pemberdayaan Tambak Udang Melalui Koperasi dan Kemitraan

Rilis
komentar di artikel lainnya
Close Ads X