Reshuffle Kabinet, Berapa Gaji Sandiaga Uno hingga Risma sebagai Menteri?

Kompas.com - 22/12/2020, 18:44 WIB
Kolase foto enam menteri baru yang baru saja diumumkan Presiden Joko Widodo, Selasa (22/12/2020). Menteri Sosial Tri Rismaharini (kiri atas), Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno (tengah atas), Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas (kanan atas), Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi (kiri bawah), Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin (tengah bawah), dan Menteri Kelautan dan Perikanan sakti Wahyu Trenggono (kanan bawah). KOMPAS.com/GHINAN SALMAN/RAKHMAT NUR HAKIM/JESSI CARINA/PUTRA PRIMA PERDANA/KRISTIANTO PURNOMO dan ANTARA FOTO/SIGID KURNIAWANKolase foto enam menteri baru yang baru saja diumumkan Presiden Joko Widodo, Selasa (22/12/2020). Menteri Sosial Tri Rismaharini (kiri atas), Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno (tengah atas), Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas (kanan atas), Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi (kiri bawah), Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin (tengah bawah), dan Menteri Kelautan dan Perikanan sakti Wahyu Trenggono (kanan bawah).

Merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2000 tentang Hak Keuangan/Administratif Menteri Negara dan Bekas Menteri Negara Serta Janda/Dudanya, gaji menteri ditetapkan sebesar Rp 5.040.000 per bulan. 

Sementara itu, tunjangan dan fasilitas lain, dalam Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 68 Tahun 2001 tentang Tunjangan Jabatan Bagi Pejabat Negara Tertentu, pejabat setingkat menteri mendapatkan tunjangan jabatan sebesar Rp 13.608.000 per bulan.

Jika ditotal, gaji dan tunjangan yang diterima oleh menteri adalah sebesar Rp 18,64 juta per bulan.

Baca juga: Dua Kali Jabat Menteri Perdagangan, Ini Profil Muhammad Lutfi

Selain itu, pejabat menteri akan menerima berbagai fasilitas lain dari negara, antara lain jaminan kesehatan, mobil dinas berpelat RI beserta pengawalan VIP, dan rumah dinas.

Menteri negara juga mendapatkan fasilitas lain berupa dana operasional menteri yang melekat karena jabatannya. Besarannya jauh melebihi gaji dan tunjangan menteri.

Hal ini diatur Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 3 Tahun 2006 tentang Dana Operasional Menteri.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Anggaran operasional pejabat ini juga bersifat sebagai dana taktis.

Dana operasional menteri digunakan berdasarkan pertimbangan kebijakan/diskresi menteri/pejabat setingkat menteri dengan memperhatikan asas manfaat dan efisiensi, dan tidak untuk keperluan pribadi yang tidak berkaitan dengan kebutuhan dinas atau jabatan.

Baca juga: Budi Gunadi Sadikin Jadi Menkes, Ini Respons Kementerian BUMN

Dana operasional menteri ini disediakan melalui DIPA kementerian negara/lembaga tertentu.

Sehingga, dana operasional ini bisa berbeda-beda tergantung pada kementerian/lembaga masing-masing.

Sebagai informasi, dana operasional ini tidak masuk sebagai penghasilan take home pay (THP) menteri.

Sebab, hanya dikeluarkan dari alokasi anggaran kementerian untuk menunjang aktivitas pejabat penggunanya. 

Baca juga: Profil 6 Menteri Baru Kabinet Jokowi Hasil Reshuffle

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.