Ekonomi RI Diproyeksi Melejit 3,9 Persen di 2021

JAKARTA, KOMPAS.com - Chief Economist PT Bank CIMB Niaga Tbk, Adrian Panggabean, memproyeksi pertumbuhan ekonomi mencapai 3,9 persen di tahun 2021.

Pertumbuhan ekonomi itu sedikit banyak ditopang oleh mulai positifnya pertumbuhan di kuartal I 2021, yang diperkirakan mencapai 0,8 persen secara tahunan (year on year/yoy).

"Rekalibrasi model proyeksi ekonomi memberi saya indikasi kuat bahwa PDB Indonesia akan bertumbuh sebesar 3,9 persen di tahun 2021, yang dimulai dengan geliat perekonomian di kuartal I 2021 sebesar 0,8 persen yoy," kata Adrian dalam laporannya, Senin (18/1/2021).

Adrian menuturkan, ada lima faktor yang mempengaruhi dinamika ekonomi di 2021.

Baca juga: Setahun, Aset Kripto Stellar Menguat 600 Persen

Dua faktor pertama bersifat mendukung angka pertumbuhan yang lebih tinggi, sementara tiga faktor sisanya bersifat menurunkan prospek laju pertumbuhan ekonomi di 2021.

Faktor pertama yaitu base-effects yang menopang tiga-perempat dari pertumbuhan ekonomi RI di 2021.

Sisanya oleh normalisasi perekonomian di pulau Jawa atau hampir 60 persen dari total PDB Indonesia, yang ditopang oleh sektor keuangan, telekomunikasi, infrastuktur publik dengan alokasi APBN sekitar Rp 400 triliun), dan kesehatan.

"Kedua, prospek dorongan likuiditas lewat stimulus fiskal yang didukung oleh penurunan suku bunga acuan BI-7DRRR lebih lanjut ke arah 3,50 persen," ungkap Adrian.

Ketiga, dorongan fiskal kembali terhambat oleh kelembaman tata administratif (business processes) sehingga sisi pengeluaran APBN hanya akan mencapai maksimum 85-90 persen dari anggaran.

Di sisi penerimaan, APBN akan terkendala oleh kurangnya penerimaan pajak sebagai akibat dari belum pulih sepenuhnya kondisi perekonomian.

Baca juga: Kronologi Larangan Ekspor Bijih Nikel yang Berujung Gugatan Uni Eropa

Kendala sisi penerimaan dan keperluan untuk menjaga arus kas APBN berpotensi menghambat efektivitas dari rencana stimulus fiskal.

Observasi Adrian terhadap debt carrying capacity, dan semakin tingginya alokasi APBN untuk pos cicilan utang dan bunga, memberi indikasi bahwa opsi keseimbangan yang bersifat fiscally-neutral tidaklah banyak.

"Saya memandang defisit fiskal yang realistis bisa dicapai di tahun 2021 bukanlah 5,7 persen dari PDB, melainkan di rentang 5,2 - 5,4 persen dari PDB," jelas Adrian.

Keempat, tetap terkendalanya mobilitas faktor produksi sebagai konsekuensi dari masih akan berkepanjangannya pandemi di 2021, akan menyebabkan ekspansi produksi belum akan terjadi secara signifikan.

Terakhir, pengurangan belanja modal (capex) selama tahun 2020 diperkirakan akan terus berlanjut di 2021, paling tidak di segmen korporasi swasta.

Implementasi proyek infrastruktur dari belanja modal APBN sebesar Rp 400 triliun bisa saja akan menghadapi tantangan dari belum terciptanya herd immunity.