Separuh Jabatan PNS Bisa Diganti Robot, Susi Pudjiastuti Khawatir...

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudiastuti mengaku khawatir peran Pegawai Negeri Sipil (PNS) bisa digantikan oleh robot saat teknologi semakin berkembang pesat.

Dia mengatakan, sebanyak 50 persen dari total PNS bisa saja digantikan perannya oleh teknologi dalam 10 tahun ke depan. Sebab fenomena pengurangan karyawan karena perannya digantikan teknologi telah terjadi setiap tahun.

"Saya khawatir tentang PNS, yang sebenarnya (PNS) bukan pekerjaan saya. Tapi 50 persen PNS dalam 10 tahun yang akan datang akan dikurangi (karena peran teknologi)," kata Susi saat berbincang bersama Pemimpin Redaksi Kompas.com, Wisnu Nugroho, Senin (18/1/2021).

Baca juga: Terjerat Kasus Suap, Pewaris Samsung Dihukum 2,5 Tahun Penjara

Bukan hanya PNS, Susi mengaku khawatir akan banyak hal. Mulai dari dibangunnya ruko-ruko di wilayah Pangandaran yang mematikan warung kecil hingga kemampuan milenial menghadapi era disrupsi.

Susi mengaku, masih banyak edukasi yang tidak mendidik milenial lebih kreatif untuk menghadapi beragam tantangan. Milenial yang tidak terlatih ini akan mudah digeser oleh layanan teknologi.

"Digitalisasi itu banyak menghilangkan peran-peran manusia. (Digitalisasi) banyak menciptakan posisi kerja baru. Tapi apakah kita sudah mempersiapkan surplus demografi agar bisa diserap semua? Tidak," ungkap Susi.

Dia pun bercerita pengalamannya saat memimpin Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Saat itu Susi punya ide menggalakkan pensiun dini (golden handshake) untuk mengurangi jumlah pegawai yang terlalu gemuk.

Baca juga: Menaker Belum Terima Perintah Salurkan Subsidi Gaji Tahun Ini

Pegawai yang keluar akan digantikan oleh milenial. Milenial memang kerap diidentikkan dengan kreatifitas tanpa batas dan bisa beradaptasi dengan teknologi secara cepat.

Sayang, program tersebut boleh dibilang tidak berjalan lancar. Susi menyebut Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sempat marah karena ada pengurangan PNS dan mempertanyakan dari mana dana Rp 250 juta/orang bagi pensiunan dini didapatkan.

"DPR juga marah karena ada pengurangan, duitnya dari mana? Padahal secara organisasi, golden handsake akan menimbulkan keuntungan juga. No body willing to be bad guy to execute, I think," pungkasnya.