Pandemi Covid-19, Kemenhub Beri Kelonggaran Perizinan untuk Awak Kapal

Kompas.com - 11/02/2021, 08:33 WIB
Ilustrasi kapal tanker. SHUTTERSTOCKIlustrasi kapal tanker.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menerbitkan Surat Edaran (SE) 2 Tahun 2021 tentang lanjutan pedoman rencana tanggap darurat (contingency plan) untuk pelaut, pemilik atau operator kapal dan lembaga diklat kepelautan akibat Covid-19.

Lewat aturan yang berlaku mulai dari 1 Januari 2021–31 Desember 2021 itu, Kemenhub mencoba memberikan kemudahan dan fasilitasi pergantian awak kapal.

Direktur Perkapalan dan Kepelautan Hermanta menjelaskan, sejumlah kemudahan yang diberikan seperti, pembebasan sertifikasi dengan diterbitkan Certificate of Endorsement (CoE), bagi setiap pelaut yang habis masa berlaku sertifikasinya selama surat edaran ini berlaku dan pelaut sedang bekerja diatas kapal berbendera Indonesia atau berbendera asing.

Baca juga: Investor Bitcoin Sebut Tweet Elon Musk soal Dogecoin Mengkhawatirkan, Mengapa?

Lalu, bagi pelaut yang memiliki sertifikat keterampilan (CoP) masuk masa revalidasi 5 tahunan yang sedang bekerja di atas kapal berbendera Indonesia atau berbendera asing, dapat diberikan pembebasan dan dinyatakan tetap berlaku sampai dengan 31 Desember 2021.

Selanjutnya, Minimum Safe Manning Document pada kapal berbendera Indonesia dapat diberikan exemption sesuai kondisi jika awak kapal harus diturunkan dan belum dapat memberikan pengganti dengan terlebih dahulu menyertakan penilaian risiko keselamatan dan keamanan pengoperasian oleh pihak pemilik atau operator kapal.

“Perusahaan wajib mensosialisasikan dan menginformasikan langkah-langkah perlindungan dan pengaturan kepada setiap pelaut diatas kapal dalam mengurangi dampak risiko terinfeksi Covis-19,” tutur Hermanta dalam keterangan tertulis, dikutip Kamis (11/2/2021).

Hermanta melanjutkan, untuk sijil naik bagi pelaut yang telah memiliki dokumen keberangkatan serta tiket keberangkatan ke negara tujuan penempatan dapat disijil dan diberangkatkan dengan mempertimbangkan keamanan dan kesehatan pelaut, serta kebijakan negara tujuan terkait Covid-19.

Baca juga: Sepanjang 2020, Produksi Kelapa Sawit Capai 51,58 Juta Ton

“Jika perjanjian kerja laut (PKL) telah berakhir dapat dianggap berlaku sampai dengan pemulangan di pelabuhan yang memungkinkan atau dapat diterbitkan penambahan PKL baru disepakati oleh Syahbandar,” ujarnya.

Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub Agus Purnomo berharap, aturan ini dapat memberikan kemudahan kepada stake holders transportasi laut selama pandemi masih merebak.

“Ditjen Perhubungan Laut memberikan kemudahan dengan membuat rancangan tindakan yang pragmatis dan praktis untuk pelaut dan pemilik/operator kapal yang dituangkan dalam Surat Edaran,” ucapnya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hotman Paris Jor-joran Cairkan Deposito untuk Beli Saham Holywings

Hotman Paris Jor-joran Cairkan Deposito untuk Beli Saham Holywings

Whats New
Menaker Ancam Perusahaan Yang Tak Bayar THR akan Dikenai Sanksi Tegas

Menaker Ancam Perusahaan Yang Tak Bayar THR akan Dikenai Sanksi Tegas

Rilis
Ini Alasan Nikita Mirzani Beli Saham Holywings Hingga Miliaran Rupiah

Ini Alasan Nikita Mirzani Beli Saham Holywings Hingga Miliaran Rupiah

Whats New
Jelang Lebaran, BPH Migas Minta Pertamina Jaga Pasokan BBM di Sumbagsel

Jelang Lebaran, BPH Migas Minta Pertamina Jaga Pasokan BBM di Sumbagsel

Whats New
Lindungi Konsumen dan Industri, Kemenperin Dorong Penerapan SNI untuk Perhiasan

Lindungi Konsumen dan Industri, Kemenperin Dorong Penerapan SNI untuk Perhiasan

Rilis
Hotman Paris Targetkan Holywings Punya 100 Outlet dan IPO di Bursa

Hotman Paris Targetkan Holywings Punya 100 Outlet dan IPO di Bursa

Whats New
AirNav Pastikan Video Viral yang Menampilkan Penerbangan Berisi WNA Hoaks

AirNav Pastikan Video Viral yang Menampilkan Penerbangan Berisi WNA Hoaks

Whats New
Terjebak di Skala Kecil, Koperasi Perlu Merger dan Amalgamasi

Terjebak di Skala Kecil, Koperasi Perlu Merger dan Amalgamasi

Whats New
Lonjakan Kunjungan ke Pusat Perbelanjaan Diramal Bakal Terjadi Saat Libur Lebaran

Lonjakan Kunjungan ke Pusat Perbelanjaan Diramal Bakal Terjadi Saat Libur Lebaran

Whats New
PLN akan Bangun Pembangkit EBT Setelah Program 35.000 MW Selesai

PLN akan Bangun Pembangkit EBT Setelah Program 35.000 MW Selesai

Whats New
Jelang Lebaran, BCA Siapkan Uang Tunai Rp 53 Triliun

Jelang Lebaran, BCA Siapkan Uang Tunai Rp 53 Triliun

Whats New
Kanwil DJP Nusa Tenggara Serahkan Tersangka Kasus Tindak Pidana Perpajakan

Kanwil DJP Nusa Tenggara Serahkan Tersangka Kasus Tindak Pidana Perpajakan

Rilis
Cerita Inspiratif UMKM Asal Jepara Sukses Ekspor Produk Lokal lewat Program Ekspor Shopee

Cerita Inspiratif UMKM Asal Jepara Sukses Ekspor Produk Lokal lewat Program Ekspor Shopee

Smartpreneur
Pertamina Lanjutkan Pembayaran Ganti Rugi Insiden Kilang Balongan

Pertamina Lanjutkan Pembayaran Ganti Rugi Insiden Kilang Balongan

Whats New
Naiknya Cadangan Devisa RI Belum Mampu Dongkrak IHSG Akhir Pekan Ini, Rupiah Menguat

Naiknya Cadangan Devisa RI Belum Mampu Dongkrak IHSG Akhir Pekan Ini, Rupiah Menguat

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X