Aturan Pengupahan Industri Padat Karya Terbit, Serikat Buruh Khawatir

Kompas.com - 18/02/2021, 21:00 WIB
Ilustrasi massa dari Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) menggelar aksi unjuk rasa. KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGIlustrasi massa dari Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) menggelar aksi unjuk rasa.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Elly Rosita Silaban mengaku khawatir dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 2 Tahun 2021, tentang Pelaksanaan Pengupahan pada Industri Padat Karya Tertentu dalam Masa Pandemi Covid-19.

Elly menilai, Permenaker Nomor 2 Tahun 2021 bisa menimbulkan masalah baru. Permenaker tersebut dinilai akan menjadi peluang bagi pengusaha atau perusahaan yang tidak terdampak pandemi mengurangi gaji pekerja.

"Ini akan menjadi persoalan baru lagi karena upah industri padat karya di bawah upah minimum. Yang kami khawatirkan, jika tidak adanya sosialisasi terkait Permenaker ini, jangan jadi aji mumpung bagi perusahaan yang tidak terdampak pandemi justru malah ikutan mengurangi gaji pekerjanya," ujarnya saat dihubungi Kompas.com, Kamis (18/2/2021).

Dia mengatakan, serikat pekerja justru baru mengetahui Permenaker Nomor 2 Tahun 2021 dari media. Elly mengatakan, aturan tersebut dibuat tanpa melalui perundingan dengan para serikat pekerja.

Baca juga: Dari Rp 45.000 ke Rp 700 Juta, Ini Perjalanan Panjang Harga Bitcoin

Elly mengatakan, pihaknya akan berkomunikasi dengan Menaker Ida Fauziyah terkait aturan baru tersebut.

"Ini terkadang pemerintah ini suka tiba-tiba sudah keluar aturan, tanpa melibatkan kami. Sekarang tinggal kepengawasan ketenagakerjaan lagi dalam mengawasi adanya permenaker ini," ujarnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dihubungi terpisah, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menegaskan, gaji para pekerja/buruh tidak boleh di bawah batas upah minimum yang telah ditetapkan pemerintah daerah.

"Tidak boleh ada upah di bawah upah minimum termasuk di industri padat karya. Hal itu melanggar sendiri Undang-Undang (UU) Cipta Kerja," kata dia.

Rencananya, KSPI akan melayangkan surat protes kepada Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah terkait permenaker tersebut. Bahkan, tidak menutup kemungkinan bakal menggugat permenaker ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Sebagai informasi, Menaker telah menerbitkan Permenaker Nomor 2 Tahun 2021, tentang Pelaksanaan Pengupahan pada Industri Padat Karya Tertentu dalam Masa Pandemi Covid-19.

Tujuan dibuatnya Permenaker tersebut yakni untuk mempertahankan kelangsungan industri dan juga para pekerja serta menjaga kelangsungan usaha selama dilakukan pemulihan ekonomi nasional.

Adapun industri padat karya tertentu yang diperbolehkan menyesuaikan gaji antara lain industri makanan, minuman, dan tembakau, industri tekstil dan pakaian jadi, industri kulit dan barang kulit, industri alas kaki, industri mainan anak, dan industri furnitur.

Baca juga: BI Optimistis DP 0 Persen Mobil dan Properti Dorong Permintaan Kredit

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.