Aturan Pengupahan Industri Padat Karya Terbit, Serikat Buruh Khawatir

Kompas.com - 18/02/2021, 21:00 WIB
Ilustrasi massa dari Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) menggelar aksi unjuk rasa. KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGIlustrasi massa dari Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) menggelar aksi unjuk rasa.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Elly Rosita Silaban mengaku khawatir dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 2 Tahun 2021, tentang Pelaksanaan Pengupahan pada Industri Padat Karya Tertentu dalam Masa Pandemi Covid-19.

Elly menilai, Permenaker Nomor 2 Tahun 2021 bisa menimbulkan masalah baru. Permenaker tersebut dinilai akan menjadi peluang bagi pengusaha atau perusahaan yang tidak terdampak pandemi mengurangi gaji pekerja.

"Ini akan menjadi persoalan baru lagi karena upah industri padat karya di bawah upah minimum. Yang kami khawatirkan, jika tidak adanya sosialisasi terkait Permenaker ini, jangan jadi aji mumpung bagi perusahaan yang tidak terdampak pandemi justru malah ikutan mengurangi gaji pekerjanya," ujarnya saat dihubungi Kompas.com, Kamis (18/2/2021).

Dia mengatakan, serikat pekerja justru baru mengetahui Permenaker Nomor 2 Tahun 2021 dari media. Elly mengatakan, aturan tersebut dibuat tanpa melalui perundingan dengan para serikat pekerja.

Baca juga: Dari Rp 45.000 ke Rp 700 Juta, Ini Perjalanan Panjang Harga Bitcoin

Elly mengatakan, pihaknya akan berkomunikasi dengan Menaker Ida Fauziyah terkait aturan baru tersebut.

"Ini terkadang pemerintah ini suka tiba-tiba sudah keluar aturan, tanpa melibatkan kami. Sekarang tinggal kepengawasan ketenagakerjaan lagi dalam mengawasi adanya permenaker ini," ujarnya.

Dihubungi terpisah, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menegaskan, gaji para pekerja/buruh tidak boleh di bawah batas upah minimum yang telah ditetapkan pemerintah daerah.

"Tidak boleh ada upah di bawah upah minimum termasuk di industri padat karya. Hal itu melanggar sendiri Undang-Undang (UU) Cipta Kerja," kata dia.

Rencananya, KSPI akan melayangkan surat protes kepada Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah terkait permenaker tersebut. Bahkan, tidak menutup kemungkinan bakal menggugat permenaker ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Sebagai informasi, Menaker telah menerbitkan Permenaker Nomor 2 Tahun 2021, tentang Pelaksanaan Pengupahan pada Industri Padat Karya Tertentu dalam Masa Pandemi Covid-19.

Tujuan dibuatnya Permenaker tersebut yakni untuk mempertahankan kelangsungan industri dan juga para pekerja serta menjaga kelangsungan usaha selama dilakukan pemulihan ekonomi nasional.

Adapun industri padat karya tertentu yang diperbolehkan menyesuaikan gaji antara lain industri makanan, minuman, dan tembakau, industri tekstil dan pakaian jadi, industri kulit dan barang kulit, industri alas kaki, industri mainan anak, dan industri furnitur.

Baca juga: BI Optimistis DP 0 Persen Mobil dan Properti Dorong Permintaan Kredit



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[KURASI KOMPASIANA] Kiat-kiat Ketika Menawar | Belanja Jadi Self Reward | Mendalami Prinsip Minimalis

[KURASI KOMPASIANA] Kiat-kiat Ketika Menawar | Belanja Jadi Self Reward | Mendalami Prinsip Minimalis

Rilis
Rombak Jajaran Direksi, Kimia Farma Diagnostika Fokus Benahi Internal

Rombak Jajaran Direksi, Kimia Farma Diagnostika Fokus Benahi Internal

Whats New
Pemerintah Masih Terima Aduan THR hingga 20 Mei 2021

Pemerintah Masih Terima Aduan THR hingga 20 Mei 2021

Whats New
Harga Vaksin Gotong Royong Rp 321.660 Per Dosis, Pengusaha: Kami Bisa Menerimanya

Harga Vaksin Gotong Royong Rp 321.660 Per Dosis, Pengusaha: Kami Bisa Menerimanya

Whats New
Peredaran Uang Tunai Selama Lebaran Capai Rp 154,5 Triliun

Peredaran Uang Tunai Selama Lebaran Capai Rp 154,5 Triliun

Whats New
Profil Kimia Farma Diagnostik, Cucu BUMN yang Semua Direksinya Dipecat

Profil Kimia Farma Diagnostik, Cucu BUMN yang Semua Direksinya Dipecat

Whats New
Simak Tips Menata Kembali Keuangan Setelah Lebaran

Simak Tips Menata Kembali Keuangan Setelah Lebaran

Spend Smart
Bayar Denda ke Pemerintah China, Alibaba Rugi Rp 12,01 Triliun

Bayar Denda ke Pemerintah China, Alibaba Rugi Rp 12,01 Triliun

Whats New
Rincian Biaya dan Syarat Daftar Sertifikasi Debt Collector

Rincian Biaya dan Syarat Daftar Sertifikasi Debt Collector

Whats New
Pecat Direksi Kimia Farma Diagnostika, Erick Thohir: Silakan Berkarier di Tempat Lain!

Pecat Direksi Kimia Farma Diagnostika, Erick Thohir: Silakan Berkarier di Tempat Lain!

Whats New
Profil Direksi Kimia Farma Diagnostika yang Dipecat Erick Thohir

Profil Direksi Kimia Farma Diagnostika yang Dipecat Erick Thohir

Whats New
Daftar 11 Titik Rapid Test Antigen Gratis di Jalur Darat Jawa Barat

Daftar 11 Titik Rapid Test Antigen Gratis di Jalur Darat Jawa Barat

Whats New
Ini Sanksi untuk Perusahaan Leasing yang Tarik Paksa Kendaraan Debitur

Ini Sanksi untuk Perusahaan Leasing yang Tarik Paksa Kendaraan Debitur

Whats New
KA Jarak Jauh Angkut 48.810 Penumpang Non-mudik Selama 9 Hari Larangan Mudik

KA Jarak Jauh Angkut 48.810 Penumpang Non-mudik Selama 9 Hari Larangan Mudik

Whats New
Mengenal KPR Syariah, Fitur, Syarat Pengajuan Serta Keuntungannya

Mengenal KPR Syariah, Fitur, Syarat Pengajuan Serta Keuntungannya

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X