Kini Kewenangan Pengukuran Kapal Perikanan Ada di Tangan KKP

Kompas.com - 06/03/2021, 18:01 WIB
Sejumlah kapal nelayan bersandar di Pelabuhan Tegal, Jawa Tengah, Senin (27/1/2020) KOMPAS.com/Tresno SetiadiSejumlah kapal nelayan bersandar di Pelabuhan Tegal, Jawa Tengah, Senin (27/1/2020)
Penulis Kiki Safitri
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menjamin terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan di Bidang Kelautan dan Perikanan membawa kemudahan berusaha salah satunya perizinan perikanan tangkap.

Izin persetujuan nama, pengukuran dan kelaikan kapal perikanan, serta tata kelola pengawakan kapal perikanan, kini resmi menjadi menjadi wewenang KKP, setelah sebelumnya merupakan wewenang Kementerian Perhubungan.

Plt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Muhammad Zaini mengatakan, aturan tersebut diharapkan bisa meningkatkan tata kelola bidang perikanan tangkap menjadi lebih maju dan efisien.

"Pelaku usaha akan semakin mudah mengurus izin kapal perikanan. Mulai dari kapal diusulkan untuk dibangun hingga sertifikasi awak kapal perikanannya semuanya terintegrasi di KKP," kata Zanini dalam keterangan pers Jumat (5/3/2021).

Baca juga: 19.500 Alumni Kartu Prakerja Jadi Wirausaha dan Bakal Dapat KUR

Zaini mengatakan, peraturan tersebut juga mengatur terkait dengan pembangunan, modifikasi dan impor kapal perikanan.

"Persetujuan tersebut diberikan juga melihat ketersedian sumber daya ikan, usia kapal perikanan, ukuran kapal perikananan dan yang paling penting tidak tercantum dalam kapal perikanan yang melakukan kegiatan IUU fishing," jelasnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Terkait dengan pengawakan kapal perikanan, Ditjen Perikanan Tangkap akan berkolaborasi dengan Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDMKP) yang mencakup pendidikan, pelatihan hingga sertifikasi.

"Kami akan pastikan awak kapal perikanan mendapatkan perlindungan kerja sebelum, saat dan setelah bekerja. Tidak hanya dari aspek hukum namun juga jaminan sosialnya. Kita akan dorong ini nantinya ke dalam peraturan menteri untuk penjelasan lebih rinci," tambah dia.

Reformasi perizinan ini sejalan dengan amanah Preisden Joko Widodo untuk mempermudah masyarakat yang ingin berusaha dan mempercepat transformasi ekonomi, khususnya di bidang kelautan dan perikanan.

Terobosan ini diharapkan mampu mendukung penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Selain itu juga memudahkan proses perizinan usaha juga akan mengubah pendekatan PNBP dari izin menjadi pungutan hasil perikanan (PHP).

Baca juga: Apa Beda Seleksi CPNS, PPPK, dan Sekolah Kedinasan?

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sri Mulyani dan Bos Pertamina Masuk Jajaran Wanita Paling Berpengaruh di Dunia

Sri Mulyani dan Bos Pertamina Masuk Jajaran Wanita Paling Berpengaruh di Dunia

Whats New
Dihadapan 175 Negara, Menhub Paparkan Kontribusi RI di Sektor Maritim

Dihadapan 175 Negara, Menhub Paparkan Kontribusi RI di Sektor Maritim

Rilis
Dorong Pemerataan Layanan Telekomunikasi, Mitratel Bangun BTS di Daerah 3T

Dorong Pemerataan Layanan Telekomunikasi, Mitratel Bangun BTS di Daerah 3T

Rilis
Ini Strategi Surge Tingkatkan Kinerja di Tahun 2022

Ini Strategi Surge Tingkatkan Kinerja di Tahun 2022

Whats New
Pergerakan IHSG Dibayangi Sentimen Window Dressing, Simak Rekomendasi Saham Hari Ini

Pergerakan IHSG Dibayangi Sentimen Window Dressing, Simak Rekomendasi Saham Hari Ini

Earn Smart
Taiwan Kembangkan Proyek Smart City, Seperti Apa ?

Taiwan Kembangkan Proyek Smart City, Seperti Apa ?

Rilis
BUMN Berdikari Buka Lowongan Kerja, Ini Syarat dan Cara Daftarnya

BUMN Berdikari Buka Lowongan Kerja, Ini Syarat dan Cara Daftarnya

Work Smart
Pendapatan Bersih YELO Melonjak Rp 13,1 Miliar di Kuartal III 2021

Pendapatan Bersih YELO Melonjak Rp 13,1 Miliar di Kuartal III 2021

Rilis
Cerita Rachmat Kaimmudin, dari Penjaga Perpustakaan hingga Jadi CEO Bukalapak

Cerita Rachmat Kaimmudin, dari Penjaga Perpustakaan hingga Jadi CEO Bukalapak

Work Smart
Ingat, Ini Aturan Perjalanan Darat Selama Natal dan Tahun Baru 2022

Ingat, Ini Aturan Perjalanan Darat Selama Natal dan Tahun Baru 2022

Whats New
[POPULER MONEY] 10 Negara Terkaya di Dunia | PPKM Level 3 Dibatalkan | Gaji Polisi Berpangkat Tamtama

[POPULER MONEY] 10 Negara Terkaya di Dunia | PPKM Level 3 Dibatalkan | Gaji Polisi Berpangkat Tamtama

Whats New
Viral Video Tiang Kereta Cepat Jakarta-Bandung Ambruk, Ini Respons KCIC

Viral Video Tiang Kereta Cepat Jakarta-Bandung Ambruk, Ini Respons KCIC

Whats New
Menteri Tjahjo Sebut Area Rawan Korupsi Ada 8 Pintu, Apa Saja?

Menteri Tjahjo Sebut Area Rawan Korupsi Ada 8 Pintu, Apa Saja?

Whats New
Cara Menjadi Agen BRILink dan Keuntungannya

Cara Menjadi Agen BRILink dan Keuntungannya

Earn Smart
Bos AP I: Diproyeksikan Tahun Depan Kami Masih Akan Rugi...

Bos AP I: Diproyeksikan Tahun Depan Kami Masih Akan Rugi...

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.