Tak Lapor Penggunaan PMN, Bos BUMN Bisa Dicopot Erick Thohir

Kompas.com - 06/03/2021, 14:54 WIB
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memamerkan sejumlah ikan cupang. Tangkapan Layar Instagram @erickthohirMenteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memamerkan sejumlah ikan cupang.

JAKARTA, KOMPAS.com - Bos BUMN bisa dicopot dari jabatannya jika tidak melaporkan penggunaan Penyertaan Modal Negara (PMN). Hal itu menyusul adanya peraturan baru.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir telah mengeluarkan aturan terkait pedoman pengusulan, pelaporan, pemantauan dan perubahan penggunaan tambahan Penyertaan Modal Negara (PMN), untuk perusahaan pelat merah. Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-1/MBU/03/2021.

Dalam aturan itu, penambahan PMN ke dalam suatu BUMN dilakukan dalam rangka memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha BUMN atau perseroan terbatas.

Ada tiga syarat penambahan PMN untuk perbaikan permodalan, yakni jika BUMN tersebut melaksanakan penugasan dari pemerintah, melakukan restrukturisasi dalam rangka penyelamatan, dan melakukan pengembangan usaha.

Baca juga: Erick Thohir Minta Bank Swasta Ikut Turunkan Suku Bunga

Untuk penugasan dari pemerintah bagi suatu BUMN, terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari Menteri BUMN. Persetujuan penugasan dari menteri termasuk kebutuhan pendanaan selama masa penugasan (multi years) dan kapasitas pendanaan termasuk minimum kebutuhan PMN.

Lalu, tambahan PMN untuk kebutuhan penugasan ini nantinya harus diusulkan langsung oleh Menteri Teknis kepada Menteri Keuangan atau Menteri Keuangan langsung ke Presiden RI.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sementara itu, pengajuan PMN dalam rangka restrukturisasi atau penyelamatan BUMN harus diajukan Menteri BUMN ke Menteri Keuangan. Hal serupa juga berlaku untuk pengajuan PMN dalam rangka pengembangan usaha.

Direksi BUMN bisa mengajukan PMN dalam rangka restrukturisasi dan pengembangan usaha. Namun pengajuan tersebut harus diajukan ke Menteri BUMN terlebih dahulu sebelum Menteri BUMN mengajukan ke Menteri Keuangan.

Dalam pengajuannya, direksi harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari komisaris atau dewan pengawas perusahaan.

Setelah mendapatkan PMN, direksi BUMN wajib melaporkan realisasi penggunaan tambahan PMN kepada pemilik modal dan pemegang saham negara. Laporan penggunaan dana PMN ini kepada pemegang saham harus dilakukan setiap akhir tahun buku hingga dana tersebut selesai digunakan.

Baca juga: Jokowi: Jangan Sampai Proyek Pemerintah dan BUMN Pakai Barang Impor

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.