[POPULER MONEY] 2 Menteri yang Perintahkan Impor Beras | 1,6 Juta Data PBI Tidak Valid

JAKARTA, KOMPAS.com - Langka pemerintah melakukan impor beras menuai pro dan kontra. Salah satu yang menyatakan keberatan adalah Dirut Perum Bulog Budi Waseso. 

Budi Waseso atau Buwas mengungkapkan bahwa ada 2 menteri dari Presiden Joko WIdodo yang memerintahkan untuk impor beras, yakni Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Mendag M Lutfi.

Berita tersebut menjadi yang terpopuler sepanjang hari kemarin, Rabu (17/3/2021). Sementara itu berita lain yang juga masuk terpopuler adalah pemanfaatan insentif kartu prakerja untuk membeli paket internet.

Berikut adalah daftar berita terpopuler sepanjang hari kemarin: 

1. Buwas Beberkan 2 Menteri Jokowi yang Perintahkan Impor Beras

Pemerintah akan melakukan impor beras sebanyak sekitar 1 juta ton pada awal tahun ini. Klaim pemerintah, impor terpaksa dilakukan untuk menjaga stok beras nasional.

Beras impor akan digunakan untuk menambah cadangan atau pemerintah menyebutnya dengan istilah iron stock. Rencana impor beras ini telah disepakati dalam rapat koordinasi terbatas.

Direktur Utama Perusahaan Umum (Perum) Bulog Budi Waseso mengaku tak mengusulkan impor beras pada tahun ini.

Langkah impor beras ini muncul setelah pihaknya menerima perintah mendadak dari Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto. Selengkapnya bisa dibaca di sini.

2. Insentif Kartu Prakerja Dipakai untuk Beli Bahan Pangan hingga Paket Internet

Manajemen Pelaksana (PMO) Program Kartu Prakerja menyatakan, insentif Kartu Prakerja digunakan untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan peserta. Ini terlihat dari hasil survei evaluasi yang dilakukan PMO Kartu Prakerja.

Direktur Eksekutif PMO Program Kartu Prakerja Denni Puspa Purbasari mengatakan, insentif paling banyak digunakan peserta untuk memenuhi kebutuhan pangan. Tercatat ada 95 persen peserta survei yang menyatakan hal tersebut.

Program Kartu Prakerja yang mulai dilaksanakan sejak merebaknya pandemi Covid-19 disebut Denni memiliki dua funsi utama, yakni menambah keterampilan peserta, sekaligus membantu daya beli yang terdampak pandemi. Selengkapnya bisa dibaca di sini.

3. Tahun Ini THR Dicicil? Ini Kata Kemenaker

Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) masih melakukan pembahasan terkait kebijakan pembayaran tunjangan hari raya (THR) tahun ini.

Sekretaris Jenderal Kemenaker Anwar Sanusi mengatakan, pihaknya tengah melakukan evaluasi terkait pelaksanaan pembayaran THR yang dicicil pelaku usaha pada tahun lalu.

Dengan masih merebaknya pandemi Covid-19, Kemenaker pun masih membuka opsi pembayaran THR dicicil akan kembali dilakukan pada tahun ini, dengan tujuan meringankan beban pelaku usaha. Selengkapnya bisa dibaca di sini.

4. Dirut BPJS Kesehatan: 1.6 Juta Data PBI Tak Valid

Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengungkapkan, masih banyak data Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang memiliki permasalahan validitas.