Menaker Ancam Perusahaan Yang Tak Bayar THR akan Dikenai Sanksi Tegas

Kompas.com - 07/05/2021, 19:05 WIB
Ilustrasi rupiah Shutterstock/PramataIlustrasi rupiah

JAKARTA, KOMPAS.com - Memasuki masa rentang waktu H-7 Lebaran, Kementerian Ketenagakerjaan ingin memastikan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) bagi pekerja/buruh berjalan lancar dan sesuai ketentuan.

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, meminta para Gubernur, Walikota, dan Bupati untuk turun tangan langsung dalam menyelesaikan setiap pengaduan THR yang masuk ke Posko THR yang telah dibentuk.

"Kita konsentrasi pada layanan informasi dan konsultasi terkait THR, maka sekarang kita perkuat aspek pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran aturan THR," kata Ida dalam siaran pers, Jumat (7/5/2021).

Baca juga: Istana Bantah Isu Perbedaan Pendapat Jokowi dan Sri Mulyani Soal THR

Posko Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan 2021 Kementerian Ketenagakerjaan mencatat, ada 1.569 laporan yang masuk di Posko THR selama kurun waktu 20 April hingga 6 Mei 2021. Jumlah tersebut terdiri dari 670 konsultasi THR dan 899 pengaduan THR.

Ada berbagai kategori sektor usaha yang masuk dalam laporan posko THR 2021 di antaranya adalah ritel, jasa keuangan dan perbankan, konstruksi, manufaktur, migas, alat kesehatan, industri makanan dan minuman, dan sebagainya.

Beberapa permasalahan pembayaran THR yang diadukan antara lain THR tidak dibayar sama sekali, dibayar sebagian, dibayar bertahap dengan kesepakatan atau tanpa kesepakatan, dibayar bukan dalam bentuk uang, dan perusahaan tidak mampu karena terdampak pandemi Covid-19.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sekjen Kemnaker, Anwar Sanusi mengatakan, Kemnaker mengerahkan Pengawas Ketenagakerjaan yang berada di tingkat pusat dan daerah untuk mengawasi pelaksanaan pembayaran THR.

Anwar menambahkan, Ditjen Binwasnaker dan K3 telah melakukan koordinasi dengan seluruh Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Pengawas Ketenagakerjaan dan Mediator di seluruh Indonesia melalui virtual untuk mengkoordinasikan langkah-langkah penegakan hukum pelaksanaan THR.

"Dalam hal THR keagamaan tidak dibayar sesuai kesepakatan dan atau kesepakatan pembayar THR di bawah ketentuan perundang-undangan, maka pengawas akan melakukan pengawasan pelaksanaan pembayaran THR, berupa nota pemeriksaan sampai dengan rekomendasi kepada pejabat berwenang pada kementerian/lembaga atau daerah setempat untuk pengenaan sanksi administratifnya," tegas Anwar.

Baca juga: Ombudsman RI: Seratusan Perusahaan Belum Lunasi THR 2020

Sanksi tersebut dapat berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi, serta pembekuan kegiatan usaha.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pertamina Targetkan Blok Rokan Bisa Produksi 180.000 Barel per Hari di 2022

Pertamina Targetkan Blok Rokan Bisa Produksi 180.000 Barel per Hari di 2022

Whats New
Generasi Milenial Makin Tertarik Investasi Saham dan Reksa Dana

Generasi Milenial Makin Tertarik Investasi Saham dan Reksa Dana

Earn Smart
Ini Daftar Tiket Pesawat yang Didiskon Hingga 80 Persen di GATF 2021

Ini Daftar Tiket Pesawat yang Didiskon Hingga 80 Persen di GATF 2021

Whats New
Cara Isi Saldo ShopeePay Lewat DANA, Alfamart, dan Indomaret

Cara Isi Saldo ShopeePay Lewat DANA, Alfamart, dan Indomaret

Spend Smart
PPKM Level 3 Serentak Batal, Okupansi Hotel Diprediksi Meningkat

PPKM Level 3 Serentak Batal, Okupansi Hotel Diprediksi Meningkat

Whats New
Garuda Indonesia Tawarkan Diskon Tiket Pesawat Hingga 80 Persen di GATF 2021

Garuda Indonesia Tawarkan Diskon Tiket Pesawat Hingga 80 Persen di GATF 2021

Spend Smart
Juda Agung dan Aida S. Budiman Resmi Jadi Calon Deputi Gubernur BI

Juda Agung dan Aida S. Budiman Resmi Jadi Calon Deputi Gubernur BI

Whats New
Besok, Presiden Jokowi akan Resmikan Bandara Tebelian di Kalbar

Besok, Presiden Jokowi akan Resmikan Bandara Tebelian di Kalbar

Rilis
Indonesia Kembali Calonkan Diri Jadi Anggota Dewan IMO 2022-2023

Indonesia Kembali Calonkan Diri Jadi Anggota Dewan IMO 2022-2023

Whats New
Menko Airlangga: Kebijakan Pemulihan Ekonomi Sudah Berada di Jalur yang Benar

Menko Airlangga: Kebijakan Pemulihan Ekonomi Sudah Berada di Jalur yang Benar

Rilis
Erick Thohir Ganti Dirut PT Sang Hyang Seri

Erick Thohir Ganti Dirut PT Sang Hyang Seri

Rilis
Soal Penempatan PMI, Menaker Nilai MoU dengan Malaysia Harus Segera Rampung

Soal Penempatan PMI, Menaker Nilai MoU dengan Malaysia Harus Segera Rampung

Whats New
Dibayangi Ketidakpastian, Pertumbuhan Ekonomi RI Diprediksi Tembus 5 Persen di 2022

Dibayangi Ketidakpastian, Pertumbuhan Ekonomi RI Diprediksi Tembus 5 Persen di 2022

Whats New
INACA: Terjadi Fenomena Menarik di Industri Penerbangan Nasional Saat Pandemi

INACA: Terjadi Fenomena Menarik di Industri Penerbangan Nasional Saat Pandemi

Whats New
Menkop UKM Pastikan Debitur KUR Korban Erupsi Semeru Dapat Perlakuan Khusus

Menkop UKM Pastikan Debitur KUR Korban Erupsi Semeru Dapat Perlakuan Khusus

Rilis
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.