1,5 Juta Warga Nekat Mudik, Pemerintah Siapkan Ribuan Ruang ICU dan Isolasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah sudah mengambil sejumlah langkah untuk mengantisipasi lonjakan kasus baru Covid-19 pasca libur Lebaran.

Pasalnya berdasarkan data, ada sekitar 1,5 juta warga yang tetap mudik pada masa pelarangan mudik 6-17 Mei 2021. Dari 1,5 juta itu, 423.350 warga kembali keluar Jawa, sementara 1,1 juta mudik ke Pulau Jawa.

"Kita lihat ini, kita perkuat protokol kesehatan pada saat mereka akan kembali ke Jakarta. Kebijakan kita perlu tindaklanjuti dua minggu ke depan, PPKM mikro perlu dipersiapkan, dan ketersediaan dari RS terutama tempat tidur dan isolasi (diutamakan)," kata Airlangga dalam Halal Bihalal secara virtual, Rabu (19/5/2021).

Baca juga: Ada Korban Jiwa terkait Vaksin Covid-19, Pemerintah Kaji Ganti Rugi

Airlangga menuturkan, tempat tidur isolasi yang disiapkan pemerintah sudah mencapai 50.000 tempat tidur. Secara keseluruhan, terdapat 70.000 tempat tidur isolasi, namun tempat tidur yang sudah terisi secara nasional sebesar 20.000.

Pihaknya juga menyiapkan 7.500 tempat tidur ICU. Adapun saat ini, rasio ketersediaan tempat tidur rumah sakit (RS) secara nasional sudah menurun menjadi 29,55 persen.

Namun, masih ada 3 wilayah dengan BOR di atas 50 persen, antara lain Sumatera Utara (58 persen), Kepulauan Riau (58 persen), dan Riau (53 persen). Daerah-daerah dengan BOR tinggi ini akan menjadi pantauan pemerintah.

"Kenaikan BOR di Riau terjadi karena menerima PMI dari Malaysia, juga Kaltara, Kaltim, Kalbar, dan Medan melalui pelabuhan dan bandara. Beberapa daerah tersebut menjadi perhatian kami," ungkap Airlangga.

Beruntung kata Airlangga, penyekatan yang dilakukan TNI/Polri ketika masa pelarangan mudik dan PPKM Mikro mampu mengurangi mobilitas masyarakat sehingga menahan laju penularan virus.

"Angkutan udara turun 93 persen, (jalur) darat seperti jalan raya turun 87 persen, KA turun 84 persen, (pelabuhan) penyebrangan turun 79 persen, dan melalui angkutan laut turun 26 persen. Dengan kebijakan ini, keseluruhan turun 33 persen," pungkasnya.

Baca juga: Vaksinasi Gotong Royong, Kadin: Pengusaha Tidak Boleh Potong Gaji Karyawan