Kemenaker Minta Manajemen Giant Penuhi Hak Pekerja Yang di-PHK

Kompas.com - 04/06/2021, 18:54 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Ketenagakerjaan memastikan akan terus mengawal proses rencana Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karyawan Giant.

Salah satunya adalah memastikan karyawan Giant mendapatkan hak-haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi mengatakan, pihaknya telah memanggil pihak manajemen dan pekerja Giant. Menurutnya, pihak perusahaan sudah memberikan hak-hak pekerja sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.

Baca juga: Kemenaker Akan Beri Pelatihan Vokasi bagi Pekerja Giant yang Kena PHK

“Pemerintah terus mengawal proses hubungan industrial yang terjadi di Giant. Kita akan terus kawal guna memastikan para pekerja mendapatkan hak-haknya sesuai ketentuan perundang-undangan,” kata Anwar melalui siaran pers, Jumat (6/4//2021).

Anwar menjelaskan, manajemen juga sudah melakukan sosialisasi kepada para pekerja dan berkomunikasi dengan serikat pekerja terkait kebijakan penutupan gerai Giant, serta kompensasi yang diberikan berdasarkan perjanjian kerja bersama (PKB).

“Selain itu, manajemen juga mengupayakan penempatan para pekerja yang di-PHK ke unit bisnis lain,” jelas Anwar.

Di sisi lain, Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker Indah Anggoro Putri menambahkan, Giant menutup usaha semata-mata dikarenakan faktor bisnis. Selain persaingan bisnis yang ketat, usaha Giant juga terdampak pandemi Covid-19. Akibatnya, setidaknya ada 2.700 karyawan Giant akan mengalami PHK.

“Bahwa penutupan Giant Hypermarket merupakan keputusan bisnis sebagai akibat pandemi Covid-19 dan persaingan usaha, serta melihat potensi pertumbuhan lebih tinggi ke arah brand lain,” katanya.

Baca juga: Sejarah Giant, Raksasa Ritel Malaysia yang Tumbang di Indonesia

Putri juga mengapresiasi pihak manajemen dan pekerja/buruh yang mampu mendialogkan permasalah ini secara bipartite dengan mengedepankan asas musyawarah mufakat.

Concern kami adalah bagaimana para pekerjanya ini mendapatkan hak-haknya sesuai peraturan perundang-undangan. Ini harus kita kawal,” ujarnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mengenal Apa Itu Impor: Pengertian, Tujuan, Manfaat, dan Jenisnya

Mengenal Apa Itu Impor: Pengertian, Tujuan, Manfaat, dan Jenisnya

Earn Smart
Cara Mengambil Uang di ATM BCA dengan Kartu dan Tanpa Kartu

Cara Mengambil Uang di ATM BCA dengan Kartu dan Tanpa Kartu

Spend Smart
Pemerintah Tetapkan Bunga KUR Super Mikro jadi 3 Persen

Pemerintah Tetapkan Bunga KUR Super Mikro jadi 3 Persen

Whats New
Kemenhub Sebut Penetapan Tarif Ojol Akan Dialihkan ke Gubernur

Kemenhub Sebut Penetapan Tarif Ojol Akan Dialihkan ke Gubernur

Whats New
Bos Sampoerna Sebut Perusahaan Besar Perlu Melakukan Inovasi Disruptif

Bos Sampoerna Sebut Perusahaan Besar Perlu Melakukan Inovasi Disruptif

Rilis
Luhut: Jika Kurs Rupiah Tembus Rp 16.000, Bukan karena Ekonomi RI Enggak Bagus

Luhut: Jika Kurs Rupiah Tembus Rp 16.000, Bukan karena Ekonomi RI Enggak Bagus

Whats New
Kalah Gugatan soal Nikel di WTO, Indonesia Akan Terus Jalankan Hilirisasi

Kalah Gugatan soal Nikel di WTO, Indonesia Akan Terus Jalankan Hilirisasi

Whats New
Tekan Emisi Karbon, BCA Tanam 1.000 Bibit Pohon Durian di Gunung Sasak

Tekan Emisi Karbon, BCA Tanam 1.000 Bibit Pohon Durian di Gunung Sasak

Whats New
Maksimalkan Penggunaan Produk Dalam Negeri, Kemenperin Permudah Aturan Verifikasi TKDN

Maksimalkan Penggunaan Produk Dalam Negeri, Kemenperin Permudah Aturan Verifikasi TKDN

Whats New
Petakan Masalah Pangan di RI, BPS Akan Lakukan Sensus Pertanian pada 2023

Petakan Masalah Pangan di RI, BPS Akan Lakukan Sensus Pertanian pada 2023

Whats New
Bersertifikasi TKDN, UMK Diharapkan Tak Lagi Jual Produk Impor

Bersertifikasi TKDN, UMK Diharapkan Tak Lagi Jual Produk Impor

Whats New
Ombudsman RI: Kementan Dinyatakan Lakukan Maladministrasi Terkait Pendataan Kartu Tani untuk Penerima Pupuk Bersubsidi

Ombudsman RI: Kementan Dinyatakan Lakukan Maladministrasi Terkait Pendataan Kartu Tani untuk Penerima Pupuk Bersubsidi

Whats New
Diminta Mundur, Karyawan Jiwasraya Tuntut Hak Dipenuhi

Diminta Mundur, Karyawan Jiwasraya Tuntut Hak Dipenuhi

Whats New
BPJS Orang Kaya Tidak Dibedakan, Begini Penjelasan Menkes

BPJS Orang Kaya Tidak Dibedakan, Begini Penjelasan Menkes

Whats New
PMI Program IJEPA Akan Dapat Pelatihan Bahasa Jepang

PMI Program IJEPA Akan Dapat Pelatihan Bahasa Jepang

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.