Seputar Pajak Sembako, Kekesalan Pedagang, dan Pembelaan Pemerintah

Kompas.com - 10/06/2021, 06:30 WIB
Ilustrasi sembako. ShutterstockIlustrasi sembako.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah bakal mereformasi sistem perpajakan yang ada saat ini, dan disebut-sebut mampu menciptakan sistem pajak lebih adil (fair) dan tepat sasaran.

Salah satu reformasi yang dilakukan adalah mengenakan pajak pada barang-barang tertentu yang sebelumnya bebas tarif PPN, termasuk sembako dan jasa pendidikan. Niat ini sudah tercantum dalam draft Revisi UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP).

Rencananya, RUU bakal dibahas bersama DPR RI tahun ini, mengingat agenda reformasi pajak sudah tercatat dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2021.

Baca juga: Sembako Bakal Kena Pajak, Kemenkeu: Kami Tak Akan Membabi Buta

Jenis sembako yang dipajaki

Mengutip draft RUU, Kamis (10/6/2021), sembako yang akan dikenakan tarif PPN meliputi, beras dan gabah, jagung, sagu, kedelai, garam konsumsi, daging, telur, susu, buah-buahan, sayur-sayuran, ubi-ubian, bumbu-bumbuan, dan gula konsumsi.

Semula, barang-barang itu dikecualikan dalam PPN yang diatur dalam aturan turunan, yakni Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 116/PMK.010/2017. Sedangkan dalam draft RUU pasal 4A, beleid tak lagi menyebutkan sembako termasuk dalam objek yang PPN-nya dikecualikan.

Dengan kata lain, sembako dihapus dalam kelompok barang yang tak dikenai PPN.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Apakah sekolah juga dipajaki?

Sekolah atau jasa pendidikan termasuk jasa yang akan dikenakan tarif PPN. Lebih rinci, beberapa jasa yang kena tarif adalah jasa pelayanan kesehatan medis, jasa pelayanan sosial, jasa pengiriman surat dengan perangko, jasa keuangan dan jasa asuransi.

Kemudian, jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan, jasa angkutan umum di darat dan di air, jasa angkutan udara dalam dan luar negeri, jasa tenaga kerja, jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam, serta jasa pengiriman uang dengan wesel pos.

Selain jasa, aturan baru menghapus beberapa barang hasil tambang maupun hasil pengeboran yang semula tak dikenai PPN, tak termasuk hasil tambang batubara.

Respon pedagang pasar

Tentu saja, wacana pajak sembako membuat pelaku usaha geram dan tak habis pikir. Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) termasuk salah satu yang melayangkan protes.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.