Pemerintah dan DPR Absen Sidang UU Cipta Kerja di MK, Ini Respons KSPI

Kompas.com - 11/06/2021, 09:11 WIB
Massa aksi pada hari buruh 1 mei 2021 di kawasan Patung Kuda Kompas.com/Sonya TeresaMassa aksi pada hari buruh 1 mei 2021 di kawasan Patung Kuda

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal bereaksi atas sikap perwakilan Pemerintah dan DPR RI yang menyatakan belum siap memberikan keterangan dalam sidang lanjutan uji formil di Mahkamah Konstitusi.

Said menyebut, apa yang dilakukan pemerintah, khususnya para Menteri terkait, dan DPR bukan merupakan suatu hal yang menunjukkan perilaku taat pada asas negara hukum, tetapi lebih mengedepankan kekuasaan.

“Mahkamah Konstitusi sudah memanggil dengan agenda mendengarkan keterangan pemerintah dan DPR. Harusnya mereka jangan berlindung di balik kekuasaan dengan seenaknya menyampaikan belum siap memberikan keterangan,” kata Said Iqbal secara virtual, Kamis (11/6/2021).

Baca juga: Begini Cara Hitung Pesangon PHK Berdasarkan UU Cipta Kerja

Terkit hal tersebut, Said meminta kepada Hakim MK untuk tidak memberikan kesempatan kepada pemerintah dan DPR untuk memberikan keterangan.

Sebab, mereka sudah diberi kesempatan, tetapi justru mengabaikannya.

“Mahkamah tidak boleh tuduk pada kekuasaan. Mahkamah harus mempunyai marwah di hadapan penguasa,” ungkap dia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Jika keputusan judicial review terhadap UU Cipta Kerja tidak sesuai dengan harapan kaum buruh, KSPI dan elemen serikat buruh yang lain akan melakukan aksi mogok nasional jilid kedua sebagaimana pemogokan nasional yang dilakukan pada tanggal 6-8 Oktober 2020.

“Secara elegan kami sudah menempuh uji formil dan materiil. Tetapi bilama dari jalur hukum kami tidak mendapatkan rasa keadilan, maka jalur gerakan aksi yang konstitusional akan kami lakukan,” tegas Said.

Baca juga: Pemerintah Bentuk Satgas UU Cipta Kerja

Said mengungkapkan, dalam aksi nasional kedua ini, ia akan melibatkan 10.000 pabrik di 24 provinsi dan lebih dari 200 kabupaten/kota.

Dalam persidangan judicial review terkait UU Cipta Kerja yang dihadiri KSPI, ini merupakan kali kedua perwakilan pemerintah dan DPR absen dalam rangkaian acara persidangan.

Beberapa bulan lalu, Pemerintah dan DPR juga tidak memberikan keterangan dalam sidang uji materiil.

“Padahal mereka dibayar dari uang rakyat. Seharusnya bekerja cepat untuk hal-hal yang menyangkut kepentingan rakyat. Mereka ini berlindung di balik sidang, hotel-hotel mewah, rapat-rapat di hari libur di Gedung DPR. Tetapi ketika menghadapi rakyat di depan pengadilan yang sah dan konstitusional, tidak bisa segera memberikan keterangan,” ujar dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Stafsus Erick Thohir Sindir Ahok: Komut Merasa Dirut Janganlah Itu, Harus Tahu Batasan

Stafsus Erick Thohir Sindir Ahok: Komut Merasa Dirut Janganlah Itu, Harus Tahu Batasan

Whats New
Menko Airlangga: UU Cipta Kerja Sudah Rekrut 912.402 Tenaga Kerja Baru

Menko Airlangga: UU Cipta Kerja Sudah Rekrut 912.402 Tenaga Kerja Baru

Whats New
Luhut: Selama Beberapa Dekade, Indonesia Berpuas Diri dengan SDA yang Melimpah...

Luhut: Selama Beberapa Dekade, Indonesia Berpuas Diri dengan SDA yang Melimpah...

Whats New
UU Cipta Kerja Inkonstitusional, Airlangga: Kemudahan Berusaha UMKM Tetap Berlaku

UU Cipta Kerja Inkonstitusional, Airlangga: Kemudahan Berusaha UMKM Tetap Berlaku

Whats New
Rupiah dan IHSG Kompak Menguat di Sesi I Perdagangan

Rupiah dan IHSG Kompak Menguat di Sesi I Perdagangan

Whats New
Peluang Bisnis Makanan Diprediksi Tumbuh, Bogasari Dorong Anak Muda Jadi Foodpreneur

Peluang Bisnis Makanan Diprediksi Tumbuh, Bogasari Dorong Anak Muda Jadi Foodpreneur

Whats New
Pemerintah Bangun Kawasan Budidaya Jagung Seluas 1.200 Hektar

Pemerintah Bangun Kawasan Budidaya Jagung Seluas 1.200 Hektar

Whats New
Biaya Dana BRI Sentuh 2,14 Persen, Terendah Sepanjang Sejarah

Biaya Dana BRI Sentuh 2,14 Persen, Terendah Sepanjang Sejarah

Whats New
Revisi UU Cipta Kerja, Bagaimana Dampaknya Terhadap Pasar Modal?

Revisi UU Cipta Kerja, Bagaimana Dampaknya Terhadap Pasar Modal?

Earn Smart
Cara Mengurus SLO Listrik, Daftar SLO Online di slodjk.esdm.go.id

Cara Mengurus SLO Listrik, Daftar SLO Online di slodjk.esdm.go.id

Whats New
Jangan Pinggirkan Sektor Perikanan di Danau Toba

Jangan Pinggirkan Sektor Perikanan di Danau Toba

Whats New
Mau Jadi Investor Fintech? Simak Untung Ruginya

Mau Jadi Investor Fintech? Simak Untung Ruginya

Earn Smart
SKK Migas: Transisi Energi Harus Didukung 'Roadmap' yang Jelas

SKK Migas: Transisi Energi Harus Didukung "Roadmap" yang Jelas

Whats New
Menteri ESDM: 5 Tahun Terakhir, Investasi Energi Baru Terbarukan Global Naik 8 Kali Lipat

Menteri ESDM: 5 Tahun Terakhir, Investasi Energi Baru Terbarukan Global Naik 8 Kali Lipat

Whats New
Hadapi Omicron Tak Lockdown, Luhut: Tidak Menyelesaikan Masalah

Hadapi Omicron Tak Lockdown, Luhut: Tidak Menyelesaikan Masalah

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.