Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Luhut: Enggak Apa-apa Pemerintah Utang, Selama Bayar Sendiri

Kompas.com - 20/06/2021, 19:00 WIB
Fika Nurul Ulya,
Bambang P. Jatmiko

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pemerintah terus meningkatkan anggaran pembangunan infrastruktur dari tahun ke tahun.

Pada tahun 2020 saja, pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp 423 triliun untuk infrastruktur.

Dana tersebut teralokasi dari berbagai pos, termasuk utang. Luhut lantas menyebut, mengambil utang untuk membangun infrastruktur adalah hal yang wajar.

Baca juga: Jokowi Tarik Utang Baru Rp 13 Triliun dari Bank Dunia

"Orang bilang ini utang. Enggak apa-apa utang kalau dia bisa membayar sendiri, silakan saja," kata Luhut dalam acara pengukuhan Dewan Pengurus Apkasi masa bakti 2021-2026 dikutip Kompas.com, Minggu (20/6/2021).

Luhut mengatakan, nyinyiran utang memang sering didapatkan pemerintah, termasuk dalam pembangunan Tol Jagorawi 30-40 tahun lalu.

Padahal, kata Luhut, tidak ada satu pun negara di dunia yang bisa membangun tanpa utang. Utang Indonesia saat ini yang berkisar 40 persen dari PDB pun dianggap lebih baik dibanding AS dengan porsi sekitar 100 persen dari PDB.

Apalagi, pembangunan infrastruktur di daerah yang membutuhkan konektifitas akan menumbuhkan simpul ekonomi baru.

"Kita dulu membangun Jagorawi. Orang kan dulu 30-40 tahun lalu bilang, "Oh, kok begini?,". Ini sama. Akibat (berkat) kita jalan, setelah 15-20 tahun akan timbul simpul ekonomi baru lagi, karena ada transportasi," beber dia.

Baca juga: Lelang Surat Utang Negara, Pemerintah Serap Rp 34 Triliun

Lebih lanjut dia menuturkan, pemerintah tengah menargetkan beberapa pembangunan infrastruktur rampung dalam waktu dekat. Tol Trans Sumatera misalnya, ditargetkan rampung pada tahun 2023-2024.

"Jadi kalau ada yang bilang dengan krisis jangan membangun, itu adalah policy yang salah. Justru kita harus membangun, tapi perencanaan yang baik, eksekusi yang baik, pengawasan yang baik. Dan memang disiapkan project base di mana project dibutuhkan yang bisa menimbulkan ekonomi," pungkas Luhut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER MONEY] Kartu Prakerja Gelombang 66 Dibuka | Luhut dan Menlu China Bahas Kelanjutan Kereta Cepat Sambil Makan Durian

[POPULER MONEY] Kartu Prakerja Gelombang 66 Dibuka | Luhut dan Menlu China Bahas Kelanjutan Kereta Cepat Sambil Makan Durian

Whats New
Ada Konflik di Timur Tengah, RI Cari Alternatif Impor Migas dari Afrika dan Amerika

Ada Konflik di Timur Tengah, RI Cari Alternatif Impor Migas dari Afrika dan Amerika

Whats New
Langkah PAI Jawab Kebutuhan Profesi Aktuaris di Industri Keuangan RI

Langkah PAI Jawab Kebutuhan Profesi Aktuaris di Industri Keuangan RI

Whats New
Akar Masalah BUMN Indofarma Belum Bayar Gaji Karyawan

Akar Masalah BUMN Indofarma Belum Bayar Gaji Karyawan

Whats New
Nestapa BUMN Indofarma, Sudah Disuntik APBN, tapi Rugi Terus

Nestapa BUMN Indofarma, Sudah Disuntik APBN, tapi Rugi Terus

Whats New
Tol Japek II Selatan Diyakini Jadi Solusi Kemacetan di KM 66

Tol Japek II Selatan Diyakini Jadi Solusi Kemacetan di KM 66

Whats New
Punya Gaji Tinggi, Simak Tugas Aktuaris di Industri Keuangan

Punya Gaji Tinggi, Simak Tugas Aktuaris di Industri Keuangan

Whats New
Nasib BUMN Indofarma: Rugi Terus hingga Belum Bayar Gaji Karyawan

Nasib BUMN Indofarma: Rugi Terus hingga Belum Bayar Gaji Karyawan

Whats New
Pembatasan Pembelian Pertalite dan Elpiji 3 Kg Berpotensi Berlaku Juni 2024

Pembatasan Pembelian Pertalite dan Elpiji 3 Kg Berpotensi Berlaku Juni 2024

Whats New
OJK Sebut 12 Perusahaan Asuransi Belum Punya Aktuaris

OJK Sebut 12 Perusahaan Asuransi Belum Punya Aktuaris

Whats New
OJK Cabut Izin Usaha BPR Syariah Saka Dana Mulia di Kudus

OJK Cabut Izin Usaha BPR Syariah Saka Dana Mulia di Kudus

Whats New
Ada Indikasi TPPU lewat Kripto, Indodax Perketat Pengecekan Deposit

Ada Indikasi TPPU lewat Kripto, Indodax Perketat Pengecekan Deposit

Whats New
Produk Petrokimia Gresik Sponsori Tim Bola Voli Proliga 2024

Produk Petrokimia Gresik Sponsori Tim Bola Voli Proliga 2024

Whats New
OJK Sebut Perbankan Mampu Antisipasi Risiko Pelemahan Rupiah

OJK Sebut Perbankan Mampu Antisipasi Risiko Pelemahan Rupiah

Whats New
Bertemu Tony Blair, Menko Airlangga Bahas Inklusivitas Keuangan hingga Stabilitas Geopolitik

Bertemu Tony Blair, Menko Airlangga Bahas Inklusivitas Keuangan hingga Stabilitas Geopolitik

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com