Sri Mulyani: SDM Jadi Tantangan Terbesar Pengembangan Ekonomi Syariah

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan, ketersediaan sumber daya manusia (SDM) adalah salah satu tantangan untuk mengembangkan ekonomi syariah di Tanah Air.

Bendahara Negara ini menyebut, sumber daya manusia baik dari sisi kuantitas maupun kualitasnya perlu dibentuk jika Indonesia berniat menjadi penggerak utama ekonomi syariah dunia.

"Ketersediaan SDM yang berkualitas yang cukup baik dari sisi jumlahnya maupun dari sisi kualitas menjadi tantangan bersama bagi seluruh pemangku ekonomi nasional, makanya dalam pembangunan nasional keuangan negara, pembangunan kualitas sumber daya manusia menjadi prioritas utama," kata Sri Mulyani dalam webinar KNEKS, Selasa (29/6/2021).

Baca juga: Catat, Mulai Besok Pendaftaran CPNS dan PPPK Telah Dibuka

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menyebut, SDM perlu dikembangkan agar Indonesia tidak hanya menjadi target market dari produk industri yang halal dari negara lain.

Adapun upaya memenuhi kebutuhan SDM yang baik ini didukung oleh seluruh stakeholder, terutama dunia akademis. Tak hanya sekadar jumlah prodi, relevansinya dalam ekonomi syariah pun perlu ditingkatkan.

"Saat ini dari 750 prodi rumpun ekonomi syariah yang sudah meluluskan kurang lebih 30.000 orang per tahun, ini perlu ditingkatkan relevansinya," ungkap Sri Mulyani.

Dia bilang, prodi syariah harus selaras dan update dengan perkembangan dunia usaha yang cepat, teknologi yang berubah besar, dan dinamika ekonomi yang pesat.

Jika diterapkan, bukan hanya prinsip syariah saja yang bisa dijaga dalam ekonomi. Namun, sumber dayanya pun bisa beradaptasi dan memberikan nilai tambah inovasi.

"Jadinya peningkatan kualitas kurikulum dan peningkatan kualitas materi pembelajaran bagi prodi di Indonesia masih membutuhkan pemikiran menghubungkan antara bagaimana yang basic syariah dengan relevansi ekonomi baik di tingkat regional, nasional, dan global," pungkas Sri Mulyani.

Baca juga: Sri Mulyani Terapkan Pajak Karbon Tahun 2022, Berapa Tarifnya?