Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tolak Bayar Utang ke Pemerintah, Pihak Bambang Trihatmodjo Beberkan Kronologinya

Kompas.com - 03/07/2021, 15:31 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Bambang Trihatmodjo menyatakan tetap menolak klaim tagihan utang dari pemerintah yang dialamatkan kepadanya. Utang tersebut bermula dari dana talangan pemerintah saat gelaran SEA Games XIX Tahun 1997 di Jakarta.

Saat gelaran olahraga di penghujung rezim Orde Baru itu, Bambang Trihatmodjo merupakan Ketua Konsorsium Swasta Mitra Penyelengggara (KMP) yang ditunjuk pemerintah menjadi penyelenggara gelaran olahraga antar-negara ASEAN di Jakarta.

Konsorsium mempunyai tugas antara lain menyediakan dana untuk penyelenggaraan SEA Games XIX Tahun 1997. Kementerian Sekretariat Negara, menyebutkan saat itu rupanya konsorsium swasta kekurangan dana sehingga harus ditalangi oleh pemerintah.

Disebutkan, negara saat itu harus menalangi kekurangan dana dari pihak konsorsium swasta atau KMP sebesar Rp 35 miliar yang akhirnya menjadi utang yang terus ditagih pemerintah hingga saat ini.

Baca juga: Gurita Bisnis Bambang Trihatmodjo, Putra Soeharto yang Gemar Berbisnis

Kronologi klaim utang

Dikutip dari Tribunnews, Bambang Trihatmodjo melalui kuasa hukumnya, Hardjuno Wiwoho mengungkapkan, tagihan utang dari pemerintah pusat kepada kliennya dinilai tidak tepat alias salah sasaran.

Menurut Hardjuno, pemerintah seharusnya menagih utang secara langsung ke  PT Tata Insani Mukti (TIM) yang menjadi konsorsium swasta penyelenggara SEA Games 1997. Dia bilang, kliennya tidak memiliki saham sepeser pun di PT TIM.

Perusahaan tersebut dimiliki PT Perwira Swadayarana milik Bambang Riyadi Seogomo dan PT Suryabina Agung milik Enggartiasto Lukito yang merupakan mantan Menteri Perdagangan.

Diungkapkan Hardjono, kepemilikan perusahaan bisa dibuktikan dari akta pendirian perusahaan, maupun sususan direksi dan komisarisnya.

Baca juga: Lawan Sri Mulyani, Bambang Trihatmodjo Tolak Bayar Utang ke Pemerintah

Lebih lanjut Hardjuno menjelaskan, kliennya tidak bisa dimintai pertanggungjawaban sebagai individu terkait posisinya sebagai Ketua KMP SEA Games 1997. Sebab yang seharusnya dimintai pertanggungjawaban adalah institusi badan hukum, yaitu PT TIM.

"Yang menjadi subjek KMP itu adalah PT TIM. Ini yang keliru dipahami. Kalau ada masalah antara Setneg dan konsorsium, di mana Pak Bambang sebagai Ketua Konsorsium maka PT TIM yang dimintai tanggung jawab," ungkapnya.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cara Cek Pajak Kendaraan dengan Mudah, Bisa lewat HP

Cara Cek Pajak Kendaraan dengan Mudah, Bisa lewat HP

Spend Smart
Harga BBM Nonsubsidi Berubah Berkala, Masyarakat Perlu Edukasi agar Terbiasa

Harga BBM Nonsubsidi Berubah Berkala, Masyarakat Perlu Edukasi agar Terbiasa

Whats New
Kemenaker: BUMN Bisa Jadi Aktor Penting Terwujudnya Indonesia Emas di 2045

Kemenaker: BUMN Bisa Jadi Aktor Penting Terwujudnya Indonesia Emas di 2045

Rilis
Tumbuh 700 Persen, IBK Indonesia Catatkan Laba Bersih Rp 104 Miliar

Tumbuh 700 Persen, IBK Indonesia Catatkan Laba Bersih Rp 104 Miliar

Whats New
Mayora Group Bangun Pabrik Daur Ulang Plastik Berteknologi 'Food Grade' di Jombang

Mayora Group Bangun Pabrik Daur Ulang Plastik Berteknologi "Food Grade" di Jombang

Whats New
BRI Danareksa Sekuritas Bidik Jumlah Transaksi Bisnis Ritel Brokerage Tumbuh 48 Persen di 2023

BRI Danareksa Sekuritas Bidik Jumlah Transaksi Bisnis Ritel Brokerage Tumbuh 48 Persen di 2023

Whats New
Daftar 4 Bank dengan Aset Terbesar di Indonesia

Daftar 4 Bank dengan Aset Terbesar di Indonesia

Whats New
Berkat Dana Desa, Kemenkeu Sebut Jumlah Desa Tertinggal Turun Jadi 9.221

Berkat Dana Desa, Kemenkeu Sebut Jumlah Desa Tertinggal Turun Jadi 9.221

Whats New
Masuk Tahap Akhir, 99 Persen Nasabah Setuju Restrukturisasi Polis Jiwasraya

Masuk Tahap Akhir, 99 Persen Nasabah Setuju Restrukturisasi Polis Jiwasraya

Whats New
BUMN PT ASDP Buka Banyak Lowongan Kerja, Cek Posisi dan Syaratnya

BUMN PT ASDP Buka Banyak Lowongan Kerja, Cek Posisi dan Syaratnya

Work Smart
Luhut: 2024 Tidak Ada Proyek Mangkrak, Termasuk 5 Destinasi Pariwisata Super Prioritas

Luhut: 2024 Tidak Ada Proyek Mangkrak, Termasuk 5 Destinasi Pariwisata Super Prioritas

Whats New
BRI Dapat Alokasi KUR dari Pemerintah Rp 270 Triliun di 2023

BRI Dapat Alokasi KUR dari Pemerintah Rp 270 Triliun di 2023

Whats New
Bos PLN Pastikan Indonesia Tidak Bakal Alami Pemadaman Listrik Massal Seperti Pakistan

Bos PLN Pastikan Indonesia Tidak Bakal Alami Pemadaman Listrik Massal Seperti Pakistan

Whats New
Tahun Ini Kemenkeu Alokasikan 'Hadiah' Rp 8 Triliun untuk Pemda Berkinerja Baik

Tahun Ini Kemenkeu Alokasikan "Hadiah" Rp 8 Triliun untuk Pemda Berkinerja Baik

Whats New
Pengusaha Optimistis Ekonomi RI 2023 Tumbuh Positif dan Mampu Buka Lapangan Kerja Baru

Pengusaha Optimistis Ekonomi RI 2023 Tumbuh Positif dan Mampu Buka Lapangan Kerja Baru

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+