Kimia Farma Impor 15 Juta Vaksin Berbayar dari Sinopharm

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri BUMN Pahala Mansury mengungkapkan perusahaan farmasi pelat merah PT Kimia Farma telah bekerja sama untuk mendatangkan 15 juta dosis vaksin Sinopharm ke Indonesia.

"Kami berharap vaksin Sinopharm yang didatangkan oleh PT Kimia Farma yang merupakan anak perusahaan dari Bio Farma akan digunakan untuk vaksin gotong royong di mana kami sudah memiliki kerja sama untuk mendatangkan 15 juta dosis vaksin Sinopharm tersebut," kata Pahala Mansury dilansir dari Antara, Rabu (14/7/2021).

Pahala menjelaskan vaksin gotong royong merupakan vaksin komplementer untuk bisa melengkapi program vaksin pemerintah dalam rangka mempercepat kekebalan kelompok atau herd immunity, sekaligus meringankan beban pemerintah dalam pelaksanaan program vaksinasi tersebut.

"Kedatangan vaksin gotong royong Sinopharm ini akan menambah optimisme bagi masyarakat Indonesia dan juga untuk bisa mempercepat program vaksinasi yang ada, sehingga kita bisa sesegara mungkin menanggulangi dan juga melawan virus Covid-19," ucap Pahala.

Baca juga: Luhut Minta Buruh Kerja Sehari di Rumah dan Sehari WFO

Dia menyampaikan bahwa vaksin Sinopharm merupakan vaksin asal China dengan platform inactivated yang telah menerima emergency use authorization dari Badan Kesehatan Dunia pada Mei 2021.

Selai itu, vaksin Sinopharm juga telah memperoleh persetujuan di 56 negara dengan efikasi sebesar 79 persen.

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2021 tentang vaksinasi Covid-19 menetapkan jenis vaksin Sinopharm yang dipakai dalam program vaksinasi gotong royong baik perusahaan maupun individu.

Perusahaan membeli vaksin dari pemerintah yang dikoordinir oleh Kamar Dagang dan Industri (Kadin) yang merupakan organisasi pengusaha Indonesia yang bergerak di bidang perekonomian.

Baca juga: Mengenal Sinopharm, Vaksin Gotong Royong Berbayar di Kimia Farma

Rincian harga vaksin sebesar Rp 375.00 dengan biaya penyuntikan Rp 125 ribu per dosis. Vaksin Covid-19 harus dua kali injeksi, sehingga total uang yang harus ditanggung perusahaan mencapai Rp 1 juta per karyawan.

Wakil Ketua Umum Bidang Hubungan Internasional Kadin Shinta Widjaja Kamdani mengungkapkan pihaknya mendukung semua upaya pemerintah dalam mengatasi pandemi Covid-19.