Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

[POPULER MONEY] Luhut soal Perpanjangan PPKM Darurat | Kimia Farma soal Pembatalan Vaksinasi Berbayar

Kompas.com - 17/07/2021, 08:14 WIB
Erlangga Djumena

Editor

Direktur Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan, Rionald Silaban mengatakan, teranyar pihak perusahaan sudah berkirim surat kepada Kemenkeu membahas utang tersebut.

"Saya mau kasih tahu saja prosesnya. Memang yang bersangkutan itu sudah berkirim surat terkait dengan bagaimana mereka melunasi kewajibannya," kata Rio dalam bincang media bersama DJKN Kemenkeu secara virtual, Jumat (16/7/2021).

Simak selengkapnya di sini

4. Jokowi Cabut Vaksinasi Berbayar, Ini Komentar Kimia Farma

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memutuskan untuk mencabut vaksinasi individu berbayar yang digagas oleh PT Kimia Farma (Persero) Tbk.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Perusahaan Kimia Farma Ganti Winarno Putro mengatakan, perusahaan akan mematuhi keputusan Presiden.

"Kami akan mengikuti keputusan pemerintah," ujarnya kepada Kompas.com, Jumat (16/7/2021).

Sebagai informasi, Presiden Jokowi mencabut rencana vaksinasi gotong royong individu berbayar. Langkah itu dilakukan untuk merespons banyaknya kritik dan masukan publik. Hal ini diungkapkan Sekretaris Kabinet Pramono Anung dalam tayangan YouTube Sekretariat Presiden, hari ini.

Selengkapnya baca di sini

5. Kritik dari WHO yang Berunjung Dicabutnya Rencana Vaksinasi Covid-19 Berbayar

Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO) mengkritik keras kebijakan Indonesia yang berencana memberikan opsi vaksinasi covid-19 berbayar kepada individu.

Menurut WHO, seharusnya setiap warga negara harus memiliki akses yang setara untuk vaksin Covid-19. Apalagi, varian delta yang tengah membludak di Indonesia membutuhkan cakupan vaksin yang perlu menjangkau semua warga yang paling rentan.

Hal ini membuat kebijakan memberikan vaksinasi Covid-19 berbayar dinilai tidak tepat.

"Penting bahwa setiap warga negara memiliki kemungkinan yang sama untuk mendapatkan akses, dan pembayaran apapun dapat menimbulkan masalah etika dan akses (vaksin tersebut)," kata Ann dalam konferensi pers WHO dikutip Kompas.com, Jumat (16/7/2021).

Selengkapnya baca di sini

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com