Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah klaim Sudah Antisipasi Dampak Varian Lambda ke Perekonomian

Kompas.com - 18/08/2021, 15:05 WIB
Fika Nurul Ulya,
Bambang P. Jatmiko

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah menyatakan mengantisipasi varian baru Covid-19 setelah delta, yakni varian lLambda terhadap perekonomian.

Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan menyatakan, varian ini menjadi salah satu ketidakpastian yang sudah diantisipasi kemunculannya pada 2021 atau tahun 2022.

"Itulah yang kita sebut dengan living with endemic, bahwa kita tahu ini bukan sesuatu yang kita asumsikan akan hilang seketika," kata Kepala BKF Febrio Nathan Kacaribu dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (16/8/2021).

Baca juga: BSN Kembangkan SNI untuk Obat dan Alat Kesehatan Selama Pandemi Covid-19

Febrio mengungkapkan, Indonesia sudah belajar banyak dari pandemi yang menyebar sejak Maret 2020 lalu. Seluruh negara di dunia pun mulai beradaptasi dengan kebiasaan baru (new normal) lantaran pandemi yang disebut bakal berakhir tahun 2021 nyatanya masih ada.

"Kita tidak akan mengasumsikan tidak ada kelanjutan dari pandemi ini di 2022. Bedanya adalah kita punya pengalaman 2 tahun dan kita punya pengalaman untuk siap living with endemic. Itu yang menjadi harapan dan optimisme," tutur Febrio.

Salah satu pengalaman yang berharga adalah kembali melakukan pembatasan sosial pada awal Juli 2021 saat varian Delta menyebar. Ketika Indonesia mengalami gelombang kedua itu, pemerintah merespons dengan cepat untuk menahan laju penyebaran.

Tercatat rata-rata kasus harian pada 7 hari terakhir mengalami perbaikan, lebih menurun dibanding kasus puncak 56.557 kasus per hari di pertengahan bulan Juli. Meski kata Febrio, pemerintah dan seluruh masyarakat harus menerima konsekuensi dari pembatasan tersebut.

Karena harus hidup berdampingan dengan virus, vaksinasi tetap menjadi kunci utama pemulihan ekonomi. Percepatan vaksinasi dibarengi dengan disiplin protokol kesehatan menjadi satu-satunya jalan keluar untuk hidup dalam keadaan normal baru.

Baca juga: 205.000 Orang Telah Divaksinasi Covid-19 dalam Program Kemenhub

Tak lupa, sistem kesehatan pada tahun depan pun perlu ditingkatkan agar makin andal dan siaga.

"Vaksinasi akan dilanjutkan di 2022 dengan segala pandemi yang ada. Karena vaksin juga harus di-adjust atau efektif dalam menghalau infeksi yang terjadi," pungkasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Mobil Tertabrak KA Pandalungan, KAI Sampaikan Belasungkawa

Mobil Tertabrak KA Pandalungan, KAI Sampaikan Belasungkawa

Whats New
Pabrik Tutup, Bata Janji Beri Hak-hak Karyawan Sesuai Aturan

Pabrik Tutup, Bata Janji Beri Hak-hak Karyawan Sesuai Aturan

Whats New
Meski Ada Momen Ramadhan dan Pemilu, Konsumsi Rumah Tangga Dinilai Tidak Tumbuh Maksimal

Meski Ada Momen Ramadhan dan Pemilu, Konsumsi Rumah Tangga Dinilai Tidak Tumbuh Maksimal

Whats New
Era Suku Bunga Tinggi, Bank Mega Syariah Terapkan Jurus Angsuran Tetap untuk Pembiayaan Rumah

Era Suku Bunga Tinggi, Bank Mega Syariah Terapkan Jurus Angsuran Tetap untuk Pembiayaan Rumah

Whats New
Gojek Luncurkan Paket Langganan Gojek Plus, Ada Diskon di Setiap Transaksi

Gojek Luncurkan Paket Langganan Gojek Plus, Ada Diskon di Setiap Transaksi

Whats New
Laba Bersih MPXL Melonjak 123,6 Persen, Ditopang Jasa Angkut Material ke IKN

Laba Bersih MPXL Melonjak 123,6 Persen, Ditopang Jasa Angkut Material ke IKN

Whats New
Emiten Migas SUNI Cetak Laba Bersih Rp 33,4 Miliar per Kuartal I-2024

Emiten Migas SUNI Cetak Laba Bersih Rp 33,4 Miliar per Kuartal I-2024

Whats New
CEO Perusahaan Migas Kumpul di IPA Convex 2024 Bahas Solusi Kebijakan Industri Migas

CEO Perusahaan Migas Kumpul di IPA Convex 2024 Bahas Solusi Kebijakan Industri Migas

Whats New
Ramai soal 9 Mobil Mewah Pengusaha Malaysia Ditahan, Bea Cukai Beri Penjelasan

Ramai soal 9 Mobil Mewah Pengusaha Malaysia Ditahan, Bea Cukai Beri Penjelasan

Whats New
BEI Ubah Aturan 'Delisting', Ini Ketentuan Saham yang Berpotensi Keluar dari Bursa

BEI Ubah Aturan "Delisting", Ini Ketentuan Saham yang Berpotensi Keluar dari Bursa

Whats New
BEI Harmonisasikan Peraturan Delisting dan Relisting

BEI Harmonisasikan Peraturan Delisting dan Relisting

Whats New
Hadirkan Solusi Transaksi Internasional, Bank Mandiri Kenalkan Keandalan Livin’ by Mandiri di London

Hadirkan Solusi Transaksi Internasional, Bank Mandiri Kenalkan Keandalan Livin’ by Mandiri di London

Whats New
Biasakan 3 Hal Ini untuk Membangun Kekayaan

Biasakan 3 Hal Ini untuk Membangun Kekayaan

Earn Smart
Pertumbuhan Ekonomi RI 5,11 Persen Dinilai Belum Maksimal

Pertumbuhan Ekonomi RI 5,11 Persen Dinilai Belum Maksimal

Whats New
Laba Bersih JTPE Tumbuh 11 Persen pada Kuartal I 2024, Ditopang Pesanan E-KTP

Laba Bersih JTPE Tumbuh 11 Persen pada Kuartal I 2024, Ditopang Pesanan E-KTP

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com