Peserta SKD CPNS dan PPPK Non-Guru Wajib Vaksinasi Covid-19, kecuali...

Kompas.com - 01/09/2021, 17:30 WIB
Syarat Peserta Tes SKD CPNS 2021 KOMPAS.com/Akbar Bhayu TamtomoSyarat Peserta Tes SKD CPNS 2021

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksanaan tes seleksi kompetensi dasar (SKD) untuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) non-guru akan dimulai pada Kamis (2/9/2021) esok.

Ada sejumlah kebijakan yang mesti dipatuhi oleh para peserta sebelum mengikuti tes.

Salah satunya kebijakan vaksinasi Covid-19. 

Baca juga: SKD CPNS Kemenhub Dimulai Besok, Cek Aturan dan Syaratnya

Syarat ini berlaku bagi peserta yang akan mengikuti tes di wilayah Jawa, Madura, dan Bali (Jamali). Namun demikian, ada peserta yang tidak diwajibkan untuk vaksinasi.

"Khusus bagi peserta seleksi CASN di wilayah Jawa, Madura dan Bali maka yang bersangkutan wajib sudah mengikuti vaksin dosis tahap pertama. Namun demikian, kami sadar betul bahwa tidak semua orang bisa divaksin," ujar Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN Suharmen melalui tayangan Youtube BKN, dikutip Rabu (1/9/2021).

"Kalau orang yang tidak bisa divaksin, misalnya ibu hamil atau menyusui, kemudian penyintas Covid-19 yang waktunya belum tiga bulan, orang yang komorbid yang tidak bisa divaksin, maka yang bersangkutan wajib membawa keterangan dokter yang menyatakan peserta tersebut tidak bisa divaksin," sambung dia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Suharmen mengatakan, adanya kewajiban vaksinasi di Daerah Jawa, Madura, dan Bali, seluruh instansi harus berkoordinasi dengan Satgas Penanganan Covid-19 setempat untuk memastikan ketersediaan vaksin dan memobilisasi percepatan vaksinasi.

Baca juga: Tes SKD Dimulai Besok, Ini yang Harus Dipersiapkan Peserta CPNS dan PPPK Non-Guru

"Apabila ketersediaan vaksin pada H-3 belum mencukupi, maka Pansel instansi dapat memutuskan bahwa peserta tidak wajib divaksin," ujar dia.

Bagi instansi-instansi dengan ketersediaan vaksin di wilayahnya sangat rendah atau minim sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan peserta, maka mereka bisa bersurat kepada BKN.

Nanti pihak BKN akan memutuskan apakah peserta yang akan mengikuti tes SKD wajib atau tidak wajib divaksin.

"Kami tentu saja sangat mendorong bahwa prinsip utamanya kita tidak boleh merugikan para peserta. Jadi, ada kebijakan pemerintah yang memang harus kita penuhi atau kita laksanakan secara bersama-sama. Tetapi juga pelaksanaan agar mencegah penyebaran Covid-19 betul-betul bisa kita minimalisir," ucap Suharmen.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Kompas.com Berita Vaksinasi

Kita bisa akhiri pandemi Covid-19 jika kita bersatu melawannya. Sejarah membuktikan, vaksin beberapa kali telah menyelamatkan dunia dari pandemi.

Vaksin adalah salah satu temuan berharga dunia sains. Jangan ragu dan jangan takut ikut vaksinasi. Cek update vaksinasi.

Mari bantu tenaga kesehatan dan sesama kita yang terkena Covid-19. Klik di sini untuk donasi via Kitabisa.

Kita peduli, pandemi berakhir!



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.