Sita Kendaraan Debitur, Debt Collector Harus Pegang Dokumen Ini

Kompas.com - 10/09/2021, 16:07 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Eksekusi penyitaan barang kredit atau jaminan fidusia dari debitur dipastikan dapat dilakukan tanpa perlu melewati proses pengadilan terlebih dahulu.

Hal tersebut ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 2/PUU-XIX/2021, yang merupakan hasil dari putusan MK yang sebelumnya sempat menimbulkan multif tafsir.

Perusahaan pembiayaan melalui jasa penagih atau debt collector dapat menyita jaminan fidusia, apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya atau wanprestasi.

Baca juga: Leasing Bisa Menarik Kendaraan Tanpa Mekanisme Pengadilan

Namun demikian, penyitaan barang kredit tidak bisa dilakukan semena-mena oleh debt collector.

Mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, terdapat sejumlah persyaratan yang perlu dipenuhi debt collector agar dapat menarik jaminan fidusia.

Aturan tersebut memperbolehkan perusahaan pembiayaan menggunakan jasa debt collector untuk penagihan kendaraan.

Adapun dokumen yang perlu dibawa oleh debt collector dalam proses penagihan ialah, kartu identitas, sertifikat profesi dari lembaga resmi, surat tugas dari perusahaan pembiayaan, dan bukti jaminan fidusia.

Ketua Asosiasi Perusahaan Pembiayaan (APPI) Suwandi Wiratno mengatakan, perusahaan pembiayaan harus menggunakan jasa debt collector yang sesuai dengan ketentuan tersebut.

Ia mengakui, kerap kali dalam proses penagihan debt collector tidak memiliki dokumen-dokumen yang dipersyaratkan.

Baca juga: Restrukturisasi Kredit Leasing Capai Rp 66,78 Triliun

“Terus lagi surat kuasa (dari perusahaan pembiayaan) hanya untuk 1 orang yang menarik, tapi dia 5-6 orang yang narik. Ini yang salah perusahaan pembiayaan dan debt collectornya” tutur Suwandi, kepada Kompas.com, Jumat (10/9/2021).p

Selain itu, Suwandi menegaskan, dalam proses penagihan, debt collector tidak boleh bertindak semena-mena dan menggunakan kekerasan.

Apabila terjadi ketidaksepahaman, Suwandi meminta debt collcetor dan debitur menyelesaikannya di pihak berwajib, dalam hal ini kepolisian.

“Pokonya kita harus sopan,” ucap Suwandi.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Upah PMI Sektor Domestik di Taiwan Naik Jadi Rp 9,9 Juta

Upah PMI Sektor Domestik di Taiwan Naik Jadi Rp 9,9 Juta

Whats New
Pemerintah Kantongi Rp 10,6 Triliun dari Lelang Sukuk Negara

Pemerintah Kantongi Rp 10,6 Triliun dari Lelang Sukuk Negara

Whats New
Daftar Limit Transfer BCA Lengkap

Daftar Limit Transfer BCA Lengkap

Spend Smart
Nilai Tukar Rupiah Ditutup Melemah ke Rp 14.870,5 per Dollar AS

Nilai Tukar Rupiah Ditutup Melemah ke Rp 14.870,5 per Dollar AS

Whats New
Dirut PLN Ungkap Adanya Potensi Krisis Pasokan Batu Bara

Dirut PLN Ungkap Adanya Potensi Krisis Pasokan Batu Bara

Whats New
BKN Sebut ASN RI Lebih dari 4,3 Juta, Tapi Jumlah Perempuan Jadi Pimpinan Masih Minim

BKN Sebut ASN RI Lebih dari 4,3 Juta, Tapi Jumlah Perempuan Jadi Pimpinan Masih Minim

Whats New
Turun 9,55 Persen, Laba Bersih Lippo Cikarang Rp 222,5 Miliar di Semester I-2022

Turun 9,55 Persen, Laba Bersih Lippo Cikarang Rp 222,5 Miliar di Semester I-2022

Rilis
Reli Berakhir, IHSG Ditutup di Zona Merah Hari Ini

Reli Berakhir, IHSG Ditutup di Zona Merah Hari Ini

Whats New
Bos Indofood Bantah Kabar soal Harga Mi Instan Bakal Naik 3 Kali Lipat

Bos Indofood Bantah Kabar soal Harga Mi Instan Bakal Naik 3 Kali Lipat

Whats New
OJK: Sampai Saat Ini Belum Ada Rencana untuk Normalisasi Jam Perdagangan Bursa

OJK: Sampai Saat Ini Belum Ada Rencana untuk Normalisasi Jam Perdagangan Bursa

Whats New
Mengenal Tugas CEO dan Tanggung Jawabnya dalam Perusahaan

Mengenal Tugas CEO dan Tanggung Jawabnya dalam Perusahaan

Whats New
Beda Pendapat dengan Mentan, Mendag Sebut Harga Mi Instan Tidak Akan Naik 3 Kali Lipat

Beda Pendapat dengan Mentan, Mendag Sebut Harga Mi Instan Tidak Akan Naik 3 Kali Lipat

Whats New
Inflasi Pangan Tembus 10 Persen, Gubernur BI: Harusnya Tidak Boleh Lebih dari 5-6 Persen

Inflasi Pangan Tembus 10 Persen, Gubernur BI: Harusnya Tidak Boleh Lebih dari 5-6 Persen

Whats New
Atasi Sampah Organik, Bank DBS Indonesia dan Kebun Kumara Hadirkan Layanan Kompos Kolektif

Atasi Sampah Organik, Bank DBS Indonesia dan Kebun Kumara Hadirkan Layanan Kompos Kolektif

BrandzView
Lakukan Transformasi Bisnis, Produk Bebas Asap Philip Morris Tersedia di 70 Pasar

Lakukan Transformasi Bisnis, Produk Bebas Asap Philip Morris Tersedia di 70 Pasar

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.