Menteri Tjahjo: Kompetensi dan Kinerja Jadi Syarat untuk Duduki Jabatan di Pemerintahan

Kompas.com - 17/09/2021, 07:19 WIB
Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo mengikuti rapat kerja dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/6/2021). Raker tersebut membahas evaluasi pelaksanaan anggaran 2021 serta pembicaraan pendahuluan pembahasan RAPBN 2022 dan rencana kerja pemerintah tahun 2022. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/wsj. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak AMenteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo mengikuti rapat kerja dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/6/2021). Raker tersebut membahas evaluasi pelaksanaan anggaran 2021 serta pembicaraan pendahuluan pembahasan RAPBN 2022 dan rencana kerja pemerintah tahun 2022. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/wsj.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kompetensi dan kinerja menjadi dua syarat mutlak untuk dapat menduduki suatu jabatan di pemerintahan.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Tjahjo Kumolo mengingatkan, tidak boleh ada syarat menyimpang yang dilibatkan ketika seseorang akan menduduki jabatan tertentu.

Pernyataan itu ia kemukakan dalam webinar Bidang Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara virtual, Kamis (16/9/2021).

Baca juga: Menpan-RB Terbitkan SE Peningkatan Integritas ASN

"Para aparatur sipil negara (ASN) dan pimpinan harus berkeyakinan bahwa tidak ada persyaratan lain yang dibutuhkan oleh seorang ASN untuk menduduki suatu jabatan di pemerintahan, selain karena kompetensi dan kinerjanya," ujar Tjahjo, dikutip pada Jumat (17/9/2021)

Tjahjo juga mengungkapkan keprihatinannya karena masih saja ditemui praktik korupsi di tengah komitmen dan upaya bersama untuk memerangi korupsi.

Termasuk upaya dalam memperbaiki efektivitas pemerintahan untuk mewujudkan birokrasi berkelas dunia dan visi Indonesia Emas 2045.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Saya ingin mengingatkan kembali pada masa awal pembentukan Kabinet Indonesia Maju, Presiden Joko Widodo memberikan tujuh instruksi yang harus dipegang teguh oleh para anggota kabinet dan jajarannya. Ditegaskan pada instruksi pertama yaitu jangan korupsi, ciptakan sistem yang menutup celah terjadinya korupsi," kata dia.

Baca juga: PPKM Diperpanjang, Ini Aturan Terbaru Soal Sistem Kerja ASN di Kantor, Saat Rapat, dan Dinas

Sebagai tindak lanjut instruksi Presiden tersebut, Kementerian PAN-RB telah melakukan berbagai upaya perbaikan sistem dan berkolaborasi dengan KPK.

Salah satu bentuk kolaborasinya adalah saling berbagi peran pada penguatan sistem dan pengawasan dalam implementasi manajemen ASN.

Dalam kesempatan itu, Ketua KPK Firli Bahuri menuturkan, manajemen ASN yang baik menjadi salah satu cara untuk pencegahan jual beli jabatan.

Menurut dia, apabila manajemen ASN diletakkan pada posisi yang tepat dan dipedomani, dijadikan sebagai tata cara disiplin pengelolaan ASN, jual beli jabatan tidak terjadi.

Baca juga: Sesalkan ASN Terlibat Praktik Jual Beli Jabatan, Menteri Tjahjo: Sistem Pengisian Jabatan Perlu Dibenahi

"Pada prinsipnya kita diwajibkan untuk menjalankan asas pemerintahan yang baik. Apabila seleksi jabatan, pembinaan SDM dilakukan secara akuntabel, transparan, kompetitif, dan kejujuran, maka pastilah saat menempatkan seseorang akan dicari setepat mungkin," ujar Firli.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.