Kompas.com - 20/09/2021, 09:09 WIB

SELAIN pengenaan tarif tunggal sebesar Rp 10.000, ada yang menarik dalam Undang-Undang Materai Nomor 10 tahun 2020 yaitu pengenaan bea meterai terhadap dokumen dalam bentuk elektronik yang dapat pakai sebagai alat bukti atau keterangan.

Dalam UU sebelumnya yang berlaku sejak 1985 disebutkan bahwa bea meterai adalah pajak atas dokumen dan hanya dikenakan hanya terhadap dokumen yang berupa tulisan dan cetakan.

Untuk dokumen yang bersifat elektronik maka pelunasan bea meterainya juga menggunakan meterai elektronik atau disebut e-meterai.

Contoh dokumen elektronik yang wajib melunasi bea meterai menggunakan meterai elektronik antara lain: Surat Perjanjian, Surat Keterangan, Surat Pernyataan yang di buat dan ditandatangani secara elektronik serta Tagihan Listrik (PLN), Tagihan Telepon/Indihome (Telkom), Tagihan Kartu Kredit (Bank BUMN), Surat Pengakuan Utang (Bank BUMN) dan Dokumen Transaksi Surat Berharga (Bank BUMN/BEJ) yang bernilai diatas Rp 5.000.000 dan disampaikan secara elektronik. Beberapa transaksi lainnya yang dilakukan secara elektronik mesin EDC, e-Commerce, dan Point Of Sales lainnya dan bernilai lebih dari Rp 5 juta dapat dikenakan e-meterai transaksi.

Baca juga: Telkom Group dan Bank BUMN Resmi Jajal Penggunaan Meterai Elektronik

Untuk pembuatan dan pendistribusian meterai elektronik ini pemerintah telah menugaskan Perum Peruri dalam melakukan pembuatan dan pendistribusian Meterai Elektronik. Hal ini telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2021 Tentang Pengadaan, Pengelolaan, dan Penjualan Meterai yang disebutkan bahwa.

Sebelumnya, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak telah memberi kepercayaan kepada Perum Peruri untuk melakukan pencetakan meterai tempel sehingga diharapkan Peruri dapat melakukan penugasannya untuk meterai secara elektronik..

Selain pembuatan meterai elektronik, Peruri juga diminta untuk mendesain konsep, menyediakan sistem atau aplikasi terintegrasi yang mendukung penggunaan meterai elektronik.

Untuk itu, Peruri berkolaborasi dengan Telkom dalam menyiapkan teknologi dan infrastruktur untuk sistem meterai elektronik ini. Dalam kerja sama tersebut, Telkom juga diminta untuk menyiapkan dukungan sistem pengelolaan operasional maupun layanan untuk pengguna setelah meterai elektronik ini telah diluncurkan ke masyarakat.

Baca juga: Mengenal Apa Itu Meterai Elektronik dan Bedanya dengan Meterai Tempel

Penerapan e-meterai ini selain bertujuan untuk memberikan kepastian hukum atas dokumen elektronik juga diharapkan dapat mengoptimalkan penerimaan negara dengan tarif bea meterai yang berlaku saat ini.

Potensi penerimaan negara dalam pengenaan e-meterai sangat besar karena selama ini dokumen elektronik belum dapat dikenakan meterai.

Dalam kajian yang dilakukan oleh Ditjen Pajak; jumlah pembuatan dokumen (termasuk dokumen elektronik) di Indonesia diperkirakan mencapai 9,65 miliar dokumen per tahun. Dari angka ini bila diambil asumsi 20 persen berinisiatif membutuhkan meterai elektronik, sehingga potensinya dapat mencapai Rp 19 triliun.

Tentunya pemerintah berharap dengan penerapan e-meterai, penerimaan negara dari Bea Meterai akan mengalami peningkatan yang berarti.

Selain itu, penggunaan meterai elektonik ini juga dapat mengurangi adanya pemalsuan meterai yang selama ini terjadi serta juga dengan penggunaan teknologi informasi dapat meningkatkan pengawasan dan kontrol terhadap penggunaan meterai secara real time.

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Demo Pekerja Bongkar Muat di Pelabuhan Kendari, Ini Respons Kemenhub

Soal Demo Pekerja Bongkar Muat di Pelabuhan Kendari, Ini Respons Kemenhub

Rilis
Disorot New York Times, Berapa Anggaran Jumbo Polri dari APBN?

Disorot New York Times, Berapa Anggaran Jumbo Polri dari APBN?

Whats New
Jelang KTT G20, Relokasi PLTG Grati Ditarget Rampung Akhir Oktober 2022

Jelang KTT G20, Relokasi PLTG Grati Ditarget Rampung Akhir Oktober 2022

Whats New
KAI Minta Calon Penumpang Kereta Api Penuhi Syarat Perjalanan

KAI Minta Calon Penumpang Kereta Api Penuhi Syarat Perjalanan

Whats New
Jelang KTT G20 Bali, Simak Hal-hal Penting Berikut Ini

Jelang KTT G20 Bali, Simak Hal-hal Penting Berikut Ini

Whats New
Sandiaga Uno: Produksi Rendang di Eropa Bisa Mempercepat Kebangkitan Ekonomi RI

Sandiaga Uno: Produksi Rendang di Eropa Bisa Mempercepat Kebangkitan Ekonomi RI

Whats New
Sumitomo Corporation Investasi Rp 270 Triliun Garap Proyek PLTA Kayan IKN 9.000 MW

Sumitomo Corporation Investasi Rp 270 Triliun Garap Proyek PLTA Kayan IKN 9.000 MW

Whats New
Produsen Beras Buyung Poetra Sembada Targetkan Buka 80 Toko hingga Akhir Tahun

Produsen Beras Buyung Poetra Sembada Targetkan Buka 80 Toko hingga Akhir Tahun

Rilis
BPK Nilai BI Fast Tidak Transparan, Ini Tanggapan Bank Indonesia

BPK Nilai BI Fast Tidak Transparan, Ini Tanggapan Bank Indonesia

Whats New
Jika Beras Makin Mahal, Mentan SYL: Kita Makan Sagu Aja

Jika Beras Makin Mahal, Mentan SYL: Kita Makan Sagu Aja

Whats New
Akses Keuangan Belum Merata, Platform Open Data Ini Kolaborasi dengan Visa

Akses Keuangan Belum Merata, Platform Open Data Ini Kolaborasi dengan Visa

Rilis
Barata Indonesia Rampungkan Pengerjaan Turbin Uap PLTU Jawa 9 dan 10

Barata Indonesia Rampungkan Pengerjaan Turbin Uap PLTU Jawa 9 dan 10

Rilis
Daftar 18 Investasi Ilegal yang Ditutup SWI Sepanjang September 2022

Daftar 18 Investasi Ilegal yang Ditutup SWI Sepanjang September 2022

Whats New
Wapres Ma'ruf Amin Ingin Jalur Rempah Dihidupkan Kembali

Wapres Ma'ruf Amin Ingin Jalur Rempah Dihidupkan Kembali

Whats New
Penjelasan PUPR dan Pengelola soal Tarif Tol BSD Tidak Digratiskan meski Banjir

Penjelasan PUPR dan Pengelola soal Tarif Tol BSD Tidak Digratiskan meski Banjir

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.