Realisasi Anggaran PEN 2021 Baru 53,2 Persen

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah mencatat realisasi anggaran Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) mencapai Rp 395,92 triliun sampai 17 September 2021. Realisasi tersebut setara dengan 53,2 persen dari pagu Rp 744,77 triliun.

"Untuk PEN realisasinya Rp 395,92 triliun atau 53,2 persen, terjadi progres signifikan pada klaster perlindungan sosial dan kesehatan," ucap Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita, Kamis (23/9/2021).

Wanita yang akrab disapa Ani ini mengungkap, realisasi anggaran di klaster kesehatan sudah mencapai 45,3 persen atau Rp 97,28 triliun dari pagu Rp 214,96 triliun.

Baca juga: Luhut: Tunjukkan ke Dunia, Indonesia Bukan seperti 10 Tahun Lalu

Anggaran digunakan untuk insentif 1,07 juta nakes, santunan kematian 397 nakes, pengadaan 105 juta dosis vaksin, obat dan APD, bantuan iuran JKN untuk 29,29 juta orang, serta pembagian paket obat untuk masyarakat.

"Anggaran kesehatan terutama (terserap) untuk berbagai belanja. Saat Juli dan Agustus 2021 kemarin kita belanja yang sangat extraordinary seperti membangun RS Darurat, mengkonversi asrama haji, dan berbagai tambahan isolasi terpusat yang dilakukan oleh pemerintah," ujar Sri Mulyani.

Sementara itu, realisasi klaster perlindungan sosial mencapai Rp 112,87 triliun atau 60,5 persen dari pagu Rp 186,64 triliun. Anggaran digelontorkan untuk ragam bansos, mulai dari PKH hingga Bantuan Subsidi Upah (BSU).

Lalu, dukungan UMKM dan korporasi terealisasi Rp 68,35 triliun atau 42,1 persen dari pagu Rp 162,40 triliun. Pemanfaatan anggaran salah satunya ditujukan untuk Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) kepada 12,71 juta usaha.

Baca juga: Sampai Agustus 2021, Pemerintah Sudah Tarik Utang Rp 550,6 Triliun

Adapun program prioritas mencapai Rp 59,51 triliun atau 50,5 persen dari pagu Rp 117,94 triliun.

"Untuk program prioritas terutama untuk padat karya dari Rp 117,9 triliun terealisasi Rp 59,9 triliun. Beberapa program mungkin masih dieksekusi seperti untuk pariwisata dan untuk ketahanan pangan serta fasilitas pinjaman ke daerah," jelasnya.

Kemudian, realisasi insentif usaha mencapai Rp 57,92 triliun atau 92,2 persen dari pagu Rp 62,83 triliun.

"(Realisasi) Insentif usaha relatif baik karena kita belajar dari tahun lalu mengidentifikasi perusahaan lebih baik dan kita terus respons kalau ada berbagai permintaan atau suara yang muncul dai para pengusaha terkait kondisi usaha mereka," tandas Ani.

Baca juga: Kemenperin: Relaksasi PPnBM Jadi Game Changer