Soal Klaster PTM, Luhut: Kita Lebih Ngeri kalau Generasi Akan Datang Jadi Bodoh...

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan, permasalahan pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) selama masa pandemi Covid-19 memang menjadi tantangan. Namun, menurut dia, masalah-masalah tersebut bisa dikendalikan.

Luhut mengaku lebih mengkhawatirkan generasi muda yang tidak mendapatkan pendidikan yang layak.

Hal tersebut ia ungkapkan dalam keterangan pers hasil rapat terbatas mengenai PPKM secara virtual.

Baca juga: Mobilitas Masyarakat Selama PPKM Mulai Tinggi, Luhut Ingatkan Tetap Waspada

"Masalah pendidikan tadi, kami tidak melihat masalah-masalah yang tidak bisa dikendalikan. Saya kira sistem yang dibangun Kementerian Kesehatan dengan Kemendikbud, saya kira sudah paten, sudah bagus," ucapnya dalam tayangan YouTube Sekretariat Presiden, dikutip pada Selasa (28/9/2021).

"Bahwa ada tantangan di sana sini, yes, tapi kita lebih takut dan ngeri lagi kalau generasi yang akan datang menjadi tidak berpendidikan dan menjadi bodoh," sambung Luhut.

Luhut pun bercerita, saat masih berseragam militer, bahwa dalam melakukan operasi militer selalu ada risiko. Itulah yang diterapkan dalam penanganan pandemi Covid-19 bersama kementerian lainnya.

"Dalam operasi militer selalu saya katakan calculated a risk, apa pun yang kita lakukan ini adalah calculated a risk, tentu ada risikonya. Tetapi, sangat lebih besar risikonya kalau sekolah ini tidak jalan, itu merusak generasi kita yang akan datang," kata dia.

Dalam ratas tersebut, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Anwar Makarim meluruskan sejumlah kesalahpahaman terkait isu klaster pembelajaran tatap muka terbatas yang saat ini beredar di masyarakat.

Isu mengenai adanya klaster penularan akibat pembelajaran tatap muka terbatas yang mencapai 2,8 persen satuan pendidikan dalam satu bulan terakhir itu dibantah olehnya. Sebab, menurut dia, klaster 2,8 persen merupakan data kumulatif sejak Juli 2020, bukan data per satu bulan.

Klarifikasi berikutnya, penularan Covid-19 belum tentu terjadi di satuan pendidikan. Nadiem menuturkan, persentase tersebut bukan data klaster, melainkan data jumlah sekolah yang melaporkan adanya warga sekolah yang pernah tertular Covid-19.

"2,8 persen dari sekolah yang dilaporkan oleh sekolahnya ada yang (terkena) Covid-19, itu pun belum tentu mereka melaksanakan PTM," ujarnya.

Isu mengenai 15.000 murid dan 7.000 guru yang terkonfirmasi positif selama PTM terbatas ditegaskan bukan berasal dari satuan pendidikan yang belum diverifikasi.

"Itu berdasarkan laporan data mentah yang ternyata banyak sekali erornya. Contohnya, banyak sekali yang melaporkan jumlah positif Covid-19 melampaui daripada jumlah murid di sekolah–sekolahnya," katanya.

Baca juga: Wacana Luhut Jadikan PeduliLindungi Jadi Alat Pembayaran Digital