Pemerintah Godok Mekanisme Vaksinasi Berbayar untuk 93,7 Juta Orang

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah tengah menggodok mekanisme vaksinasi Covid-19 berbayar untuk 93,7 juta jiwa.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, vaksinasi berbayar ini masuk dalam pembahasan vaksinasi booster untuk menahan penularan virus bila terjadi gelombang ketiga penyebaran Covid-19.

"Apakah 50-60 persen (total penduduk) yang didorong (untuk vaksinasi booster), sisanya akan melalui vaksin berbayar," kata Airlangga dalam konferensi pers Hasil Rapat Terbatas terkait PPKM, Senin (27/9/2021).

Baca juga: Soal Vaksin Berbayar, Sri Mulyani: Harga dan Merek Bakal Ditentukan Menkes

Airlangga menuturkan, Presiden Joko Widodo nantinya akan memberi arahan dan memperhitungkan secara detil besaran masyarakat yang bakal divaksin. Begitu juga menentukan mekanisme harga vaksin berbayar

"(Vaksin berbayar) Dari segi harga vaksin (dan) yang lain akan dimatangkan kembali dan ini diperkirakan untuk 93,7 juta jiwa," beber dia.

Lebih lanjut Airlangga menjelaskan, pemerintah juga mendukung program vaksinasi booster gratis yang didanai melalui PBI (Peserta Bantuan Iuran) atau APBN.

Secara keseluruhan, total vaksin gratis untuk program ini mencapai 137,2 juta dosis.

"Tentu ada yang berbasis PBI atau APBN. Total populasi 87,4 juta jiwa, kebutuhannya 97,1 juta dosis. Untuk yang usia 12 tahun ada 4,4 juta, kebutuhan (dosisnya) adalah 9,9 juta. Iuran APBD PBPU (Pekerja Bukan Penerima Upah) ketiga 27,2 juta atau 30,2 juta, total vaksin program adalah 137,2 juta," pungkas Airlangga.

Sebagai informasi berdasarkan data tanggal 27 September 2021 Pukul 15:00, pemerintah sudah mengakselerasi vaksinasi dosis I kepada 87,42 juta penduduk.

Sementara untuk dosis dua sebanyak 49,1 juta atau 23,58 persen, dan dosis ketiga adalah 911.000.

Capaian vaksinasi di 10 Kab/Kota PPKM Level 4 di luar Jawa Bali per 26 September 2021, ada 4 Kabupaten/Kota yang angkanya sudah di atas rata-rata nasional atau 41,65 persen, yaitu Kota Banjarbaru, Kota Banjarmasin, Kota Balikpapan, dan Kab. Bulungan.

Baca juga: Kritik Indonesia soal Vaksin Berbayar, WHO: Timbulkan Masalah Akses dan Etika