Pemerintah Sebut Mangga Dua Jakarta Masih Jadi Tempat Produk Bajakan

Kompas.com - 06/10/2021, 18:30 WIB
???Susana Mangga Dua Mall, Sawah Besar, Jakarta Pusat Kompas.com/Yoga Sukmana???Susana Mangga Dua Mall, Sawah Besar, Jakarta Pusat

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah menyebut bahwa Mangga Dua Jakarta masih menjadi tempat pendistribusian produk-produk bajakan, atau produk yang melanggar hak kekayaan intelektual.

Hal itu disampaikan oleh Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Razilu dalam acara Konferensi Pers Komitmen Pemerintah dan E-commerce dalam Penanggulangan Produk Bajakan, Rabu (6/10/2021).

"Mulai dari produk pakaian, aksesoris lainnya, alat elektronik dan sebagainya," ujarnya,

Saat ini, Indonesia masih menyandang status Priority Watch List (PWL), atau negara yang memiliki tingkat pelanggaran kekayaan intelektual cukup berat.

Baca juga: Menko Airlangga: RUU HPP Berikan Banyak Ruang untuk Pengusaha...

Sepanjang 6 tahun terakhir, Polri mencatat terdapat 958 kasus terkait kekayaan intelektual. Jumlah tersebut terdiri atas 658 kasus merek, 243 kasus hak cipta, 27 kasus desain industri, 18 kasus paten, 8 kasus rahasia dagang, 2 kasus desain tata letak dan sirkuit terpadu, dan 2 kasus perlindungan variatas tanaman.

Di sisi lain, gelombang digitalisasi di tengah pandemi Covid-19 telah menggeser transaksi jual beli antar produsen dan konsumen. Menurut data yang dirilis Sync kata Razilu, Indonesia disebut-sebut akan memiliki 165 juta konsumen digital pada akhir tahun 2021, atau naik 14,58 persen dari tahun sebelumnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Kehadiran e-commerce pada dasarnya sangat membantu masyarakat untuk memudahkan aktivitas transaksi jual beli melalui media elektronik.

"Namun di sisi lain, e-commerce juga rentan dimanfaatkan oleh pihak-pihak lain yang tidak bertanggung jawab untuk mengedarkan produk-produk yang melanggar hak kekayaan intelektual," ujarnya.

Razilu bilang, untuk mencegah kerugian yang besar dari pemilik hak kekayaan intelektual, diperlukan kerja sama yang baik antara e-commerce dengan pemerintah sebagai regulator, khususnya aparat penegak hukum.

Baca juga: 56 Perempuan di Daftar Orang Terkaya AS Berharta Rp 8.000 Triliun

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.