Emerson Yuntho
Pegiat antikorupsi

Pegiat antikorupsi, Wakil Direktur Visi Integritas

Penyederhanaan Struktur Tarif Cukai Rokok dan Mandeknya Reformasi Fiskal

Kompas.com - 28/10/2021, 12:39 WIB
Ilustrasi Tembakau Ilustrasi Tembakau

Apalagi, di tengah ekonomi nasional yang sedang recovery, pemerintah tak bisa mengandalkan penerimaan negara dari pajak secara optimal. Oleh karenanya, penerimaan dari cukai, termasuk industri rokok sebagai penyumbang terbesarnya, harus dioptimalkan.

Belakangan, Presiden menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 68 Tahun 2021 tentang Pemberian Persetujuan Presiden Terhadap Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga. Peraturan ini ditandatangani Presiden pada 2 Agustus dan berlaku mulai 6 Agustus 2021.

Perpres tersebut mensyaratkan setiap Rancangan Peraturan Menteri (RPermen)/Rancangan Peraturan Kepala Lembaga (RPerka) harus mendapatkan persetujuan Presiden yang diajukan melalui Sekretariat Kabinet (Setkab). Selain harmonisasi, keberadaan Perpres ini bertujuan mengurangi permasalahan dalam pelaksanaan peraturan tersebut.

Perpres ini telah disosialisasikan Sekretaris Kabinet Pramono Anung kepada kementerian/lembaga, Selasa, 24 Agustus 2021. Rancangan peraturan yang wajib mendapatkan persetujuan Presiden adalah yang berdampak luas bagi kehidupan masyarakat; bersifat strategis yaitu berpengaruh pada program prioritas Presiden, target RPJMN dan Rencana Kerja Pemerintah, pertahanan dan keamanan, serta keuangan negara; dan atau lintas sektor atau lintas kementerian/lembaga.

Baca juga: Dua Sisi Cukai Tembakau

Melihat karakteristiknya, rasanya PMK Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau sangat memenuhi semua unsur di atas. Oleh karenanya, sudah sepantasnya jika Kementerian Keuangan tak lagi menetapkan PMK tersebut “sendirian” untuk memastikan rencana penyederhanaan struktur tarif cukai yang sudah sejalan dengan RPJMN dan Renstra Kemenkeu terlaksana.

Terlebih lagi, kajian berbagai lembaga telah memperlihatkan sederet manfaat struktur tarif cukai rokok yang sederhana. Penyederhanaan struktur dipercaya menjadi salah satu solusi memangkas rokok murah yang mudah dijangkau anak dan remaja.

Kajian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) 2020 memprediksi kenaikan tarif cukai tembakau sebesar 20 persen dan penyederhanaan struktur tarif cukai hasil tembakau menjadi 3-5 layer mampu menurunkan prevalensi merokok anak 8,3 persen hingga 8,6 persen pada akhir tahun 2024. Kebijakan kenaikan cukai sendiri sudah dilaksanakan.

Selain itu, penerimaan negara dari cukai rokok juga bakal hingga dua kali lipat dari target penerimaan seluruh cukai 2022 (bukan hanya rokok) yang sebesar Rp 204 triliun. Sungguh sebuah nilai yang besar.

Melihat seluruh fakta di atas, sejatinya sudah tidak ada alasan lagi bagi Kementerian Keuangan tidak menyederhanakan struktur tarif cukai hasil tembakau. Sekarang masalahnya tinggal mau atau tidak...

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cara Transfer Pulsa Telkomsel lewat SMS dengan Mudah

Cara Transfer Pulsa Telkomsel lewat SMS dengan Mudah

Spend Smart
Apa Itu Produsen? Simak Pengertian, Fungsi dan Tujuannya

Apa Itu Produsen? Simak Pengertian, Fungsi dan Tujuannya

Earn Smart
Menteri Investasi: Dulu, Hanya Kepala Dinas dan Tuhan yang Tahu Kapan Izin Usaha Selesai

Menteri Investasi: Dulu, Hanya Kepala Dinas dan Tuhan yang Tahu Kapan Izin Usaha Selesai

Whats New
Pemerintah Evaluasi Harga Batu Bara Khusus Industri Semen dan Pupuk

Pemerintah Evaluasi Harga Batu Bara Khusus Industri Semen dan Pupuk

Whats New
LMAN Siap Terlibat dalam Pembangunan Ibu Kota 'Nusantara'

LMAN Siap Terlibat dalam Pembangunan Ibu Kota "Nusantara"

Whats New
Menkop UKM Teten Masduki Sambut Inisiatif Bill Gates dan Filantropis Dunia Dukung UMKM Indonesia

Menkop UKM Teten Masduki Sambut Inisiatif Bill Gates dan Filantropis Dunia Dukung UMKM Indonesia

Rilis
Ini Penyebab Anggaran PEN 2021 Tidak Terserap 100 Persen

Ini Penyebab Anggaran PEN 2021 Tidak Terserap 100 Persen

Whats New
Keuangan Mulai Membaik, Ekuitas Asabri Masih Negatif Rp 4,7 Triliun

Keuangan Mulai Membaik, Ekuitas Asabri Masih Negatif Rp 4,7 Triliun

Whats New
Cara Cek Saldo BPJS Ketenagakerjaann Tanpa Aplikasi

Cara Cek Saldo BPJS Ketenagakerjaann Tanpa Aplikasi

Whats New
Menkop UKM Dorong Peternak Ayam Ciremai Group untuk Manfaatkan KUR Klaster Pertanian

Menkop UKM Dorong Peternak Ayam Ciremai Group untuk Manfaatkan KUR Klaster Pertanian

Rilis
Mudah, Ini Cara Cetak Kartu BPJS Kesehatan Online

Mudah, Ini Cara Cetak Kartu BPJS Kesehatan Online

Whats New
Penguatan Infrastruktur Digital Jadi Kunci Industri e-Commerce Lebih Sustainable

Penguatan Infrastruktur Digital Jadi Kunci Industri e-Commerce Lebih Sustainable

Work Smart
Cara Mencairkan BPJS Ketenagakerjaan Online hingga Rp 10 Juta

Cara Mencairkan BPJS Ketenagakerjaan Online hingga Rp 10 Juta

Whats New
Bahlil: Gaji Menteri Enggak Lebih dari Rp 20 Juta, Gayanya Saja yang Mantap

Bahlil: Gaji Menteri Enggak Lebih dari Rp 20 Juta, Gayanya Saja yang Mantap

Whats New
Mandiri Investment Forum Kembali Digelar, Ribuan Investor dengan Total Aset 4 Triliun Dollar AS Bakal Hadir

Mandiri Investment Forum Kembali Digelar, Ribuan Investor dengan Total Aset 4 Triliun Dollar AS Bakal Hadir

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.