Pengemplang Pajak Bisa Ikut Program Pengungkapan Sukarela, asal...

Kompas.com - 23/11/2021, 14:06 WIB
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) menyatakan penindakan hukum tidak akan tumpang tindih dengan program pengungkapan sukarela (PPS).

Direktur Penegakkan Hukum Ditjen Pajak Eka Sila Kusna Jaya mengatakan, para wajib pajak yang terkait kasus pidana pajak bisa mengikuti PPS pada tahun depan. Namun wajib pajak tersebut harus menyelesaikan pemeriksaan terlebih dahulu.

"Bagi teman-teman yang ingin mengikuti PPS silakan, yang sedang diperiksa segera diselesaikan dulu pemeriksaannya, sehingga bisa mengikuti kegiatan PPS ini," kata Eka dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (23/11/2021).

Baca juga: Tersangka Kasus Pidana Pajak Ini Rugikan Negara hingga Rp 10,2 Miliar

Eka menuturkan, PPS berbeda dengan program pengampunan pajak (tax amnesty) tahun 2016. Dalam PPS tahun depan, wajib pajak harus menyelesaikan kewajiban pemeriksaan sebelum mengikuti PPS.

Lebih lanjut dia memastikan, proses penegakan hukum akan jalan terus meski program PPS berlangsung.

"Ada skenario 1, skenario 2 (di PPS), bagi mereka yang sudah ikut, bagaimana yang belum ikut, dan bagaimana posisi bagi mereka yang sedang diperiksa. Kalau dulu langsung dihentikan. Kalau sekarang silakan diselesaikan, sehingga bisa mengikuti PPS-nya," pungkas Eka.

Berikut ini dua kebijakan PPS tahun depan.

Kebijakan I

Peserta program pengampunan pajak tahun 2016 untuk orang pribadi dan badan dapat mengungkapkan harta bersih yang belum dilaporkan pada saat program pengampunan pajak, dengan membayar PPh Final sebesar:

a. 11 persen untuk harta di luar negeri yang tidak direpatriasi ke dalam negeri.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Iming-iming Mendag Zulhas ke Produsen Migor: Ada Kompensasi Ekspor CPO, Asalkan...

Iming-iming Mendag Zulhas ke Produsen Migor: Ada Kompensasi Ekspor CPO, Asalkan...

Whats New
Partai Buruh Ajukan Judicial Review Revisi UU PPP ke Mahkamah Konstitusi

Partai Buruh Ajukan Judicial Review Revisi UU PPP ke Mahkamah Konstitusi

Whats New
Angkat Cinta Laura Jadi Komisaris, Perusahaan Ini Ganti Fokus Bisnis ke EBT

Angkat Cinta Laura Jadi Komisaris, Perusahaan Ini Ganti Fokus Bisnis ke EBT

Whats New
Kejagung Titipkan Lahan Sitaan dari PT Duta Palma Grup ke PTPN V

Kejagung Titipkan Lahan Sitaan dari PT Duta Palma Grup ke PTPN V

Whats New
Selama Masa Sosialisasi, Beli Minyak Goreng Curah Masih Boleh Gunakan NIK

Selama Masa Sosialisasi, Beli Minyak Goreng Curah Masih Boleh Gunakan NIK

Whats New
Perhatikan 5 Hal Ini agar Finansial Kamu Tetap Sehat

Perhatikan 5 Hal Ini agar Finansial Kamu Tetap Sehat

Spend Smart
Pesan Luhut ke Penjual Migor: Terdaftar di Simirah 2.0 atau PUJLE, Tak Bisa Lagi Main Harga...

Pesan Luhut ke Penjual Migor: Terdaftar di Simirah 2.0 atau PUJLE, Tak Bisa Lagi Main Harga...

Whats New
Pemerintah Batasi Bersubsidi Pupuk Mulai 2023, Hanya untuk Urea dan NPK

Pemerintah Batasi Bersubsidi Pupuk Mulai 2023, Hanya untuk Urea dan NPK

Whats New
Bantu Sukseskan Mudik Lebaran 2022, Kompas.com Dianugerahi Penghargaan dari Kemenhub

Bantu Sukseskan Mudik Lebaran 2022, Kompas.com Dianugerahi Penghargaan dari Kemenhub

Whats New
PT Mahaka Radio Integra Masih Bukukan Rugi Pada 2021, Sebesar Rp 27 Miliar

PT Mahaka Radio Integra Masih Bukukan Rugi Pada 2021, Sebesar Rp 27 Miliar

Whats New
Peduli Pendidikan Generasi Muda, Elnusa Petrofin Luncurkan “Pojok Baca” di Bantar Gebang

Peduli Pendidikan Generasi Muda, Elnusa Petrofin Luncurkan “Pojok Baca” di Bantar Gebang

Rilis
Pemerintah Lelang Sukuk Besok, Ini Tingkat Imbalannya

Pemerintah Lelang Sukuk Besok, Ini Tingkat Imbalannya

Whats New
Sebulan ke Depan, Pasar Saham dan Obligasi Diproyeksi Tetap Fluktuatif

Sebulan ke Depan, Pasar Saham dan Obligasi Diproyeksi Tetap Fluktuatif

Earn Smart
Kementan Usulkan Tambahan Anggaran untuk Penanganan PMK Jadi Rp 4,6 Triliun

Kementan Usulkan Tambahan Anggaran untuk Penanganan PMK Jadi Rp 4,6 Triliun

Whats New
Ini Kronologi Tabrakan Beruntun di Tol Cipularang Km 92

Ini Kronologi Tabrakan Beruntun di Tol Cipularang Km 92

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.