Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

OECD: Omicron Bisa Perlambat Pemulihan Ekonomi

Kompas.com - 03/12/2021, 12:40 WIB
Fika Nurul Ulya,
Erlangga Djumena

Tim Redaksi

LONDON, KOMPAS.com - Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi (Organization for Economic Cooperation and Development/OECD) mengatakan, varian Omicrom memicu pelambatan pemulihan ekonomi.

Varian ini bahkan mampu memicu kenaikan inflasi dan memperlambat normalisasi atau pemulihan ekonomi dunia.

"Varian Omicron menambah tingkat ketidakpastian yang sudah tinggi. Dan ini bisa menjadi ancaman bagi pemulihan, menunda kembalinya normalitas atau sesuatu yang lebih buruk," kata Kepala Ekonom OECD, Laurence Boone mengutip Nikkei Asia, Jumat (3/12/2021).

Baca juga: Hadapi Omicron, Pemerintah Percepat Vaksinasi sampai 70 Persen dari Jumlah Penduduk

Organisasi internasional yang berbasis di Paris ini memperingatkan, para pembuat kebijakan moneter untuk berhati-hati. Cara menangani varian baru yang sangat mendesak adalah dengan mengakselerasi vaksinasi Covid-19.

Rekomendasi tersebut diutarakan lembaga internasional ini bersamaan dengan prospek ekonomi yang sama dengan tiga bulan lalu, namun OECD meningkatkan ekspektasi inflasi secara signifikan.

Meski dia tidak memungkiri, tingkat inflasi di negara berkembang dengan inflasi di negara maju seperti Eropa dan Amerika Serikat berbeda. Artinya, kebijakan moneter tidak mungkin bisa sama di semua negara.

"Tidak ada kebijakan (moneter) satu ukuran untuk semua karena Anda memiliki situasi yang sangat berbeda di beberapa ekonomi pasar berkembang dengan tingkat inflasi yang tinggi. AS berbeda dari Eropa dan berbeda juga dari Asia di mana masalah inflasi jauh lebih sedikit," kata Boone.

Lebih lanjut Boone menekankan, otoritas moneter perlu mengkomunikasikan kebijakan dengan jelas, utamanya terkait peningkatan suku bunga.

Bank sentral perlu menekankan untuk tidak akan menaikkan suku bunga sebagai akibat dari kekurangan pasokan. Namun, bank sentral akan siap bertindak jika tekanan harga meluas.

Di sisi lain OECD mencatat, pemulihan global jauh lebih kuat dari yang diperkirakan semula pada tahun 2021. Meski tetap ada catatan, masih ada serangkaian ketidakseimbangan yang merusak dan bertahan lebih lama dari yang diharapkan.

"Kekurangan pasokan berisiko memperlambat pertumbuhan dan memperpanjang kenaikan inflasi," kata Boone.

Di sektor otomotif saja, OECD menghitung gangguan pasokan menjatuhkan lebih dari 1,5 persen ukuran ekonomi Jerman di tahun 2021 dan lebih dari 0,5 persen di Meksiko, Ceko, dan Jepang.

Baca juga: Menurut Gubernur The Fed, Ini 3 Ancaman Varian Omicron ke Ekonomi AS

Bukan cuma di industri, ketidakseimbangan juga terjadi untuk pasokan vaksin. Negara yang lebih besar dan kaya mendapat akses. vaksin lebih mudah dibanding negara miskin. Hal ini membuat kesenjangan besar antara ekonomi negara maju dan ekonomi negara berkembang.

"Begitu juga terjadi kesenjangan antara kinerja pasar tenaga kerja negara-negara Eropa dan AS. Di Eropa, lapangan kerja lebih terlindungi dan lebih tinggi dibanding sebelum pandemi, tetapi output ekonomi belum sepenuhnya pulih dari penurunan," jelas Boone.

Secara garis besar, OECD memproyeksi ekonomi dunia akan tumbuh melambat dari 5,5 persen tahun ini menjadi 4,5 persen pada 2022, diikuti oleh ekspansi 3,2 persen pada 2023.

Inflasi di negara-negara G20 kemungkinan akan naik dari 3,8 persen pada tahun 2021 menjadi 4,4 persen di tahun 2022, sebelum turun lagi menjadi 3,8 persen pada tahun 2023.

Baca juga: Apa Itu Omicron?

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Microsoft Komitmen Berinvestasi di RI Senilai Rp 27,54 Triliun, Buat Apa Saja?

Microsoft Komitmen Berinvestasi di RI Senilai Rp 27,54 Triliun, Buat Apa Saja?

Whats New
Allianz Syariah Tawarkan Asuransi Persiapan Warisan Keluarga Muda, Simak Manfaatnya

Allianz Syariah Tawarkan Asuransi Persiapan Warisan Keluarga Muda, Simak Manfaatnya

Whats New
Kini Beli Sepatu Impor Tak Dibatasi, Ini Penjelasan Mendag

Kini Beli Sepatu Impor Tak Dibatasi, Ini Penjelasan Mendag

Whats New
TransNusa Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan S1, Ini Syarat dan Cara Daftarnya

TransNusa Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan S1, Ini Syarat dan Cara Daftarnya

Whats New
Suku Bunga BI Naik, ST012 Dinilai Lebih Menarik

Suku Bunga BI Naik, ST012 Dinilai Lebih Menarik

Earn Smart
Kesejahteraan Buruh Tani Era Jokowi dan Tantangan bagi Prabowo

Kesejahteraan Buruh Tani Era Jokowi dan Tantangan bagi Prabowo

Whats New
3,84 Juta Penumpang Naik LRT Jabodebek pada Kuartal I 2024

3,84 Juta Penumpang Naik LRT Jabodebek pada Kuartal I 2024

Whats New
Merger Tiktok Shop dan Tokopedia Dinilai Ciptakan Model Belanja Baru di Industri Digital

Merger Tiktok Shop dan Tokopedia Dinilai Ciptakan Model Belanja Baru di Industri Digital

Whats New
Lowongan Kerja Perum Damri untuk SMA/SMK, Ini Persyaratan dan Cara Mendaftarnya

Lowongan Kerja Perum Damri untuk SMA/SMK, Ini Persyaratan dan Cara Mendaftarnya

Work Smart
IMF Naikkan Proyeksi Pertumbuhan Asia, Ada Apa?

IMF Naikkan Proyeksi Pertumbuhan Asia, Ada Apa?

Whats New
Tak Mau Kejadian Nasabah Lempar Piring Saat Ditagih Kredit Terulang, PNM Kini Fokus Lindungi Karyawannya

Tak Mau Kejadian Nasabah Lempar Piring Saat Ditagih Kredit Terulang, PNM Kini Fokus Lindungi Karyawannya

Whats New
Bertemu Mendag Inggris, Menko Airlangga Bahas Kerja Sama JETCO dan Energi Bersih

Bertemu Mendag Inggris, Menko Airlangga Bahas Kerja Sama JETCO dan Energi Bersih

Whats New
Sepatu Impor Sudah Diterima Pemilik, Siapa yang Tanggung Denda Rp 24,74 Juta?

Sepatu Impor Sudah Diterima Pemilik, Siapa yang Tanggung Denda Rp 24,74 Juta?

Whats New
BI: Biaya Merchant QRIS 0,3 Persen Tidak Boleh Dibebankan ke Konsumen

BI: Biaya Merchant QRIS 0,3 Persen Tidak Boleh Dibebankan ke Konsumen

Whats New
Pemerintahan Baru Bakal Hadapi 'PR' Risiko Impor dan Subsidi Energi

Pemerintahan Baru Bakal Hadapi 'PR' Risiko Impor dan Subsidi Energi

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com