Belanja Pemda Tercecer, Sri Mulyani Sebut Picu Ketimpangan di Daerah

Kompas.com - 07/12/2021, 14:47 WIB
Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati dalam acara Google for Indonesia yang digelar virtual, Kamis (2/12/2021). KOMPAS.com/BILL CLINTENMenteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati dalam acara Google for Indonesia yang digelar virtual, Kamis (2/12/2021).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, terjadi ketimpangan pembangunan antar daerah di Indonesia.

Salah satu buktinya terlihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang rentangnya cukup tinggi. Di Yogyakarta, IPM berada pada kisaran 86,6, tapi di Kabupaten Nduga, IPM berada di level 31,5.

Hal ini sedikit banyak dipengaruhi oleh minimnya belanja pemerintah daerah (Pemda) untuk bidang pendidikan, kesehatan, dan pembangunan manusia.

Baca juga: Sri Mulyani: Uang Dinas PNS Pemda 50 Persen Lebih Tinggi Dibanding Pusat

"Hal-hal tersebut telah berdampak pada capaian output dan outcome pembangunan yang belum optimal dan timpang di daerah," kata Sri Mulyani ketika menyampaikan pendapat akhir pemerintah atas pengesahan RUU HKPD, Selasa (7/12/2021).

Bendahara negara ini mengungkapkan, sebanyak 64,8 persen Dana Alokasi Umum (DAU) digunakan untuk belanja pegawai. Artinya, peningkatan TKDD dari Rp 528 triliun di tahun 2013 menjadi Rp 795 triliun di tahun 2021 belum dimanfaatkan optimal.

Beberapa pos belanja pegawai Pemda bahkan lebih besar dibanding pemerintah pusat. Untuk ongkos harian perjalanan dinas misalnya, besarannya 50 persen lebih tinggi dibanding pemerintah pusat. Begitu pun honorarium PNS yang mampu tembus Rp 25 juta.

"Perlu dilakukan standarisasi agar belanja daerah semakin efisien," ucap Sri Mulyani.

Baca juga: Sri Mulyani Sebut Butuh Rp 3.500 Triliun Untuk Mencapai Nol Emisi Karbon

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menuturkan, belanja kerap tercecer di banyak program sehingga tidak menimbulkan efek yang besar. Tercatat ada 29.623 jenis program dan 263.135 jenis kegiatan.

Pola eksekusi APBD pun masih business as usual, selalu tertumpu di kuartal IV sehingga mendorong adanya idle cash di daerah.

Di sisi lain, Pemda belum mampu mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selama 3 tahun terakhir, porsi PAD terhadap APBD masih di kisaran 24,7 persen.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.