Sri Mulyani: Uang Dinas PNS Pemda 50 Persen Lebih Tinggi Dibanding Pusat

Kompas.com - 07/12/2021, 14:24 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers usai Rapat Paripurna pengesahan RUU HKPD di Jakarta, Selasa (7/12/2021). Dok. Kementerian KeuanganMenteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers usai Rapat Paripurna pengesahan RUU HKPD di Jakarta, Selasa (7/12/2021).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah perlu melakukan standarisasi honor dan ongkos perjalanan dinas Pegawai Negeri Sipil (PNS) di daerah.

Sebab, saat ini uang harian perjalanan dinas PNS di daerah 50 persen lebih besar dibanding di pemerintah pusat. Begitu pula dengan honorarium yang mampu tembus Rp 25 juta untuk PNS di daerah.

"Besaran honorarium PNS daerah dari minimal Rp 325.000, hingga maksimal Rp 25 juta, atau besaran uang harian perjalanan dinas yang rata-rata 50 persen lebih tinggi dari pusat perlu dilakukan standarisasi agar belanja daerah semakin efisien," ucap Sri Mulyani menyampaikan pendapat akhir pemerintah atas pengesahan UU HKPD, Selasa (7/12/2021).

Baca juga: Sri Mulyani Ungkap Penyebab Pemda Lelet Belanjakan APBD

Maka dari itu tak heran besarnya variasi honor dan ongkos perjalanan dinas membuat belanja pegawai dari APBD cenderung lebih besar dibanding belanja modal.

Hal ini terlihat dari peningkatan TKD daerah dari Rp 528 triliun di tahun 2013 menjadi Rp 795 triliun di tahun 2021 belum dimanfaatkan optimal. sebanyak 64,8 persen Dana Alokasi Umum (DAU) digunakan untuk belanja pegawai.

"Pemanfaatan DAU masih didominasi belanja pegawai 64,8 persen dan DAK yang menjadi salah satu sumber utama belanja modal di daerah," ucap Sri Mulyani.

Selain itu, belanja daerah kerap tercecer di banyak program sehingga tidak menimbulkan efek yang besar. Tercatat ada 29.623 jenis program dan 263.135 jenis kegiatan.

Baca juga: Sri Mulyani Minta Pemda Segera Gunakan Anggaran, tapi Jangan Boros...

"Pola eksekusi APBD pun masih business as usual, selalu tertumpu di kuartal IV sehingga mendorong adanya idle cash di daerah," tutur Sri Mulyani.

Lebih lanjut Sri Mulyani menjelaskan, Pemda belum mampu mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selama 3 tahun terakhir, porsi PAD terhadap APBD masih di kisaran 24,7 persen.

"Pemanfaatan pembiayaan daerah yang terbatas sehingga membatasi pembangunan di daerah. Sinergi dan gerak langkah kebijakan APBN dan APBD masih belum berjalan maksimal, sehingga perlu terus diperkuat untuk dapat menjaga kesinambungan fiskal," pungkas Sri Mulyani.

Baca juga: Jokowi Jengkel dengan Pemda yang Uangnya Banyak Nganggur di Bank

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Qoala Plus Targetkan Pertumbuhan Pemasaran 5 Kali Lipat di Tahun 2022

Qoala Plus Targetkan Pertumbuhan Pemasaran 5 Kali Lipat di Tahun 2022

Rilis
Rupiah dan IHSG Ditutup Melemah di Sesi II, Asing Lepas BBNI, BBCA dan ANTM

Rupiah dan IHSG Ditutup Melemah di Sesi II, Asing Lepas BBNI, BBCA dan ANTM

Whats New
54 Persen Dana Pindah Ibu Kota Pakai APBN, Sri Mulyani: Sebetulnya Enggak Ada...

54 Persen Dana Pindah Ibu Kota Pakai APBN, Sri Mulyani: Sebetulnya Enggak Ada...

Whats New
Gelar 2.2 COD Sale, Shopee Berikan Beragam Promo Menarik

Gelar 2.2 COD Sale, Shopee Berikan Beragam Promo Menarik

Whats New
Mau Daftar Shopee Seller Center dengan Mudah? Begini Caranya

Mau Daftar Shopee Seller Center dengan Mudah? Begini Caranya

Whats New
Bangun Ibu Kota Baru 'Nusantara', Pemerintah Janji Hindari Utang Jangka Panjang

Bangun Ibu Kota Baru "Nusantara", Pemerintah Janji Hindari Utang Jangka Panjang

Whats New
Ini Skema Pendanaan Pembangunan Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur

Ini Skema Pendanaan Pembangunan Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur

Whats New
Tingkatkan Nilai Tambah, Gojek Terintegrasi dengan KRL Commuter Line

Tingkatkan Nilai Tambah, Gojek Terintegrasi dengan KRL Commuter Line

Whats New
Belanja di Indomaret Pakai GoPay Ada Cashback 60 Persen, Ini Caranya

Belanja di Indomaret Pakai GoPay Ada Cashback 60 Persen, Ini Caranya

Spend Smart
Bukan Foto KTP, Ini 3 Syarat agar NFT Laku Terjual di Pasar Digital

Bukan Foto KTP, Ini 3 Syarat agar NFT Laku Terjual di Pasar Digital

Earn Smart
Gelar Sidang Paripurna, DPR RI Setujui RUU IKN Jadi Undang-Undang

Gelar Sidang Paripurna, DPR RI Setujui RUU IKN Jadi Undang-Undang

Whats New
Fitur Kredit Bakal Segera Tersedia di Aplikasi Neobank

Fitur Kredit Bakal Segera Tersedia di Aplikasi Neobank

Whats New
Tips Magang Bagi Mahasiswa agar Tak Sekadar Jadi Tukang Fotokopi dan Digaji Minim

Tips Magang Bagi Mahasiswa agar Tak Sekadar Jadi Tukang Fotokopi dan Digaji Minim

Whats New
Pesan Blue Bird di Mobile Banking BCA Bisa Dapat Diskon, Ini Caranya

Pesan Blue Bird di Mobile Banking BCA Bisa Dapat Diskon, Ini Caranya

Spend Smart
IHSG Turun 1,4 Persen di Sesi I, Investor Asing Lepas Saham BBNI, ANTM, dan BBCA

IHSG Turun 1,4 Persen di Sesi I, Investor Asing Lepas Saham BBNI, ANTM, dan BBCA

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.