Daftar 6 BUMN yang Punya Utang Menumpuk, dari AP I hingga Waskita Karya

Kompas.com - 08/12/2021, 09:31 WIB
Ilustrasi utang ShutterstockIlustrasi utang

"Sebenarnya kalau dalam kondisi saat ini, dalam istilah perbankan ini technically bankrupt (secara teknis bangkrut), tapi legally belum. Sekarang kami sedang berusaha untuk keluar dari kondisi ini yang technically bangkrupt," ungkap Tiko dalam rapat dengan Komisi VI DPR RI, Selasa (9/11/2021).

Manajemen Garuda Indonesia melalui keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI) Selasa (16/11/2021) menjelaskan, pendapatan perusahaan selalu lebih rendah ketimbang biaya operasional yang dikeluarkan.

Baca juga: Utang Garuda Indonesia Membengkak Rp 70 Triliun, DPR Minta Audit Laporan Keuangan

Hingga September 2021, total pendapatan Garuda sebesar 568 juta dollar AS atau sekitar Rp 8,06 triliun, sementara total biaya operasional mencapai 1,29 miliar dollar AS atau sekitar Rp 18,31 triliun.

Kerugian operasional itu disebabkan oleh struktur biaya perseroan yang sebagian besar bersifat tetap atau fixed, dan tidak sebanding dengan penurunan signifikan atas pendapatan perseroan imbas kondisi pandemi Covid-19.

Sebelumnya, selain karena dampak pandemi, menurut Menteri BUMN Erick Thohir krisis keuangan Garuda juga terkait dengan pihak penyewa pesawat atau lessor, sebagian di antaranya terlibat kasus korupsi dengan manajemen lama.

Tindakan manajemen lama itu membuat terlalu tingginya beban biaya penyewaan pesawat yang melebihi kewajaran. Selain itu, Garuda terlalu banyak memiliki jenis pesawat dan rute-rute penerbangan yang tak menguntungkan, terutama untuk rute penerbangan internasional.

"Sejak awal kami di Kementerian (BUMN) meyakini, bahwa memang salah satu masalah terbesar di Garuda mengenai lessor. Lessor ini harus kami petakan ulang, mana saja yang masuk kategori dan bekerja sama di kasus yang sudah dibuktikan koruptif," ujar Erick dalam rapat dengan Komisi VI DPR RI, Kamis (3/6/2021).

Baca juga: Pemerintah Lebur 6 BUMN Pangan Jadi 3 BUMN

3. PT PLN (Persero)

Berdasarkan laporan keuangan 2020, PLN diketahui memiliki utang sebesar Rp 649,2 triliun. Terdiri dari utang jangka panjang sebesar Rp 499,58 triliun dan utang jangka pendek Rp 149,65 triliun.

Utang jangka panjang PLN diantaranya didominasi oleh obligasi dan sukuk sebesar Rp 192,8 triliun, utang bank Rp 154,48 triliun, utang imbalan kerja Rp 54,6 triliun, liabilitas pajak tangguhan Rp 31,7 triliun, dan penerusan pinjaman Rp 35,61 triliun.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.