Sri Mulyani Sebut Ada Perbedaan Vaksinasi di Negara Maju dan Berkembang

DENPASAR, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, saat ini, dunia masih diliputi dengan ketidakpastian yang tinggi akibat pandemi Covid-19.

Ia bilang, pemulihan dari pandemi nampak tidak merata antara negara maju dan berkembang karena akses vaksin yang masih terbatas.

"Namun sayangnya vaksinasi tidak merata. Kalian semua mengerti bahwa negara maju mana pun lebih dari 80 persen populasinya sudah divaksinasi. Tetapi beberapa bagian dunia dan negara berkembang masih sangat tertinggal atau rendah. Seharusnya secara moral itu tidak benar," kata Sri Mulyani dalam rangkaian Presidensi G20, Finance and Central Bank Deputies Meeting (FCBD), di Bali, Kamis (9/12/2021).

Baca juga: Sambut Delegasi G20, Sri Mulyani: Selamat Datang di Bali

Sri Mulyani mengatakan, menguatnya kinerja ekonomi global khususnya negara maju yang diikuti dengan naiknya tekanan inflasi juga mendorong perubahan kebijakan yang lebih ketat (tapering) sehingga pemulihan yang tidak merata berpotensi semakin parah.

Sementara itu, pandemi yang berkepanjangan akan menimbulkan scarring effect.

Exit strategy yang tepat dan upaya mengatasi masalah scarring effect menjadi prasyarat pemulihan yang berkelanjutan.

Oleh sebab itu, agenda utama presidensi G20 Indonesia sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo mengerucut pada 3 bidang yaitu kesehatan yang inklusif, transformasi digital dan transisi energi.

Selain mewujudkan vaksinasi yang merata, presidensi G20 Indonesia diharapkan sukses dalam mempercepat digitalisasi dan mengarahkan koordinasi kebijakan global terkait pembiayaan perubahan iklim.

Baca juga: Sri Mulyani dan Bos Pertamina Masuk Jajaran Wanita Paling Berpengaruh di Dunia

"Keketuaan Indonesia ini akan menjadi ajang bagi Indonesia menunjukkan perannya dalam memimpin forum global untuk mengatasi berbagai tantangan dan isu di tingkat dunia. Indonesia bertekad untuk mengatasi tantangan global yang masih akan muncul dan mencari solusi terbaik, memastikan bahwa semua negara dapat pulih bersama serta mendorong reformasi kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat, berkelanjutan, seimbang, dan inklusif pasca pandemi," tutur dia.

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menuturkan, agenda prioritas finance track dalam Presidensi G20 relevan dengan tugas BI, yakni kerja sama internasional dalam normalisasi kebijakan moneter, penerapan regulasi di sektor keuangan yang harus memperhatikan kesiapan sektor keuangan, dan digitalisasi sistem pembayaran, termasuk Central Bank Digital Currency (CBDC).