Pertamina Tahun 2021, Blok Rokan, Toilet, hingga Rencana Mogok Kerja

Kompas.com - 31/12/2021, 12:39 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Pertamina (Persero) telah menjadi sorotan beragam isu, baik positif maupun negatif, di sepanjang tahun 2021.

Mulai dari pengambilalihan Blok Rokan, perdebatan antara Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama dengan Kementerian BUMN, hingga rencana aksi mogok serikat pekerja Pertamina.

Kompas.com merangkum sejumlah isu besar yang mendapatkan banyak sorotan publik. Salah satunya, melalui PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) mengambil alih ladang minyak Blok Rokan di Riau dari PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) sejak 8 Agustus 2021.

Baca juga: Daftar 7 Kilang Terbesar di ASEAN, Pertamina Nomor Berapa?

Peralihan Blok Rokan dari Chevron ke Pertamina

Jejak awal Chevron di Blok Rokan sudah dimulai pada 1924 atau 97 tahun yang lalu, meski lapangan minyak di wilayah kerja tersebut baru berproduksi pada 1951. Namun, pada Mei 2019 pemerintah memutuskan pengelolaan Blok Rokan diambil alih Pertamina.

Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati pun menilai, alih kelola Blok Rokan ini menjadi momen bersejarah bagi Pertamina maupun Indonesia. Kontribusi blok migas ini pun mencapai 24 persen terhadap produksi minyak nasional, sehingga akan menunjang pertahanan energi nasional.

"Pertamina berkomitmen untuk pertahankan produksi pasca alih kelola dengan melakukan pengeboroan yang telah direncanakan," kata Nicke dalam acara Serah Terima WK Rokan secara virtual, Minggu (8/8/2021) malam.

Baca juga: 2 Bulan Setelah Dikelola Pertamina, Blok Rokan Setor Rp 2,7 Triliun ke Negara

Kebakaran tangki BBM di kilang Pertamina

Di sisi lain, pada tahun ini setidaknya Pertamina sudah mengalami 3 kali kebakaran tangki BBM, terdiri dari 2 kali kejadian di kilang Cilacap, Jawa Tengah pada 11 Juni 2021 dan 13 November 2021, dan 1 kali di Kilang Balongan, Jawa Barat pada 29 Maret 2021.

Adapun kesimpulan Pertamina berdasarkan hasil investigasi terhadap kebakaran 4 tangki penyimpanan (storage) 42-T-301 E, F, G, dan H di Kilang Balongan diduga akibat tersambar petir. Ledakan diketahui berawal dari tangki G yang kemudian merembet ke tiga tangki lainnya.

Itu dari hasil invetigasi internal perusahaan, Balai Besar Teknologi Kekuatan Struktur (B2TKS) yang berada di bawah BPPT, Pusat Penelitian Petir LAPI ITB, Ditjen Migas Kementerian ESDM, dan lembaga internasional Det Norske Veritas (DNV).

"Mayoritas hasil investigasi menyebutkan telah terjadi kebocoran di dinding tangki G dengan penyebab yang berbeda-beda dari setiap hasil investigasinya," ujar Direktur Utama PT Kilang Pertamina Internasional Djoko Priyono dalam rapat dengan Komisi VII DPR RI, Rabu (29/9/2021).

Ia menjelaskan, terkait penyebab kebocoran dinilai akibat terjadinya sambaran petir travelling pada pukul 23.09 WIB yang menyebabkan degradasi pada dinding/plat atau las-lasan di tangki G.

Hal itu berdampak pada penurunan penipisan dinding/plat atau las-lasan tangki G, disusul dengan robek dan bocornya dinding tersebut akibat tekanan mekanik dari dalam tangki yang telah terisi BBM pada level mendekati penuh.

Sementara, untuk penyebab kebakaran, Pertamina menyimpulkan akibat sambaran petir atau induksi pada tangki G yang berdampak terjadinya segitiga api yaitu udara oksigen, vapor hydrocarbon, dan sambaran petir.

Baca juga: Kilang Minyak Pertamina 3 Kali Kebakaran dalam Setahun

Kritik Ahok soal kontrak BUMN yang bikin rugi

Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dalam video di channel YouTube-nya yakni Panggil Saya BTP, menyatakan banyak kontrak yang dimiliki BUMN tapi justru menguntungkan pihak lain, termasuk Pertamina.

"Banyak kontrak-kontrak di BUMN yang sangat merugikan BUMN, termasuk Pertamina. Itu yang saya marah, ini lagi kita koreksi. Kenapa kontrak-kontraknya menguntungkan pihak lain?," ungkapnya seperti dikutip dalam video, Senin (29/11/2021).

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menilai, permasalahan yang terjadi BUMN itu suka terlindungi oleh oknum-oknum yang ada di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Alhasil, seringkali tidak menjadi temuan yang mengarah pada korupsi.

"Itu mens rea (niat jahat)-nya ada, tapi mungkin anda terlindungi oknum BPK. Jadi tidak ada kerugian, atau dikatakan cuma salah bayar atau kelebihan bayar. Kalau saya, pasti anda saya proses. Saya ini sudah kenyang sama oknum BPK," kata Ahok.

Pernyataan mengkritik BUMN yang dilontarkan Ahok itu, pada akhirnya ditanggapi oleh Menteri BUMN Erick Thohir. Ia mengatakan, mengapresiasi sorotan dan perhatian Ahok terhadap operasional bisnis BUMN.

Menurut Erick, hal itu selaras dengan fokus pembenahan yang dilakukan oleh Kementerian BUMN. Dia pun meminta Ahok mendalami dan meninjau kontrak yang bersangkutan dengan Pertamina.

“Tolong di-review yang ada di Pertamina, seperti saya juga me-review keseluruhan BUMN,” kata Erick di Gedung Kementerian BUMN, Jakarta, Rabu (1/12/2021).

Mantan Bos Inter Milan itu menegaskan, sejak tahun lalu, Kementerian BUMN fokus melakukan pembenahan dan perbaikan terhadap internal dari setiap perusahaan pelat merah.

Sebelumnya, pernyataan Ahok juga sempat mendapat respons dari Staf Khusus Menteri BUMN atau Juru Bicara Kementerian BUMN, Arya Sinulingga. Ia mengingatkan Ahok untuk tak jadi 'komisaris rasa direktur'.

Menurut dia, kritik Ahok terhadap BUMN, pada dasarnya sudah lama disampaikan oleh Menteri BUMN. Artinya, hal-hal tersebut sudah menjadi perhatian Kementerian BUMN di bawah kepemimpinan Erick.

Ia mengatakan, sebagai upaya menyelesaikan permasalahan yang ada, saat ini Kementerian BUMN memiliki lima transformasi, yang sudah seharusnya diketahui oleh pihak-pihak yang bekerja di perusahaan pelat merah, tak terkecuali Ahok.

Maka, Arya menilai, prinsip-prinsip tranformasi itu yang juga harus diterapkan Ahok di Pertamina, sehingga terjadi perbaikan di perusahaan energi milik negara tersebut.

"Sebagai komut (komisaris utama), beliau seharusnya membicarakan itu juga di sesama dewan komisaris. Jangan sampai Pak Ahok di Pertamina jadi komisaris rasa direksi, komut rasa dirut, itu jangan. Harus tahu batasan-batasannya," ungkap dia.

Baca juga: Ahok Soroti Kontrak BUMN, Erick Thohir: Tolong Review yang di Pertamina

Bos Pertamina masuk jajaran wanita paling berpengaruh di dunia

Forbes kembali merilis daftar 100 wanita paling berpengaruh di dunia atau The World’s Most Powerful Women 2021. Pada tahun ini, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati kembali masuk dalam daftar tersebut.

Mengutip Forbes, Kamis (9/12/2021), posisi Nicke berada di peringkat ke-27 sebagai wanita paling berpengaruh di dunia. Sebelumnya, di 2020, Forbes menempatkan Nicke di posisi ke-25 sebagai wanita paling berpengaruh.

Menurut majalah itu, Nicke memiliki peranan penting sebagai pemimpin BUMN energi terbesar di Indonesia. Pada Juni 2020, pemerintah bahwa menyakini wanita lulusan Insititut Teknologi Bandung (ITB) itu masih menjadi orang yang paling tepat untuk memimpin Pertamina.

Selain itu, Forbes juga menyoroti kinerja keuangan Pertamina yang sepanjang 2020 tak menurun sedalam proyeksi awal sebesar 45 persen.

Perusahaan energi milik pemerintah ini mampu menekan penurunan pendapatan sebesar 24,32 persen di 2020 menjadi sebesar 41,46 miliar dollar AS, dari pendapatan 54 miliar dollar AS di 2019.

Selain itu, di tengah pandemi, Pertamina masih mencatatkan laba bersih sepanjang 2020 sebesar 1,05 miliar dollar AS, meski turun 58,44 persen dibandingkan kinerja di 2019 atau sebelum pandemi.

Baca juga: Bos Pertamina Masuk Jajaran Wanita Paling Berpengaruh di Dunia Versi Forbes

Toilet SPBU berbayar

SPBU Pertamina juga sempat menjadi sorotan, salah satunya toilet berbayar yang disebut-sebut sebagai sebagai pungutan liar (pungli).

Pada pertengahan November 2021 lalu, media sosial dihebohkan dengan isu dikenakan tarif buang air kecil Rp 2.000 saat menggunakan toilet di SPBU Pertamina.

Narasi itu salah satunya dibagikan oleh akun Facebook Tim Pantau pada Senin (15/11/2021) lalu. Menurut warganet itu, tarif buang air kecil dapat membuat SPBU mengeruk keuntungan lebih besar.

Lantaran meski Pertamina menyebut pembayaran itu bersifat sukarela, tetapi realita di lapangan menunjukkan pengguna toilet harus membayar Rp 2.000 untuk buang air kecil.

Hal itu pun memicu perdebatan di dunia maya, hingga akhirnya Menteri BUMN Erick Thohir ikut bersuara. Ia minta Pertamina memperbaiki layanan fasilitas toilet di SPBU-SPBU yang berada di bawah perusahaan agar tak lagi dikenakan tarif.

"Saya minta direksi Pertamina harus perbaiki, dan saya minta nanti seluruh kerja sama dengan pom bensin swasta yang di bawah Pertamina juga toiletnya enggak boleh bayar. Harus gratis," ujarnya seperti dikutip dalam postingan akun Instagram resminya @erickthohir, Senin (22/11/2021).

Erick mengatakan, toilet merupakan fasilitas umum yang seharusnya gratis digunakan. Ia bilang, keuntungan yang didapat dari pemilik SPBU sudah diperoleh dari penjualan BBM serta penyewaan lahan untuk toko-toko.

Permintaan Erick itu direspons oleh Pertamina, yang memastikan akan menggratiskan penggunaan toilet di SPBU perusahaan.

Corporate Secretary Subholding Commercial And Trading Pertamina Irto Ginting mengatakan, pihaknya akan mengingatkan kembali para pemilik SPBU yang bekerja sama dengan Pertamina terkait layanan akses toilet gratis, termasuk dalam hal kebersihan toilet tersebut.

“Kami sosialisasikan kembali ke para pemilik SPBU untuk meningkatkan layanan ke masyarakat, tidak hanya layanan BBM namun juga termasuk memastikan ketersediaan toilet secara gratis, serta memperhatikan kebersihan dan kenyamanannya,” ujar Irto dalam keterangannya yang diterima Kompas.com, Selasa (23/11/2021).

Baca juga: Aneka Cerita SPBU, dari Toilet Berbayar hingga Petugas Curang Kurangi BBM Pelanggan

Ancaman demo serikat pekerja Pertamina

Menutup tahun, Pertamina menhadapi persoalan serikat pekerjanya yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) mengancam mogok kerja menuntut untuk Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati dicopot.

Namun aksi mogok yang semula direncanakan mulai 29 Desember 2021-7 Januari 2022 itu batal, setelah dilakukan mediasi antara direksi perusahaan dan FSPPB oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker).

Keberhasilan mediasi tersebut ditandai dengan tercapainya tiga poin kesepakatan perjanjian bersama. Pertama, kedua belah pihak sepakat untuk memperbaiki kualitas komunikasi dan dialog ke arah yang lebih konstruktif dan produktif.

Kesepaktan kedua berupa perjanjian melakukan penyesuaian gaji. Hal tersebut mengingat sejak 2020 seluruh pekerja Pertamina tidak mengalami kenaikan gaji.

Serta ketiga, yaitu memberikan kebebasan FSPPB dalam mengekspresikan keinginannya dengan tetap mengacu kepada Perjanjian Kerja Bersama (PKB).

"Mediasi atau dialog ini sudah berlangsung sejak hari Jumat (pada) minggu lalu, (kemudian) dilanjutkan Senin, dan hari ini menghabiskan waktu dan energi cukup banyak. Tapi, alhamdulillah berhasil dengan tercapainya kesepakatan," ucap Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kemenaker Indah Anggoro Putri dalam siaran persnya, Selasa (28/12/2021).

Baca juga: Pekerja SPBU Sindir Karyawan Pertamina: Gaji Selangit, Mau Mogok Kerja

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Generasi Muda Diajak Jadi Pengusaha Berorientasi Ekspor dengan Manfaatkan LPEI

Generasi Muda Diajak Jadi Pengusaha Berorientasi Ekspor dengan Manfaatkan LPEI

Whats New
Pendapatan Melesat, PAM Mineral Bukukan Laba Bersih Rp 24,73 Miliar

Pendapatan Melesat, PAM Mineral Bukukan Laba Bersih Rp 24,73 Miliar

Whats New
Simak Syarat dan Biaya Nikah di KUA Terbaru 2022

Simak Syarat dan Biaya Nikah di KUA Terbaru 2022

Spend Smart
Besok Ada Pemeliharaan Ruas Tol Jagorawi, Kendaraan Berat Akan Dialihkan

Besok Ada Pemeliharaan Ruas Tol Jagorawi, Kendaraan Berat Akan Dialihkan

Whats New
Simak Cara Mendapatkan EFIN Online Tanpa ke Kantor Pajak

Simak Cara Mendapatkan EFIN Online Tanpa ke Kantor Pajak

Spend Smart
Lewat Situs Ini, Pengusaha Bisa Beli atau Sewa Alat Berat

Lewat Situs Ini, Pengusaha Bisa Beli atau Sewa Alat Berat

Whats New
Perbaikan UU Cipta Kerja Ditargetkan Rampung Tahun Ini

Perbaikan UU Cipta Kerja Ditargetkan Rampung Tahun Ini

Whats New
Gugatan Global Medcom ke BNI Dalam Sidang Lanjutan, Kuasa Hukum: Upaya Hukum Masih Ditempuh

Gugatan Global Medcom ke BNI Dalam Sidang Lanjutan, Kuasa Hukum: Upaya Hukum Masih Ditempuh

Whats New
KCIC Bangun Overpass Antelope, Ruas Tol Japek Diberlakukan Buka Tutup Jalur Mulai Hari Ini

KCIC Bangun Overpass Antelope, Ruas Tol Japek Diberlakukan Buka Tutup Jalur Mulai Hari Ini

Whats New
Tarif Listrik Naik, PLN Pastikan Subsidi Tepat Sasaran

Tarif Listrik Naik, PLN Pastikan Subsidi Tepat Sasaran

Whats New
Buka 2nd TIIWG G20, Bahlil Fokus Bahas Perdagangan, Investasi dan Kesehatan

Buka 2nd TIIWG G20, Bahlil Fokus Bahas Perdagangan, Investasi dan Kesehatan

Whats New
Sri Mulyani: Jika Inflasi Tinggi, Masyarakat Semakin Sulit Beli Rumah

Sri Mulyani: Jika Inflasi Tinggi, Masyarakat Semakin Sulit Beli Rumah

Whats New
Tak Lunasi Utang ke LV Logistik, Aset BUMN Konstruksi PT Indah Karya Disita PN Bandung

Tak Lunasi Utang ke LV Logistik, Aset BUMN Konstruksi PT Indah Karya Disita PN Bandung

Whats New
Viral, Video Jendela KRL Dilempar Batu hingga Pecah Berserakan, Ini Penjelasan KCI

Viral, Video Jendela KRL Dilempar Batu hingga Pecah Berserakan, Ini Penjelasan KCI

Whats New
Isu 'Business Judgment Rule' dan 'Talent Mobility' di PP Nomor 23 Tahun 2022

Isu "Business Judgment Rule" dan "Talent Mobility" di PP Nomor 23 Tahun 2022

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.