Tekan Lonjakan Kasus Omicron di Jakarta, Mobilitas Bisa Diperketat

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah berupaya menekan lonjakan kasus Covid-19 varian Omicron di Indonesia. Saat ini terdeteksi ada lebih dari 500 kasus konfirmasi positif Omicron, terbanyak di DKI Jakarta.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan pun melakukan dialog bersama para epidemiolog, dokter, pakar kesehatan, dan pakar sosial dari berbagai lembaga pendidikan dan penelitian di Indonesia.

Kegiatan yang dilakukan secara virtual pada Jumat (14/1/2022) itu, turut hadir Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono, dan Koordinator Tim Pakar Satgas Covid-19 Wiku Adisasmito.

Baca juga: Luhut Minta Masukan Pakar Siapkan Skenario Atasi Lonjakan Omicron

Luhut mengatakan, fokus pembahasan dari pertemuan tersebut adalah mengenai penanganan ketika terjadi lonjakan kasus Covid-19 dan pasca terjadinya lonjakan.

Ia menjelaskan, berdasarkan berbagai penelitian yang diberikan kepadanya dari para epidemiolog dan dokter, diketahui bahwa varian Omicron menular sangat cepat, tetapi less severe atau tidak parah. Meski demikian, Luhut ingin lonjakan kasus Omicron ini tetap harus ditekan.

"Terdapat angka kematian di beberapa negara namun jumlahnya cukup rendah dari varian ini. Walau begitu, kita mau agar lonjakan kasus konfirmasi ini bisa kita turunkan dan bagaimana upaya kita pasca lonjakan Omicron ini,” ujarnya seperti dikutip dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (15/1/2022).

Dalam beberapa minggu terakhir, diketahui bahwa varian Omicron yang berada di Indonesia berasal dari pelaku perjalanan luar negeri, namun saat ini telah terjadi pula transmisi lokal. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah yang pasti terkait penanganan lonjakan kasus Omicron.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, DKI Jakarta menjadi klaster penularan Omciron, sehingga diperlukan koordinasi dengan pemerintah daerah guna meningkatkan kedisiplinan protokol kesehatan, termasuk soal pengetatan mobilitas.

“Transmisi lokal sudah terjadi dan DKI Jakarta menjadi klaster penularannya, untuk itu perlu kita lakukan koordinasi dengan pemerintah daerah terkait pengetatan mobilitas dan juga dibarengi dengan penguatan protokol kesehatan, vaksin booster, dan fasilitas pelayanan kesehatan,” jelasnya.

Baca juga: Cegah Penyebaran Omicron, Menteri hingga Wali Kota Dilarang Pergi ke Luar Negeri

Sementara itu, Wakil Menteri Kesehatan Dante menambahkan, perlu dilakukan kembali pemberian paket obat bagi penderita Covid-19 dengan gejala ringan, sedang, dan berat. Saat ini, ia pun memastikan kesiapan Kemenkes untuk memenuhi kebutuhan akan paket-paket obat tersebut.

“Adanya paket obat ini ditujukan bagi orang yang tidak bergejala dan bergejala ringan, hal ini dimaksudkan untuk mengurangi angka hospitalization (rawat inap) di berbagai rumah sakit di Indonesia,” kata dia.

Di sisi lain, Koordinator Tim Pakar Satgas Covid-19 Wiku Adisasmito menyatakan, untuk menekan peningkatan transmisi Omicron dari luar negeri, maka dilakukan pengetatan pelaku perjalanand ari luar negeri yang datang ke Indonesia.

“Bagi para pelaku perjalanan luar negeri, akan dilakukan karantina selama 7 hari setelah mereka sampai. Selama karantina ini mereka akan dites PCR dan harus betul-betul aman sebelum masuk dalam komunitas,” tegasnya.

Masukan dari para pakar

Pada kesempatan itu, Amin Soebandrio, salah satu pakar dari Eijkman Institute, menyatakan bahwa Indonesia sedang memasuki masa transisi penanganan Covid-19 dari varian Delta menuju Omicron. Menurutnya, pengawasan pada tingkat molecular perlu dipertajam mengingat banyak hal yang belum diketahui mengenai varian ini.

“Sampai sekarang Omicron ini masih terus diteliti, kecepatan penularannya cepat. Walaupun ini merupakan varian yang berbeda dari Delta dengan tingkat kematian yang masih belum ada, tetapi kita perlu terus mengantisipasi berbagai kemungkinan yang dapat terjadi,” ujarnya.

Epidemiolog dari Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Gadjah Mada (UGM) Hari Kusnanto dan Epidemiolog dari FK Universitas Airlangga (Unair) Windhu Purnomo pun menyampaikan pendapat yang sama terkait terjadinya lonjakan kasus Omicron.

Pemerintah dinilai seharusnya bisa melakukan flattening the curve atau dapat menjaga kenaikan kasus tidak terlalu cepat dan juga tinggi, sehingga puncaknya akan terjadi di Maret 2022 namun dengan jumlah kasus yang lebih rendah.

Hanya saja, pengendalian penularan varian Omicron dapat dilakukan jika protokol kesehatan, pembatasan mobilitas, pelaksanaan vaksinasi, dan fasilitas pelayanan kesehatan sudah terakomodir dengan baik.

Di sisi lain, Erlina Burhan dan Siti Setiati, para pakar dari FK Universitas Indonesia (UI) mengingatkan agar masyarakat tidak terlena dengan adanya narasi varian Omicron ini tidak seganas varian sebelumnya.

Keduanya memberikan saran kepada pemerintah agar melakukan upaya-upaya tegas dalam menegakkan protokol kesehatan dan juga melakukan vaksin booster.

“Varian ini masih terus diteliti, dia less severe daripada Delta, tapi masih terus diteliti. Ini bisa meningkat, jika kita tidak tegas dalam mengurangi transmisi atau transmisinya tinggi,” pungkas Siti.

Baca juga: Luhut: Kita Perkirakan Puncak Gelombang Omicron Terjadi Awal Februari