Ironi Indonesia, Negeri Tempe, Kedelainya Mayoritas Impor

Aip Syaifudin mengatakan, kedelai impor yang dibeli adalah kedelai kualitas pertama dengan harga sampai gudang kedelai Bulog Rp 8.200 per kilogram.

”Kami jual kepada para perajin tempe per kilogram Rp 8.300,” ucap dia saat itu. Menurut dia, sebelum ini para perajin tempe membeli kedelai impor kualitas kedua dengan harga yang lebih tinggi dari para importir nasional.

Baca juga: Mengapa Indonesia Begitu Bergantung Pada Kedelai Impor dari AS?

”Kalau dengan kedelai impor kualitas dua para perajin hanya bisa menghasilkan tempe 1,5 potong per kilogram kedelai, maka dengan kedelai impor kualitas pertama bisa dihasilkan 1,7 potong tempe per kilogram kedelai," ungkap dia.

Janji swasembada kedelai dalam 3 tahun

Indonesia sendiri sebenarnya pernah mencapai swasembada kedelai pada tahun 1992, ketika kebutuhan kedelai nasional terutama untuk kebutuhan tahu dan tempe masih bisa dipenuhi dari kedelai petani lokal.

Namun, seiring dengan meningkatnya konsumsi kedelai serta lahan tanam kedelai yang semakin berkurang, Indonesia perlahan bergantung pada kedelai impor.

Dikutip dari pemberitaan Harian Kompas, 7 November 2014, Presiden Joko Widodo menargetkan dalam tiga tahun pemerintahannya, Indonesia sudah melakukan swasembada pangan dalam hal padi, jagung, dan kedelai (pajale).

”Itu tidak boleh tidak. Saya sudah memberi target kepada Menteri Pertanian,” ujar Jokowi saat itu saat membuka Kompas100 CEO Forum di Jakarta.

Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla pada akhir 2014 menggelontorkan anggaran besar untuk meningkatkan produksi pangan, termasuk untuk kedelai.

Pemerintahan Presiden Jokowi tak mau Indonesia, yang merupakan negara besar, kebutuhan pangan utama rakyatnya bergantung kepada negara lain.

Baca juga: Seberapa Kaya VOC hingga Jadi Cikal Bakal Penjajahan Belanda?

Belajar dari kegagalan pemerintahan SBY-Boediono, pemerintahan Jokowi-JK melakukan berbagai langkah inovasi. Program subsidi benih, pupuk, dan obat-obatan tetap dijalankan. Hanya saja, mekanismenya tidak lagi melalui tender, tetapi penunjukan langsung.

Kementerian Pertanian bahkan mendapat alokasi dana dari pengalihan subsidi BBM sebesar Rp 50 triliun. Selain untuk rehabilitasi jaringan irigasi, dana sebesar itu akan dimanfaatkan untuk bantuan benih, alat dan mesin pertanian, serta penanganan setelah panen.

Dana Rp 50 triliun yang berasal dari pengalihan subsidi BBM akan diberikan secara bertahap. Pada 2015, dikucurkan Rp 15 triliun untuk perbaikan jaringan irigasi 1 juta hektar.

Tahap selanjutnya, pada 2016 dan 2017, direhabilitasi lagi jaringan irigasi masing-masing 1 juta hektar dan 1,3 juta hektar. Dengan demikian, pada 2017, seluruh jaringan irigasi yang rusak seluas 3,3 juta hektar atau 52 persen selesai diperbaiki dengan total anggaran Rp 50 triliun.

Baca juga: Kenapa Letak Stasiun KA di Indonesia Sering Kali Sangat Berdekatan?

Pada tahun 2014, pemerintah menargetkan produksi kedelai sebesar 1,3 juta ton biji kering. Berdasarkan ARAM II BPS, produksi kedelai tahun 2014 akan mencapai 921.340 ton biji kering.

Untuk menutup kebutuhan kedelai dalam negeri, setiap tahun pemerintah mengimpor kedelai tidak kurang dari 2 juta ton.

Menurut data Kementan, ada 15 provinsi yang menjadi target penambahan areal tanam kedelai dalam negeri. Beberapa di antaranya adalah Aceh, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

Lalu Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Jambi, dan Sumatera Selatan. Daerah-daerah ini dinilai memiliki potensi yang besar untuk penanaman kedelai.

Selama ini, total luas areal tanam kedelai di seluruh Indonesia 600.000 hektar, dengan komposisi 60 persen terdapat di Pulau Jawa dan 40 persen di luar Pulau Jawa. Melalui penambahan seluas 340.000 hektar pada tahun ini, total luas areal lahan kedelai di Indonesia hampir mencapai 1 juta hektar.

Baca juga: Harga Kedelai Impor Meroket, Ukuran Tempe Jadi Lebih Kecil