Ragam Tingkah Pengemplang BLBI, Enggan Bayar Utang hingga Jadikan Laut sebagai Jaminan

Kompas.com - 21/01/2022, 09:29 WIB
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah sudah memanggil hingga menyita aset-aset obligor/debitor penerima Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Sebagian aset tersebut bahkan sudah dilelang dan dihibahkan kepada kementerian/lembaga hingga Pemerintah Daerah (Pemda) yang membutuhkan.

Seiring pemanggilan sampai penyitaan aset, ada beragam tingkah pengemplang BLBI. Ada yang nekat memalsukan surat pernyataan atas aset jaminan, bahkan ada yang menggugat balik pemerintah. Ada juga yang mengaku tidak memiliki utang BLBI.

Mungkin saja beberapa dari mereka memang bukan obligor atau pemilik bank pada tahun 1998. Namun mereka berpotensi jadi debitor alias peminjam dana dari bank yang mendapat dukungan (bailout) alias kucuran dana BLBI dari pemerintah.

Baca juga: Pemerintah ke Pengemplang BLBI: Semua Tercatat, Semua Akan Dapat Giliran...

Berikut sejumlah tingkah pengemplang BLBI yang terus dikejar Satgas BLBI

1. Jadikan laut sebagai jaminan

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD mengungkapkan, ada obligor/debitor yang menjadikan laut sebagai jaminan/aset atas utangnya. Hal ini sebagai buntut dari pemalsuan surat yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.

Pemalsuan surat itu terjadi sebelum Satgas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) dibentuk. Setelah Satgas BLBI bekerja dan membongkar dokumen lama, ada sejumlah dokumen yang dinyatakan palsu.

"Ada jaminan tanah berupa surat pernyataan, tanah di situ totalnya sekian kilometer dari kota ini, sesudah diselidiki oleh agraria ternyata laut, ya kan begitu ini sebenarnya pidana," ucap Mahfud dalam konferensi pers BLBI, Kamis (20/1/2022).

Baca juga: Mahfud MD Ungkap Ada Pengemplang BLBI yang Jadikan Laut sebagai Jaminan Utang

Karena hal itu, pemerintah langsung bekerja dengan aparat hukum dengan menangkap para oknum. Tercatat, ada 10-11 oknum yang tertangkap di Bareskrim.

Memang kata Mahfud, satgas tak segan mengambil langkah pidana jika terbukti melanggar hukum. Langkah hukum akan menjadi langkah terakhir setelah Satgas BLBI berhenti tugas tahun 2023.

Saat ini, pemerintah akan fokus terlebih dahulu kepada pengembalian aset.

"Itu karena jaminan yang kemudian dialihkan atau dipalsukan, (bisa dipidana). Tapi nanti saja, apakah dia mau mengganti jaminan itu atau enggak. Pokoknya semua nanti akan dipertanggungjawabkan di akhir 2023," beber Mahfud.

Baca juga: Daftar 159 Bidang Tanah Grup Texmaco yang Kembali Disita Satgas BLBI

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jangan Terjebak, Ini Modus yang Kerap Digunakan Pinjol Ilegal

Jangan Terjebak, Ini Modus yang Kerap Digunakan Pinjol Ilegal

Earn Smart
Lelang Lamborghini Gallardo GT3, Harga Mulai Rp 100 Juta

Lelang Lamborghini Gallardo GT3, Harga Mulai Rp 100 Juta

Spend Smart
Rupiah dan IHSG Kompak Melemah Pada Penutupan Perdagangan Hari Ini

Rupiah dan IHSG Kompak Melemah Pada Penutupan Perdagangan Hari Ini

Whats New
Permudah Warga Desa Berbelanja 'Online', Dagangan Hadirkan Layanan 'Same-Day Delivery'

Permudah Warga Desa Berbelanja "Online", Dagangan Hadirkan Layanan "Same-Day Delivery"

Rilis
Survei ABB Global: Industri Global Percepat Investasi Efisiensi Energi

Survei ABB Global: Industri Global Percepat Investasi Efisiensi Energi

Rilis
Syarat dan Cara Klaim JHT via Lapak Asik BPJS Ketenagakerjaan Online

Syarat dan Cara Klaim JHT via Lapak Asik BPJS Ketenagakerjaan Online

Work Smart
Gelar RUPST, Caturkarda Depo Bangunan Bakal Tebar Dividen Rp 35 Miliar

Gelar RUPST, Caturkarda Depo Bangunan Bakal Tebar Dividen Rp 35 Miliar

Whats New
Keran Ekspor CPO Dibuka, Harga Kelapa Sawit Naik

Keran Ekspor CPO Dibuka, Harga Kelapa Sawit Naik

Whats New
Mudik Lebaran 2022, Menhub: Jumlah Santunan Jasa Raharja Turun 50 Persen

Mudik Lebaran 2022, Menhub: Jumlah Santunan Jasa Raharja Turun 50 Persen

Whats New
Apresiasi Pertamina Jaga Stok BBM, Komisi Energi DPR: Jangan Sampai Ada Kelangkaan

Apresiasi Pertamina Jaga Stok BBM, Komisi Energi DPR: Jangan Sampai Ada Kelangkaan

Whats New
Penghapusan Nakes Honorer Bisa Berdampak ke Kinerja Puskesmas

Penghapusan Nakes Honorer Bisa Berdampak ke Kinerja Puskesmas

Whats New
Nasib Nakes Honorer Puskesmas, Gaji di Bawah UMR hingga Bekerja Sukarela

Nasib Nakes Honorer Puskesmas, Gaji di Bawah UMR hingga Bekerja Sukarela

Whats New
Sragen Jadi Lumbung Pangan Nasional, Bupati Yuni: Berkat Arahan Pak Presiden dan Mentan SYL

Sragen Jadi Lumbung Pangan Nasional, Bupati Yuni: Berkat Arahan Pak Presiden dan Mentan SYL

Rilis
Tak Impor Beras 3 Tahun Berturut-turut, Mentan SYL Dinilai Berhasil oleh Peneliti LPEM UI

Tak Impor Beras 3 Tahun Berturut-turut, Mentan SYL Dinilai Berhasil oleh Peneliti LPEM UI

Rilis
Dinilai Berjasa Bangun Transportasi Nasional, Menhub Dianugerahi Doktor Kehormatan oleh UGM

Dinilai Berjasa Bangun Transportasi Nasional, Menhub Dianugerahi Doktor Kehormatan oleh UGM

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.