Simak Kriteria Calon Peserta Kartu Prakerja 2022 yang Berpeluang Lolos

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah kembali melanjutkan program Kartu Prakerja di tahun ini. Namun demikian, calon penerima Kartu Prakerja bakal diseleksi lebih ketat.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Febrio Kacaribu mengungkapkan, pendaftar dari sektor terdampak pandemi dengan wilayah PPKM yang lebih tinggi memiliki peluang lebih besar.

"Penyaluran Kartu Prakerja dipercepat dan difokuskan pada sektor terdampak, tentunya dengan PPKM level yang lebih tinggi," kata Febrio dalam taklimat media, Kamis (10/2/2022).

Baca juga: Riset: Dampak Positif Kartu Prakerja Lebih Terasa Buat Warga Kota hingga Usia 45 Tahun

Febrio menuturkan, pemerintah sudah menyiapkan dana untuk program tersebut sebesar Rp 11 triliun dan menyasar sekitar 2,9 juta calon penerima.

Dia bilang, Kartu Prakerja menjadi salah satu program yang digulirkan lebih dulu di tahun 2021. Hal ini tak lepas karena Kartu Prakerja bermetamorfosis menjadi program semi bansos selama pandemi Covid-19.

Bersama Kartu Prakerja, ada sejumlah program lain yang digulirkan, mulai dari penyaluran PKH untuk kuartal II 2022 yang digulirkan lebih cepat pada bulan Februari kepada 10 juta KPM; hingga penyaluran bantuan PKL, pemilik warung, dan nelayan sebesar Rp 600.000 kepada 1 juta penerima.

"Tahun 2022 kita lakukan front loading penyaluran perlindungan masyarakat, seperti pencairan kartu sembako, penyaluran bantuan PKL dan warung, dan BLT dana desa kita percepat," beber Febrio.

Sebagai informasi, dalam ekosistem Kartu Prakerja terdapat 180 lembaga pelatihan yang menyediakan 700 pelatihan, 6 platform digital, 5 mitra pembayaran, 4 job platform, 5 lembaga asessor, dan 3 lembaga pemantau.

Saat ini, sudah ada 11,4 juta penerima program yang berasal dari 514 kabupaten/kota dengan pendidikan yang beragam, mulai dari SD hingga sarjana, maupun dari penyandang disabilitas hingga purna pekerja migran Indonesia.

Baca juga: Dibahas di Forum G20, Menko Airlangga Sebut Kartu Prakerja Bisa Diadopsi Negara Lain

Berdasarkan hasil riset Presisi Indonesia yang didukung oleh Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu, UNDP, dan pemerintah Jepang, penerima Kartu Prakerja mendapat peningkatan kompetensi, produktivitas, daya saing, dan kewirausahaan lebih tinggi dibanding non penerima.