Mendag: Sebenarnya Stok Minyak Goreng Tidak Ada Masalah

Sumber data pada situs ini merupakan survei langsung dari 82 kota/kabupaten sampel inflasi IHK. Data di dalam PIHPS Nasional mencakup data harga di pasar tradisional untuk 10 komoditi pangan dengan 21 varian yang cukup dominan dikonsumsi masyarakat dan merupakan komoditas yang menjadi sumber inflasi pangan.

Baca juga: Pedagang Pasar Masih Keluhkan Minimnya Stok Minyak Goreng

Kritik Faisal Basri

Dikutip dari Kontan, Ekonom senior Faisal Basri menyebut kisruh minyak goreng yang terjadi saat ini hingga membuat kelangkaan ketersediaannya terjadi lantaran kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sendiri.

Adanya kebijakan yang kurang tepat membuat penyerapan CPO yang tadinya didominasi oleh industri pangan termasuk minyak goreng, kini bergeser ke industri biodiesel. Hal tersebut lantaran adanya kebijakan B20.

Produsen CPO dinilai akan lebih memilih menjual CPO mereka ke perusahaan biodiesel ketimbang perusahaan minyak goreng, lantaran harga jual CPO ke pasar biodiesel domestik lebih tinggi dari dijual ke perusahaan minyak goreng.

"CPO jual ke perusahaan minyak goreng harganya menggunakan harga domestik tapi kalau jual ke perusahaan biodiesel dapatnya harga internasional. Otomatis pilih (menjual ke) biodiesel, dan siapa itu yang buat seperti itu? Ya pemerintah. Jadi biang keladi yang bikin kisruh minyak goreng ini adalah pemerintah karena meninabobokan pabrik biodiesel," tegas Faisal Basri dikutip dari Kontan.co.id.

Baca juga: Minyak Goreng Langka, Asosiasi Pedagang Pasar Bantah Lakukan Penimbunan

Faisal menerangkan, pemerintah seharusnya dapat melakukan segala cara untuk mengatasi lonjakan harga CPO, misalnya dengan dana stabilisasi minyak goreng.

Namun pemerintah disayangkan tidak melakukan hal tersebut. Berbeda dengan industri biodiesel yang memperoleh subsidi yang berasal dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Sawit (BPDPKS).

"Masa tidak rela Rp 20 triliun untuk stabilisasi harga minyak goreng, mengapa yang namanya perusahaan biodiesel dapat ratusan triliun dari tahun 2015 sampai 2021. Rp 7 triliun dana subsidi minyak habis tidak dilanjutkan. Pelit ke rakyat," kata Faisal.

Menurut Faisal Basri, komposisi pengguna CPO dalam negeri industri pangan tahun 2019 sebesar 58,9 persen menurun dari tahun ke tahun hingga 2021 menjadi 48,4 persen.

Baca juga: Produsen Minyak Goreng Mengaku Dibuat Bingung Aturan Pemerintah

Penurunan penggunaan CPO ke industri pangan diperkirakan masih akan berlanjut di 2022. Faisal Basri memperkirakan penurunannya menjadi 46,6 persen.

Berbanding terbalik dengan komposisi pengguna CPO di industri biodiesel yang pada 2019 hanya 34,5 persen kemudian naik dari tahun ke tahun hingga pada 2021 menjadi 40,1 persen. Kemudian di tahun ini diperkirakan masih akan naik menjadi 42,9 persen. Demikian juga di industri oleokimia yang terus naik dari 2019 hanya 6,6 persen menjadi 11,5 persen di 2021.

Lebih lanjut Faisal menjelaskan, alokasi dana BPDPKS sangat jomplang. Dimana alokasi dana BPDPKS dari Juli 2015 sehingga Desember 2021 untuk subsidi biofuel mencapai Rp 110 triliun atau 79,04 persen. Kemudian untuk peremajaan sawit rakyat hanya 6,6 ton atau 4,73 persen.

"Ini pemerintah, tidak ada keberpihakan ke rakyat. Ini dana rakyat 34 persen itu dari keringat rakyat. Siapa pengusaha pengusaha sawit itu ada 22 yang menikmati subsidi biodiesel," ungkapnya.

Baca juga: Produsen Beberkan Penyebab Kelangkaan Minyak Goreng di Negeri Kaya Sawit