Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Telkom Gandeng Mabes TNI terkait Penyediaan Transponder Satelit

Kompas.com - 11/03/2022, 17:38 WIB
Rully R. Ramli,
Yoga Sukmana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk menjalin kerja sama dengan Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (Mabes TNI) terkait penyediaan transpeorder satelit TNI pada sepanjang tahun ini.

Direktur Enterprise Business & Service Telkom Edi Witraja mengatakan, kolaborasi itu diteken untuk memperkuat aspek komunikasi sekaligus percepatan digitalisasi di sektor pertahanan negara.

"Sebagai wujud komitmen Telkom dalam peningkatan layanan berbasis satelit kepada seluruh pelanggan khususnya TNI, kami terus mengembangkan dan melengkapi portofolio layanan satelit yang dimiliki," tutur dia dalam keterangannya, dikutip Jumat (11/3/2022).

Baca juga: Lupa Nomor NPWP? Ini Cara Mudah Cek NPWP dengan NIK

Lebih lanjut ia menjabarkan, pada tahun ini perseroan dan Mabes TNI juga berkolaborasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam penyediaan layanan satelit bagi 200 titik pos TNI di wilayah terluar, terdepan, dan terpencil atau 3T.

Sementara itu, Askomlek Panglima TNI Marsda TNI Agus M. Bahron menilai, jaringan telekomunikasi melalui satelit merupakan media yang cukup aman dalam berkomunikasi serta memiliki jangkauan yang lebih luas dibandingkan media lainnya.

Sehingga layanan satelit dinilai dapat menunjang kinerja TNI dalam melaksanakan tugas baik skala regional maupun internasional.

Oleh karenanya, ia menyambut baik kerja sama ini, sekalligus mengapresiasi Telkom yang telah mendukung sistem komunikasi satelit TNI sehingga dapat berjalan sesuai dengan rencana.

"Kedepannya saya sangat mengharapkan kerjasama dan dukungan dari Telkom Indonesia kepada TNI dapat berlanjut dan ditingkatkan melalui penyiapan transponder satelit yang cepat, tepat dan aman sesuai dinamika tugas TNI," ucap dia.

Baca juga: Sebut Pandemi sebagai Musim Dingin, Sri Mulyani: Musim Semi yang Ceria Pasti Datang

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bank Sentral Eropa Bakal Pangkas Suku Bunga, Apa Pertimbangannya?

Bank Sentral Eropa Bakal Pangkas Suku Bunga, Apa Pertimbangannya?

Whats New
Pasokan Gas Alami 'Natural Decline', Ini Strategi PGN Jaga Distribusi

Pasokan Gas Alami "Natural Decline", Ini Strategi PGN Jaga Distribusi

Whats New
BTN Pastikan Dana Nasabah Tidak Hilang

BTN Pastikan Dana Nasabah Tidak Hilang

Whats New
Kartu Prakerja Gelombang 67 Resmi Dibuka, Ini Syarat dan Cara Daftarnya

Kartu Prakerja Gelombang 67 Resmi Dibuka, Ini Syarat dan Cara Daftarnya

Work Smart
Peringati Hari Buruh, SP PLN Soroti soal Keselamatan Kerja hingga Transisi Energi

Peringati Hari Buruh, SP PLN Soroti soal Keselamatan Kerja hingga Transisi Energi

Whats New
Cara Pasang Listrik Baru melalui PLN Mobile

Cara Pasang Listrik Baru melalui PLN Mobile

Work Smart
Bicara soal Pengganti Pertalite, Luhut Sebut Sedang Hitung Subsidi untuk BBM Bioetanol

Bicara soal Pengganti Pertalite, Luhut Sebut Sedang Hitung Subsidi untuk BBM Bioetanol

Whats New
Bahlil Dorong Kampus di Kalimantan Jadi Pusat Ketahanan Pangan Nasional

Bahlil Dorong Kampus di Kalimantan Jadi Pusat Ketahanan Pangan Nasional

Whats New
Luhut Sebut Starlink Elon Musk Segera Meluncur 2 Minggu Mendatang

Luhut Sebut Starlink Elon Musk Segera Meluncur 2 Minggu Mendatang

Whats New
Kenaikan Tarif KRL Jabodetabek Sedang Dikaji, MTI Sebut Tak Perlu Diberi Subsidi PSO

Kenaikan Tarif KRL Jabodetabek Sedang Dikaji, MTI Sebut Tak Perlu Diberi Subsidi PSO

Whats New
Bahlil Ungkap 61 Persen Saham Freeport Bakal Jadi Milik Indonesia

Bahlil Ungkap 61 Persen Saham Freeport Bakal Jadi Milik Indonesia

Whats New
Cadangan Beras Pemerintah 1,6 Juta Ton, Bos Bulog: Tertinggi dalam 4 Tahun

Cadangan Beras Pemerintah 1,6 Juta Ton, Bos Bulog: Tertinggi dalam 4 Tahun

Whats New
Intip Rincian Permendag Nomor 7 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, Berlaku 6 Mei 2024

Intip Rincian Permendag Nomor 7 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, Berlaku 6 Mei 2024

Whats New
Kebijakan Makroprudensial Pasca-Kenaikan BI Rate

Kebijakan Makroprudensial Pasca-Kenaikan BI Rate

Whats New
Peringati May Day 2024, Forum SP Forum BUMN Sepakat Tolak Privatisasi

Peringati May Day 2024, Forum SP Forum BUMN Sepakat Tolak Privatisasi

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com