Menkop Targetkan UMKM Raih 90 Persen Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Koperasi dan UKM (Menkop) Teten Masduki menargetkan UMKM meraih 90 Persen pengadaan barang atau jasa pemerintah.

Oleh karena itu, Kemenkop UKM bersama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) melakukan percepatan penyediaan 40 persen pengadaan barang/jasa pemerintah oleh koperasi dan UKM melalui sistem E-Katalog LKPP.

"Target ini optimistis dapat kita capai dengan adanya dukungan regulasi melalui UU Cipta Kerja dan PP Nomor 7 Tahun 2021 yang mengharuskan alokasi 40 persen anggaran pengadaan untuk UKM/IKM/Artisan, serta menghilangkan segala hambatan untuk keterlibatan koperasi dan UMKM dalam pengadaan tersebut," ujar Menkop Teten dalam siaran resminya, Selasa (15/3/2022).

Menkop UKM menekankan agar setiap kementerian dan lembaga mengalokasikan minimal 40-70 persen dari anggaran pengadaan untuk produk dalam negeri.

Baca juga: Siap-siap, BNI Tebar Dividen Rp 2,72 Triliun

Teten mengatakan, dengan adanya peningkatan pengadaan produk koperasi dan UMKM hingga 70 persen, maka diproyeksikan dapat menambah tingkat pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 1,6 persen hingga 1,8 persen.

Menkop Teten mengaku optimistis target tersebut bisa dicapai lantaran berdasarkan data transaksi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) per tanggal 27 Desember 2021, menunjukan bahwa realisasi Belanja Paket Usaha Kecil sebesar Rp 216,65 triliun, lebih besar dari realisasi tahun 2020 sebesar Rp 94 triliun.

“Melihat perkembangan data ini, saya ingin mengajak kita semua optimis bahwa koperasi dan UMKM dapat mencapai peningkatan alokasi pengadaan barang/jasa pemerintah hingga 90 persen. Saya meminta agar kementerian, lembaga, atau Pemda melihat keunggulan produk UMKM dan Koperasi dan mempercepat peningkatan penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa pemerintah,” kata Menteri Teten.

Dia menambahkan, untuk melakukan percepatan pengadaan oleh koperasi dan UMKM, Kemenkop UKM akan mengadakan kegiatan business matching antara pelaku usaha dengan Kementerian atau Lembaga dan Pemerintah Daerah di Bali, 21-24 Maret 2022 yang dihadiri oleh Presiden Joko Widodo.

Sementara itu, Kepala LKPP Azwar Anas mengatakan ada 3 strategi percepatan penyerapan produk dalam negeri sesuai arahan Presiden. Pertama meningkatkan penggunaan produk dalam negeri dan pemerintah tidak boleh impor jika produk tersebut bisa diproduksi di dalam negeri.

Baca juga: Ombudsman: Minyak Goreng Bukan Cuma Mahal, tapi Juga Langka

Kedua, meningkatkan porsi UMKM dan koperasi, dan ketiga melakukan percepatan penyerapan APBN dan APBD.

“Semua Kepala Daerah akan diaudit oleh BPKP dan akan diumumkan daerah yang pencapaian pengadaan barang tidak sampai 40 persen,” kata Azwar.

Ia mengatakan segala persyaratan yang menghambat akan dihilangkan dan dipermudah. Salah satunya memperkuat dan mempermudah masuk katalog nasional.

“Dulu masuk katalog nasional sangat sulit, perlu negosisasi untuk menaikkan barang di e-katalog sekarang tidak lagi, tidak ada lagi perpanjangan setiap dua tahun. Semua persyaratan kita permudah,” kata Azwar.

Baca juga: Simak Syarat dan Cara Daftar Kartu Prakerja Gelombang 24