Luhut: Sudah 7 Tahun Masalah Tata Kelola dan Penegakan Hukum Laut RI Tak Kunjung Tuntas

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan, tata kelola dan penegakan hukum laut di Indonesia hingga kini masih belum tuntas. Hal ini sebut Luhut, karena masing-masing instansi mengedepankan kepentingan serta ego ketimbang penyelesaian bersama.

Karena itu, Luhut bersama Menko Polhukam dan seluruh jajaran kementerian lembaga terkait kembali mempertegas lagi komitmen dan keseriusan dari arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai peran Bakamla sebagai koordinator penegak hukum di wilayah laut Indonesia.

"Kira-kira sudah tujuh tahun lamanya saya rasa masalah tata kelola dan penegakan hukum laut di Indonesia, tak kunjung tuntas. Banyaknya kepentingan dan ego sektoral yang dikedepankan oleh masing-masing instansi yang berwenang, menjadi penyebab tindak kejahatan yang semakin masif terjadi di wilayah laut Indonesia," ujarnya seperti dikutip dalam akun resmi Instagram Luhut, Jumat (18/3/2022).

Baca juga: Luhut soal Izin Elektronik OSS Masih Bermasalah: Suruh Steve Jobs Juga Enggak Selesai

Luhut membeberkan, dari mulai penyelundupan hasil-hasil laut sampai kegiatan penangkapan ikan yang tidak dilaporkan dan tidak diatur kerap terjadi. Nyatanya kata dia, pelanggaran itu belum seluruhnya diproses oleh aparat yang berwenang, dikarenakan tumpang tindihnya berbagai kebijakan dimana setidaknya ada tujuh kementerian lembaga yang mengurusi tata kelola laut ini.

"Bakamla juga harus berperan dalam mensinergikan seluruh potensi penegak hukum dari instansi terkait yang ada di laut sehingga diharapkan mampu mengatasi segala potensi tindak pidana pelanggaran hukum yang terjadi di wilayah laut Indonesia," lanjut dia.

Mantan Jenderal Kopassus tersebut bilang, kebijakan ini sekaligus menjadi solusi atas semua keluhan-keluhan yang masuk terkait pemeriksaan terhadap pelaku usaha di laut yang selalu dilakukan secara berulang-ulang.

Luhut pun berpesan kepada seluruh kementerian dan lembaga yang berperan dalam perumusan kebijakan laut bahwa ketika Presiden memberikan, maka sebagai pengabdi negara hanya perlu melaksanakannya dengan tepat.

"Secara khusus saya juga mengharapkan agar Bakamla sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam keamanan laut untuk tidak berpolitik dan menimbulkan distorsi terkait kebijakan ini. Jadilah seorang abdi negara yang punya integritas dalam bekerja dan menjaga reputasi," sebut dia.

"Jagalah kepercayaan dan amanat yang sudah diberikan oleh atasan anda sebaik mungkin, karena dengan kepercayaan yang saling sinergis antar lembaga yang berwenang, akan menciptakan tata kelola keamanan laut Indonesia yang lebih solid demi mewujudkan cita-cita Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia," tambah Luhut.

Baca juga: Apa yang Dimaksud dengan Ekonomi Maritim?