Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 25/03/2022, 09:50 WIB

KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengultimatum Tesla untuk memenuhi syarat darinya jika berniat untuk berinvestasi di Indonesia.

Dikutip dari Antara, Jumat (25/3/2022), dalam acara Closing Ceremony Business Matching Belanja Produk Dalam Negeri 2022, Luhut menyebutkan, produsen mobil listrik asal AS itu baru saja menyampaikan minat untuk kembali masuk ke Indonesia setelah sebelumnya batal.

Baca juga: BPJS Kesehatan Ternyata Tak Jamin Pelayanan Kesehatan Korban Begal, Tawuran, hingga Kekerasan Seksual

Luhut pun dengan tegas mengingatkan bahwa dua tahun lalu perusahaan milik Elon Musk itu pernah menyampaikan minat untuk mengembangkan baterai litium di Indonesia. Namun, rencana itu batal karena perusahaan itu dinilai terlalu banyak mendikte.

"Saya bilang, 'Hey Anda itu dua tahun yang lalu sudah telepon saya mau bikin baterai litium'. Anda... semua mau mendikte, saya bilang, 'Hey you cannot do this. Today is different. Kita harus sama'," kata Luhut berusaha menirukan ultimatumnya ke pihak Tesla melalui sambungan telepon.

Baca juga: Luhut Cerita Pernah Ditegur Dubes AS karena Merugikan Negaranya

"Saya bilang, 'Kamu enggak bisa begitu lagi. This country is not banana republic! This country is a great country!" sambung Luhut dalam ceritanya.

Banana republic atau republik pisang merupakan julukan untuk beberapa negara Amerika Latin di masa lalu yang ekonominya miskin akibat kondisi ekonomi dan politik tidak stabil lantaran sering dilanda perebutan kekuasaan.

Karena karut-marutnya ekonomi ini, banyak negara Amerika Latin hanya mengandalkan ekspor pisang ke Amerika Serikat. Selain itu, banyak korporasi besar asal AS ikut mendikte penguasa lokal demi keuntungan ekonomi.

Baca juga: Meneropong Sumber Kekayaan Bos MS Glow Juragan 99, yang Omzet Fantastisnya Kalahkan Martha Tilaar dan Mustika Ratu

Sudah gandeng investor China

Indonesia, kata Luhut, bukan negara republik pisang yang mau didikte perusahaan AS. Bahkan, Indonesia sudah memiliki kesepakatan bisnis dengan perusahaan baterai kendaraan listrik asal China dan Korea Selatan, yaitu CATL dan LG.

Baca juga: Membandingkan Omzet Rp 7,2 Triliun MS Glow Vs 2 Raksasa Kosmetik RI

Keduanya diklaim memegang hampir 55 persen pasar baterai litium dunia. Kerja sama dengan kedua perusahaan itu diyakini akan membuat Indonesia menjadi pemain global baterai litium. Terlebih lagi, pada tahun 2024, Indonesia ditargetkan akan mulai memproduksi baterai litium.

Luhut mengingatkan, jika Tesla ingin masuk, perusahaan itu harus menuruti syarat yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia. Hal itu, lanjut Luhut, juga diterapkannya kepada investor lain, termasuk China.

Sejumlah syarat yang diminta Pemerintah Indonesia kepada investor asing di antaranya transfer teknologi, teknologi yang ramah lingkungan, wajib mendidik tenaga kerja lokal, serta memberikan nilai tambah.

"Saya enggak mau kalau datang deal, jangan kau (Tesla) yang bikin syarat ke kami. Saya yang bikin syarat ke kamu karena itu yang saya lakukan kepada Tiongkok," ucap Luhut.

Baca juga: Luhut: Dulu Saya Dituduh Sama China Segala Macam, Lihat Dampaknya ke RI...

"Tidak pernah Tiongkok kasih syarat ke saya, saya (yang) kasih syarat. Kau mau enggak kalau kita harus B to B? Harus teknologi transfer, harus first class technology, harus yang ramah lingkungan. Dia bilang mampu, (jadi), oke deal," katanya.

Ditegur Dubes AS

Dalam kesempatan yang sama, Luhut juga mengaku pernah ditegur oleh Pemerintah Amerika Serikat. Sebab, Pemerintah Indonesia menghilangkan produk AS dalam e-katalog pemerintah.

Hal itu dirasa merugikan ekspor Negeri Paman Sam. Luhut kemudian menjawab bahwa hal itu dilakukan karena mencontoh AS.

"Memang saya pernah dikritik oleh Pemerintahan Amerika, dubesnya (AS) datang ke saya dengan timnya mengatakan, 'Kenapa Mister Luhut, banyak produk kami dicabut dari e-katalog?'," kata Luhut dikutip dari Kompas TV.

Baca juga: Luhut Sebut Pebalap MotoGP Dapat Oleh-oleh Bumbu Rendang hingga Kerupuk

Ia bilang, banyak negara maju sejatinya tidak akan mau membantu negara berkembang menjadi setara dengan mereka. Itu sebabnya, jangan pernah berharap negara lain akan membantu mewujudkan ekonomi Indonesia bisa melesat.

"Jadi apa yang mau saya katakan kepada kita semua, bangsa ini kalau mau jadi bangsa maju jangan pernah bermimpi bangsa maju itu mendorong negara berkembang seperti kita untuk menjadi negara maju. Jangan pernah bermimpi. Kita yang harus membuat negara kita ini maju," tutur Luhut.

Menurut mantan Dubes Indonesia untuk Singapura itu, hal yang bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi adalah dengan mengurangi impor dan menggunakan sebanyak-banyaknya produk lokal melalui e-katalog.

"Kita coba perbaikin sana sini, sana sini, kungfu kiri kanan enggak beres-beres. Saya lapor ke Bapak Presiden, mesti ada reform mengenai e-katalog," ucap Luhut.

"Karena ada Rp 1.170 triliun (dana APBN) dan tiap tahun angka itu naik. Ini yang menjadi masalah. Padahal, kalau kita belanjakan itu dalam negeri akan menciptakan dampak luar biasa," sambung dia.

Baca juga: Luhut: Sudah 7 Tahun Masalah Tata Kelola dan Penegakan Hukum Laut RI Tak Kunjung Tuntas

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mahfud MD Sebut Revisi UU Perkoperasian Sudah Mendesak

Mahfud MD Sebut Revisi UU Perkoperasian Sudah Mendesak

Whats New
Freeport Buka Lowongan Kerja hingga 7 Februari 2023, Simak Persyaratannya

Freeport Buka Lowongan Kerja hingga 7 Februari 2023, Simak Persyaratannya

Work Smart
Waspada, Ini Daftar Pinjol Ilegal Terbaru yang Dirilis OJK

Waspada, Ini Daftar Pinjol Ilegal Terbaru yang Dirilis OJK

Whats New
Catat Limit Transfer BRI ke Bank Lain via Mobile Banking hingga ATM

Catat Limit Transfer BRI ke Bank Lain via Mobile Banking hingga ATM

Spend Smart
IHSG Sepekan Tumbuh 0,35 Persen, Kapitalisasi Pasar BEI Tembus Rp 9.504 Triliun

IHSG Sepekan Tumbuh 0,35 Persen, Kapitalisasi Pasar BEI Tembus Rp 9.504 Triliun

Whats New
Kasus Pembobolan Rekening Nasabah BCA, Soal Ganti Rugi hingga Pentingnya Keamanan Data Pribadi

Kasus Pembobolan Rekening Nasabah BCA, Soal Ganti Rugi hingga Pentingnya Keamanan Data Pribadi

Whats New
KCJB Sudah 84 Persen, Menhub: Pak Luhut, Pak Erick, dan Saya Ditugaskan Presiden Mengawal Proyek Ini

KCJB Sudah 84 Persen, Menhub: Pak Luhut, Pak Erick, dan Saya Ditugaskan Presiden Mengawal Proyek Ini

Whats New
Sidak Bandara Juanda, Kemenaker Cegah Keberangkatan 87 Calon Pekerja Migran Ilegal

Sidak Bandara Juanda, Kemenaker Cegah Keberangkatan 87 Calon Pekerja Migran Ilegal

Whats New
Terbaru UMR Kota Pekalongan dan Kabupaten Pekalongan 2023

Terbaru UMR Kota Pekalongan dan Kabupaten Pekalongan 2023

Work Smart
Gaji UMR Brebes 2023 dan 34 Daerah Lain se-Jateng

Gaji UMR Brebes 2023 dan 34 Daerah Lain se-Jateng

Work Smart
Cara Mendapatkan Diskon Tiket Kereta Api Dosen dan Alumni UGM

Cara Mendapatkan Diskon Tiket Kereta Api Dosen dan Alumni UGM

Spend Smart
Sering Dikira Merek Asing, Siapa Pemilik Holland Bakery Sebenarnya?

Sering Dikira Merek Asing, Siapa Pemilik Holland Bakery Sebenarnya?

Whats New
Promo Akhir Pekan Indomaret, Ada Diskon Minyak Goreng hingga Beras

Promo Akhir Pekan Indomaret, Ada Diskon Minyak Goreng hingga Beras

Spend Smart
Belum Validasi NIK Jadi NPWP, Apakah Tetap Bisa Lapor SPT Tahunan?

Belum Validasi NIK Jadi NPWP, Apakah Tetap Bisa Lapor SPT Tahunan?

Whats New
Kereta Api Panoramic Kembali Beroperasi Februari 2023, Ini Harga Tiketnya

Kereta Api Panoramic Kembali Beroperasi Februari 2023, Ini Harga Tiketnya

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+