Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Kasih PR buat BPKH, Apa Saja?

Kompas.com - 25/03/2022, 13:20 WIB
Fika Nurul Ulya,
Akhdi Martin Pratama

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan beberapa tugas kepada Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Tugas ini berkaitan dengan peluang BPKH di tengah pesatnya perkembangan industri keuangan syariah.

Jokowi meminta BPKH berkolaborasi dengan berbagai entitas di dalam maupun di luar negeri untuk membangun dan menjadikan Indonesia sebagai hub investasi dan industri halal.

"BPKH harus mampu menjadi katalis penggerak yang aktif untuk membangun dan menjadikan Indonesia sebagai hub investasi dan industri halal," kata Jokowi dalam Global Islamic Investment Forum secara virtual, Jumat (25/3/2022).

Baca juga: Jokowi: Tahun Ini Boleh Mudik Lebaran, Boleh Tarawih Berjemaah di Masjid...

Menurut Jokowi, potensi kerja sama industri halal dan keuangan syariah dengan berbagai entitas harus diperluas dan dikembangkan. Pasalnya, Indonesia memiliki potensi yang sangat besar dalam industri keuangan syariah dan industri halal.

Pangsa pasar industri tersebut di indonesia diprediksi mencapai 1,5 triliun dollar AS.

Sementara itu, pangsa pasar industri syariah di tahun 2024 diproyeksikan akan terus tumbuh mencapai 3,69 triliun dollar AS. Berdasarkan proyeksi sebelum pandemi, pangsa pasarnya diperkirakan tumbuh mencapai 3,86 triliun dollar AS.

Menurut Jokowi, potensi ini sangat potensial untuk ditingkatkan Indonesia. Indonesia sendiri adalah negara penduduk muslim terbesar di dunia. Begitu pun memiliki jumlah jamaah haji terbesar di dunia, dan sebagai negara dengan penggerak industri perhajian yang terbesar di dunia.

Baca juga: BI: Konsumsi Produk Halal RI Diperkirakan Tumbuh Hingga 281,6 Miliar Dollar AS di 2025

"Kerja sama antara layanan perhajian dengan industri keuangan syariah harus terus ditingkatkan. BPKH harus mengoptimalkan kontribusi UMKM dan pesantren dalam pengembangan industri halal," tuturnya.

Jokowi menjelaskan, aset-aset pengelolaan dan bagian dari industri keuangan syariah dalam 10 tahun terakhir meningkat lebih dari 300 persen, menjadi hampir mencapai 288 triliun dollar AS.

Bahkan di era pandemi Covid-19, aset kelolaan itu juga terus meningkat. Pada tahun 2020 misalnya, total aset meningkat sebesar 13,7 persen. Kemudian di tahun 2021, aset meningkat menjadi 17,1 persen.

"Oleh karena itu, BPKH memiliki peran kunci sebagai penggerak perubahan untuk mengoptimalkan kondisi keuangan syariah melalui penempatan di bank-bank syariah investasi baik di dalam maupun di luar negeri," tandasnya.

Baca juga: Wamen BUMN Mau Indonesia Saingi Thailand Jadi The World Halal Kitchens

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pasca Halving Bitcoin, Apa yang Harus Dicermati Investor?

Pasca Halving Bitcoin, Apa yang Harus Dicermati Investor?

Earn Smart
KJRI Cape Town Gelar 'Business Matching' Pengusaha RI dan Afrika Selatan

KJRI Cape Town Gelar "Business Matching" Pengusaha RI dan Afrika Selatan

Whats New
Baru 4 Bulan, Sudah 11 Bank Perekonomian Rakyat yang Tumbang

Baru 4 Bulan, Sudah 11 Bank Perekonomian Rakyat yang Tumbang

Whats New
Maskapai Akui Tak Terdampak Pengurangan Bandara Internasional

Maskapai Akui Tak Terdampak Pengurangan Bandara Internasional

Whats New
Bank BTPN Raup Laba Bersih Rp 544 Miliar per Maret 2024

Bank BTPN Raup Laba Bersih Rp 544 Miliar per Maret 2024

Whats New
Melalui Aplikasi Livin' Merchant, Bank Mandiri Perluas Jangkauan Nasabah UMKM

Melalui Aplikasi Livin' Merchant, Bank Mandiri Perluas Jangkauan Nasabah UMKM

Whats New
Hari Tuna Sedunia, KKP Perluas Jangkauan Pasar Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, KKP Perluas Jangkauan Pasar Tuna Indonesia

Whats New
Terima Peta Jalan Aksesi Keanggotaan OECD, Indonesia Siap Tingkatkan Kolaborasi dan Partisipasi Aktif dalam Tatanan Dunia

Terima Peta Jalan Aksesi Keanggotaan OECD, Indonesia Siap Tingkatkan Kolaborasi dan Partisipasi Aktif dalam Tatanan Dunia

Whats New
Pasarkan Produk Pangan dan Furnitur, Kemenperin Gandeng Pengusaha Ritel

Pasarkan Produk Pangan dan Furnitur, Kemenperin Gandeng Pengusaha Ritel

Whats New
Punya Manfaat Ganda, Ini Cara Unit Link Menunjang Masa Depan Gen Z

Punya Manfaat Ganda, Ini Cara Unit Link Menunjang Masa Depan Gen Z

BrandzView
Asosiasi Dukung Pemerintah Cegah Penyalahgunaan Narkoba pada Rokok Elektrik

Asosiasi Dukung Pemerintah Cegah Penyalahgunaan Narkoba pada Rokok Elektrik

Whats New
Impor Bahan Baku Pelumas Tak Lagi Butuh Pertek dari Kemenperin

Impor Bahan Baku Pelumas Tak Lagi Butuh Pertek dari Kemenperin

Whats New
Cara Isi Token Listrik secara Online via PLN Mobile

Cara Isi Token Listrik secara Online via PLN Mobile

Work Smart
Pencabutan Status 17 Bandara Internasional Tak Berdampak ke Industri Penerbangan

Pencabutan Status 17 Bandara Internasional Tak Berdampak ke Industri Penerbangan

Whats New
Emiten Sawit Milik TP Rachmat (TAPG) Bakal Tebar Dividen Rp 1,8 Triliun

Emiten Sawit Milik TP Rachmat (TAPG) Bakal Tebar Dividen Rp 1,8 Triliun

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com