Bappenas: Pemindahan Ibu Kota Negara Bukan Semata Pindah Gedung, Cara Kerja Juga Diubah

Kompas.com - 30/03/2022, 05:50 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas Rudy S. Prawiradinata mengatakan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) Nusantara harus meliputi pembangunan sumber daya manusia, menanamkan pola pikir cara bekerja baru, dan optimisme akan inovasi.

"Pindah ibu kota bukan semata pindah kota, pindah gedung, namun kita mengubah cara bekerja kita, mengubah mindset kita. Kalau bicara smart city, harus smart people juga," kata dia melalui keterangan tertulis, dikutip Rabu (30/3/2022).

Rudy bilang, pemindahan IKN ke Kalimantan Timur merupakan usaha luar biasa pemerintah dalam mewujudkan Visi Indonesia 2045.

Baca juga: Cegah Konflik Agraria di IKN Nusantara, Ini Langkah Pemerintah

"Untuk menjadi negara besar, harus dilakukan dengan upaya yang luar biasa karena tidak mungkin kita membangun biasa-biasa saja, lalu di 2045 tiba-tiba menjadi negara maju," ujarnya.

Rudy menyebut, ada tiga alasan pemindahan IKN. Pertama, memastikan pembangunan lebih Indonesia sentris. Kedua, mewujudkan Indonesia sebagai negara maritim. Ketiga, menyeimbangkan pembangunan dari barat hingga timur Indonesia.

Pemerintah yakin pembangunan IKN Nusantara akan meningkatkan kontribusi ekonomi di wilayah timur Indonesia. Selama ini dalam 30-40 tahun terakhir, kontribusi terhadap pembangunan Indonesia didominasi wilayah barat, sekitar 50 persen lebih di Jawa, dan 25 persen di Sumatera.

Sedangkan kontribusi wilayah timur hanya 15 persen. Padahal pemerintah menilai potensi ekonominya wilayah timur begitu besar.

"Dalam Visi Indonesia 2045, kontribusi wilayah timur menjadi 25 persen. Kita ciptakan IKN dengan wilayah sekitarnya menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Kita siapkan enam kluster ekonomi dan dua kluster pendukung," ucap dia.

Baca juga: Jokowi: IKN Nusantara Akan Jadi Motor Inovasi Pembangunan Ekonomi Masa Depan

Pihaknya tak menepis adanya tantangan terbesar dalam pembangunan IKN yaitu berupa pendanaan. Pemerintah, sambung Rudy, berkomitmen untuk menggunakan APBN seminimal mungkin untuk membangun infrastruktur dasar.

Dengan demikian, peran swasta akan dimaksimalkan. Dia mencontohkan salah satu bentuk kerja sama potensial dengan swasta adalah pembangunan jalan tol.

Oleh karena itu kata dia, kementerian atau lembaga harus terus berkoordinasi memastikan keberhasilan pembangunan IKN, utamanya dengan menyiapkan peraturan pelaksanaan Undang-undang (UU) IKN.

"Dalam UU IKN pun, ada banyak aturan yang memfasilitasi pembangunan dengan tidak biasa-biasa saja. Nantinya, dalam peraturan pemerintah dan peraturan presiden, akan didetailkan, skema disiapkan agar Otorita Ibu Kota Nusantara bisa bekerja secara agile, tetapi tetap sesuai koridor hukum yang baik," pungkasnya.

Baca juga: Pemerintah Janji Libatkan Masyarakat Lokal dalam Pemerintahan di IKN Nusantara

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cara Blokir Kartu ATM BRI lewat HP Tanpa ke Bank

Cara Blokir Kartu ATM BRI lewat HP Tanpa ke Bank

Earn Smart
Ini Usul DPR dan Pengamat agar Penerimaan Negara dari Cukai Rokok Optimal

Ini Usul DPR dan Pengamat agar Penerimaan Negara dari Cukai Rokok Optimal

Whats New
Digiasia dan Reliance Group Kolaborasi Luncurkan ReliPay

Digiasia dan Reliance Group Kolaborasi Luncurkan ReliPay

Whats New
Kembangkan Desa Perikanan Cerdas, KKP Gandeng FAO

Kembangkan Desa Perikanan Cerdas, KKP Gandeng FAO

Rilis
Menteri Investasi Ajak Negara G20 Ambil Peran Pemulihan Ekonomi Global

Menteri Investasi Ajak Negara G20 Ambil Peran Pemulihan Ekonomi Global

Whats New
Jamin Suplai ke Kilang Pertamina, Proyek Pipa Gas Senipah-Balikpapan Dimulai

Jamin Suplai ke Kilang Pertamina, Proyek Pipa Gas Senipah-Balikpapan Dimulai

Whats New
Mendag Zulhas: Saya Sedih Petani Jual Sawit ke Malaysia

Mendag Zulhas: Saya Sedih Petani Jual Sawit ke Malaysia

Whats New
Tips Berburu Barang Elektronik Idaman ala Aulion di Puncak Kampanye Shopee 7.7 Mega Elektronik Sale

Tips Berburu Barang Elektronik Idaman ala Aulion di Puncak Kampanye Shopee 7.7 Mega Elektronik Sale

Whats New
IHSG dan Rupiah Kompak Ditutup Melemah

IHSG dan Rupiah Kompak Ditutup Melemah

Whats New
Pelemahan Rupiah akan Berlanjut Sampai Rp 16.000, Ini Pemicunya

Pelemahan Rupiah akan Berlanjut Sampai Rp 16.000, Ini Pemicunya

Whats New
Pengusaha Pusat Belanja Sarankan Pemerintah Melonggarkan Syarat Vaksinasi Booster

Pengusaha Pusat Belanja Sarankan Pemerintah Melonggarkan Syarat Vaksinasi Booster

Whats New
Mendag Zulhas: 3 Minggu Saya Menjabat, Harga Bahan Pokok Alami Tren Penurunan

Mendag Zulhas: 3 Minggu Saya Menjabat, Harga Bahan Pokok Alami Tren Penurunan

Whats New
Kunjungi Kemendagri, BPH Migas Minta Adanya Pengawasan Distribusi BBM Subsidi

Kunjungi Kemendagri, BPH Migas Minta Adanya Pengawasan Distribusi BBM Subsidi

Rilis
Dapat Pendanaan Baru, Health Insurtech Rey Target Raih Gross Premi 1 Juta Dollar AS

Dapat Pendanaan Baru, Health Insurtech Rey Target Raih Gross Premi 1 Juta Dollar AS

Whats New
Pensiunan TNI dan Polri Bisa Lapor SPTB secara Online Pakai ASABRI Mobile

Pensiunan TNI dan Polri Bisa Lapor SPTB secara Online Pakai ASABRI Mobile

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.