BLT Minyak Goreng Rp 300.000 Lebih Dirasakan Masyarakat ketimbang Subsidi ke Pengusaha

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) menyambut baik upaya pemerintah dalam memberikan BLT minyak goreng ke masyarakat.

Anggota Komisi Penelitian dan Pengembangan BPKN Arief Safari mengatakan, BLT memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat belakangan ini mengingat efek yang ditimbulkan oleh pandemi masih dirasakan oleh masyarakat.

"Terkait BLT minyak goreng tentu ini menurut saya, kami sangat mendukung karena bisa dirasakan langsung oleh konsumen di lapangan dibanding sebelumnya melalui subsidi ke pelaku usaha," ujar Arief dalam jumpa pers virtual, Kamis (7/4/2022).

"BLT ini sangat perlu saya fikir pemerintah harus memikirkan bantuan estafet ke masyarakat untuk menghadapi situasi di pandemi, kenaikan harga, apalagi banyak PHK. Itu sangat dibutuhkan," sambung Arief.

Baca juga: Tiga Mekanisme Pencairan BLT Pangan April 2022, Termasuk BLT Minyak Goreng: Melalui PT Pos, di Bank Himbara, dan TNI/Polri

Memang diakui Arief, pemberian subsidi ke pengusaha sulit dan tidak mudah pembuktiannya. Sehingga bisa saja tidak dirasakan oleh pihak yang membutuhkan subsidi tersebut.

Untuk itu, ia meminta agar pelaksanaannya jangan sampai salah sasaran atau ada pihak yang tidak bertanggung jawab menyelewengkan bantuan tersebut.

"Hanya saja pelaksanaannya perlu diawasi dengan saksama jangan sampai ada (salah) pemanfaatan atau pihak tidak baik," kata Arief.

Baca juga: BLT Minyak Goreng Rp 300.000 Dinilai Tepat Sasaran, tapi...

Perlu diketahui pemerintah akan memberikan BLT minyak goreng untuk masyarakat miskin dan pedagang kaki lima (PKL) yang terimbas tingginya harga minyak goreng di pasaran.

Nantinya besarannya penerima akan mendapatkan Rp 100.000 per bulan selama 3 bulan yaitu April, Mei, dan Juni.

Namun BLT ini akan diberikan sekaligus sebesar Rp 300.000 pada bulan ini.

BLT minyak goreng diberikan kepada 23 juta orang. Rinciannya, 20,5 juta keluarga yang termasuk dalam daftar penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH), serta 2,5 juta Pedagang Kaki Lima (PKL).