Nol Emisi: Tantangan dan Peluang bagi Indonesia

Institusi serupa telah banyak ditemukan dan terbukti membantu negara lain seperti di Irlandia, Jerman, hingga Inggris.

Serupa dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH MIGAS) yang dibentuk untuk mengatur dan mengawasi penyediaan BBM dan gas bumi, institusi khusus energi terbarukan diharapkan dapat mendampingi dan mengharmonisasi perkembangan pasokan listrik dan bahan bakar terbarukan di tanah air.

Institusi independen ini juga dapat terus menjamin keberlangsungan agenda revolusi sumber energi Indonesia untuk menjadi lebih bersih dari generasi ke generasi, terhindar dari perubahan dan gejolak politik yang sewaktu-waktu dapat terjadi dan berdampak pada agenda nasional.

Seperti juga sederet institusi-institusi independen baru yang hadir sejak 2014 untuk yang menjaga keberpihakan negara seperti Otoritas Investasi Indonesia (Indonesia Investment Authority/INA) untuk menata dan mengelola dana investasi asing.

Kemudian Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengawasi asuransi dan jasa keuangan bukan perbankan lainnya, hingga Badan Restorasi Gambut Republik Indonesia (BRG) untuk mensinkronisasikan upaya-upaya konservasi gambut kita.

Saat ini keterwakilan resmi negara dalam agenda menghadirkan lebih banyak energi bersih hanya baru melalui Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (Dirjen EBTKE) di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia (Kementerian ESDM RI).

Keberadaan Otoritas Energi Terbarukan di Indonesia begitu mendesak untuk mensinergikan dan menyukseskan strategi menurunkan emisi Indonesia.

Transisi energi yang berkeadilan

Begitu banyak tantangan dalam mencapai nol emisi di negara mana pun itu, termasuk Indonesia.

Jika ke semua langkah yang telah diuraikan sebelumnya sukses terlaksana, masih ada sektor-sektor yang emisinya sulit dan mahal untuk diturunkan.

Dengan kata lain, negara akan mencapai nol emisi dengan biaya yang luar biasa mahal, utamanya pada angkutan dan industri berat.

Angkutan berat termasuk penerbangan, perkapalan, dan truk berat. Begitupun sektor industri berat seperti besi dan baja, semen, serta kimia.

Teknologi penangkapan dan penyimpanan karbon (PPK) atau dalam Bahasa Inggris disebut carbon capture and storage (CCS) akan memainkan peran penting untuk menurunkan emisi gas buang dari sektor industri berat.

Jika sektor-sektor ini lebih memilih membayar pajak karbon yang murah ketimbang membangun PPK, maka emisi GRK yang jumlahnya signifikan masih akan terus berlangsung dari sektor tersebut atau disebut sebagai emisi positif (positive emissions).

Peluang energi biomassa (bioenergy) yang berasal dari bahan organik memainkan peran penting jika diintegrasikan dengan PPK atau disebut juga Bioenergi dengan PPK (BEPPK) atau populer ditulis bioenergy with CCS (BECCS).

Saat emisi GRK hasil pembakaran atau fermentasi bahan organik alami yang juga disebut emisi alami ditangkap dan disimpan, maka saat itulah emisi ini negatif (negative emissions).

Jumlah emisi negatif ini harus setara dengan emisi positif untuk bisa dikatakan nol emisi bersih (net-zero emissions) secara agregat.

Emisi karbon ini dapat disimpan secara geologis di struktur batuan berpori pada kedalaman lebih dari 1 kilometer dari permukaan bumi.

Indonesia memiliki potensi dan kesempatan untuk menerapkan teknologi PPK secara luas. Teknologi ini perlu mulai mendapat perhatian dan keberpihakan negara lewat regulasi dan insentif jika ingin transisi menurunkan emisi sambil menjaga kegiatan ekonomi (just transition) hingga 2060.

Keahlian putra-putri bangsa pada sektor perminyakan juga dapat diberdayakan untuk PPK saat industri minyak dan gas dunia memasuki fase senja di masa depan.

Di sisi lain, keberlangsungan pembangunan energi terbarukan perlu terus dieskalasi secara merata sehingga jaminan ketersediaan dan keadilan memperoleh energi bersih untuk lingkungan yang lebih baik dapat terpenuhi untuk seluruh penduduk Indonesia terlepas dari perbedaan suku, adat, asal, wilayah ia tinggal, usia, jenis kelamin, warna kulit, dan agama (environmental justice).

Potensi energi terbarukan berbeda-beda di setiap wilayah. Kebergantungan tinggi dari energi terbarukan seperti panas bumi, angin, matahari, gelombang, dan pasang surut pada lokasi geografis tertentu akan menguntungkan desentralisasi instalasi sumber listrik terbarukan.

Investasi dan instalasi pembangkit listrik terbarukan ini akan menstimulasi peningkatan kualitas ekonomi dan lingkungan hidup utamanya bagi masyarakat daerah.